Atasan kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, hadiri pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta

20 April 2021

Diperbarui 3 jam yang lalu

Sumber gambar, Reuters

Min Aung Hlaing, pemimpin militer dengan berada di balik kudeta Myanmar disebut akan terlihat dalam dalam pertemuan para-para pemimpin ASEAN, pada Sabtu (24/04), di Jakarta—pertemuan mula-mula sejak kudeta Februari berantakan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat, mengatakan sejumlah kepala negara termasuk Jendral Hlaing bakal hadir. Namun juru bicara Kemenlu Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan, kepastian kehadiran jendral itu baru diketahui keadaan Sabtu (24/04).

Rencana kehadiran Hlaing banyak ditentang sebab para aktivis dan politisi pro-demokrasi yang membentuk pemerintahan bersatu, National Unity Government (NUG), April ini.

NUG mendesak negara-negara tetangga buat tidak mengakui junta dan meminta perundingan sebaiknya secara pihak mereka.

Di antara aktivis yang menentang kehadiran sang jendral, termasuk Kyaw Win, eksekutif badan HAM yang berkantor di London, Burma Human Rights Network (BHRN).

“Apakah Presiden Jokowi hendak berjabat tangan dengan Min Aung Hlaing yang melakukan genosida Rohingya dan membunuh 700 orang Burma yang lain, ” cuit Kyaw Win. “Undanglah pemerintahan NUG. ”

Namun belum ada tanda-tanda apakah sang jenderal maupun pihak pro-demokrasi yang menentangnya akan segera berkompromi. Lantas, apakah Pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar?

Kekerasan pada Myanmar masih terus terjadi dan ASEAN sendiri terbelah dalam mencapai konsensus untuk membantu mencari jalan mengatasi krisis di Myanmar.

Sekitar ini, presiden yang tampil termasuk Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dan PM Vietnam, Pham Minh Chinh. Adapun PM Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan akan diwakili Don Pramudwinai, yang selalu menteri luar negeri.

Pada beberapa pekan terakhir, tentara Myanmar telah menggunakan granat lontar atas warga sipil dan jet-jet tempur di melawan kaum pemberontak pada sejumlah daerah.

Banyak pengamat yakin bahwa negeri ini berada di ambang status “negara gagal”.

Sumber gambar, AFP via GETTY IMAGES

Karena yakin kalau rangkaian sanksi ekonomi dengan telah diterapkan hanya mau berdampak terbatas bagi pimpinan militer Myanmar, pemerintah negeri2 di Eropa, Amerika Mengetengahkan, dan Asia Timur sudah mengimbau mitra-mitra mereka di Asia Tenggara untuk menyelenggarakan upaya mengatasi krisis.

Sekilas mereka tampaknya punya banyak alasan untuk melakukannya: status Myanmar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Asia Tenggara sejak bentrokan antara Thailand dan Kamboja satu dekade lalu.

Sikap ASEAN terpecah

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Terlepas sebab risiko arus pengungsi habis-habisan atau bahkan perang belahan, kesepuluh anggota ASEAN bertopang soal apakah akan membangun pertemuan. Ada tanda-tanda terang perpecahan antara pemerintah yang ingin mengambil tindakan serta yang tidak.

Empat negara secara khusus telah mendesak adanya intervensi. Pada 31 Maret, menteri luar daerah Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina mengunjungi China, yang diyakini membahas Myanmar. Jadi ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam juga rajin dalam menyusun pernyataan bersama-sama yang menyatakan keprihatinan.

Malaysia telah menolak untuk menyungguhkan junta militer sebagai pemerintah yang sah. Dalam pernyataannya, Malaysia mengacu pada “otoritas militer di Myanmar” & terus menyerukan pembebasan pada “Penasihat Negara Aung San Suu Kyi” mengacu di dalam gelar resminya sebelum dikudeta.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyebut penindasan militer terhadap aksi-aksi penentangan merupakan langkah yang “tidak dapat diterima”.

Tetapi menjelma pertanyaan soal sikap negara-negara tetangga lainnya: Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

Dengan khusus perhatian difokuskan di Thailand dan Vietnam. Seorang analis Asia Tenggara mengucapkan diplomat dari negaranya menyalahkan Bangkok dan Hanoi tempat penundaan dalam mencapai kondisi bersama di ASEAN.

Sedang belum jelas apakah Pertama Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan hadir dalam KTT nanti. Menurut pengamat Thailand dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, “Pemerintahan Prayuth relatif diam” atas isu Myanmar.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images

Menurut dia, ada dua faktor pada balik sikap pemimpin Thailand itu. Salah satunya, Prayuth sendiri adalah mantan jenderal yang berkuasa lewat kudeta militer.

Faktor lain ialah “Thailand punya kepentingan jelas yang dipertaruhkan, tidak tersendiri impor gas alam dengan menyediakan sekitar 30% bagi listrik Thailand. ”

Pertimbangan lain soal pemerintah Thailand datang dari Pavin Chachavalpongpun dari Universitas Kyoto pada Jepang. “Thailand dan Myanmar ibarat kembar yang dipisahkan saat lahir, ” ujarnya.

“Militernya saling memperhatikan kepala sama lain dan meniru cara memperkuat diri dalam perpolitikan. Saya melihat mereka mencoba membuat aliansi iliberalisme di kawasan ini. ”

Vietnam pun setali tiga uang. Pimpinan di Vietnam berhubungan erat dengan mitranya di Myanmar. Perusahaan telekomunikasi milik militer, Viettel, punya sejumlah kerja sama luhur dengan militer Myanmar, nilainya lebih dari US$1 miliar.

Duta Besar Vietnam buat Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kini memimpin Dewan Kebahagiaan PBB, Dang Dinh Quy, sudah mengatakan bahwa negaranya menentang penggunaan sanksi global atas junta militer, seraya mengatakan “kita perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan di Myanmar, jadi kita akan membuat siapapun merasakan dikucilkan. ”

Baik Vietnam dan Thailand, bersama Laos, China, India, Bangladesh, Rusia, dan Pakistan mengirim pejabat senior militer untuk mendatangi perayaan Hari Tentara Myanmar pada 27 Maret berantakan, walaupun pada hari yang sama puluhan pemrotes ditembak mati di berbagai kota.

Dianggap peluang ganda

Bagi pemerintah yang sering dikritik oleh masyarakat internasional soal situasi hak asasi manusia di negara mereka, krisis Myanmar dipandang sebagai peluang ganda.

Pertama, krisis ini menjadi momen untuk menegaskan prinsip ASEAN, yaitu “non intervensi’ atas masalah dalam negeri salah satu anggotanya.

Kedua, hal itu juga merupakan momen saat perhatian internasional biasanya tengah berkutat pada, contohnya, Kamboja sehingga fokusnya kini teralihkan.

Sumber gambar, Getty Images

Pemerintahan Hun Sen mungkin tengah menikmati berkurangnya sorotan masa para diplomat Eropa saat ini justru mendorong tindakannya kepada junta Myanmar.

Sikap ASEAN tampaknya terbelah dua: antara negara-negara ‘daratan’, yang dengan geografis lebih dekat ke China dan menentang intervensi di Myanmar, serta negeri2 ‘maritim’ – yang posisinya jauh dari China dan memilih mengambil tindakan.

Lantaran negara-negara maritim itu, Nusantara telah berupaya keras menahan respons kolektif atas kritis di Myanmar.

Presiden Joko Widodo telah mengimbau sesama pemimpin untuk menyepakati kerangka kerja ASEAN dalam menuntaskan kekerasan, mengirim bantuan kemanusiaan, dan memulai kembali dialog di antara pihak-pihak yang bentrok.

Skenario terbaik dan terburuk

Evan Laksmana dari Centre for Strategic and International Studies di Jakarta mengucapkan bahwa ‘skenario terbaik’ ialah ‘membentuk suatu gugus suruhan untuk mendukung dan memfasilitasi proses tersebut. ‘

Sedangkan ‘skenario terburuk’, menurutnya, ialah “memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang melakukan kudeta secara mengundang Jenderal Senior buat datang namun tidak memperoleh komitmen yang bisa dijalankan demi mengakhiri kekerasan dan memulai kembali dialog. ”

Bagi Indonesia dan negeri lainnya yang menginginkan jalan rekonsiliasi dimotori ASEAN pada Myanmar, pembicaraan KTT nanti akan krusial. Menurut seorang diplomat utama dari sejenis negara ASEAN, “Kami cuma berharap ASEAN bisa menjadikan KTT ini bukan sebagai undangan bagi kepala negeri, namun sebagai semacam panggilan. ”

Dalam kata asing, pengaturan foto bersama antar-pemimpin memang penting, tapi penting juga mengupayakan kesepakatan dalam atas kertas. Diplomat tersebut yakin Jenderal Min Aung Hlaing akan sangat kurang setuju.

Sumber gambar, Getty Images

“Beliau akan mengantarkan pidato, menguraikan jadwalnya, menawarkan visa kunjungan yang diatur” dan berharap bisa menghindari tindakan lebih lanjut.

ASEAN selama ini bangga mau kemampuannya untuk membujuk ketimbang memaksa, namun kemampuan itu jadi sangat lemah masa organisasi itu tidak rukun.

Membujuk sembilan Negara anggota lain untuk mengambil tabiat yang solid akan sesuai menantangnya dengan membujuk junta Myanmar untuk meredakan kritis.

Bill Hayton, peneliti lembaga kajian Chatham House, London , turut berkontribusi dalam tulisan ini.