Belanda tawarkan ganti rugi Rp86 juta kepada anak-anak korban pembantaian 1945-1950, tapi harus didukung bukti pengumpulan

Belanda tawarkan ganti rugi Rp86 juta kepada anak-anak korban pembantaian 1945-1950, tapi harus didukung bukti pengumpulan

Pemerintah Belanda menyatakan akan menawarkan penukar rugi kepada anak-anak dari masyarakat Indonesia yang dieksekusi oleh serdadu Belanda dalam perang kemerdekaan kurun tahun 1945 hingga 1950.

Pemerintah Belanda menjanjikan ganti merana sebesar 5. 000 euro atau sekitar Rp86 juta kepada anak-anak yang ayahnya terbukti dieksekusi sebab Belanda pada periode itu.

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Stef Blok dan Gajah Pertahanan Ank Bijleveld, dalam tulisan kepada parlemen.

“Anak-anak yang dapat memeriksa ayah mereka adalah korban daripada eksekusi semena-mena sebagaimana diuraikan… mempunyai mendapatkan kompensasi, ” kata besar menteri Belanda ini pada Senin (19/10).

Ditambahkan hingga kini belum jelas berapa orang yang akan mengajukan permintaan ganti rugi berdasarkan skema baru.

Mereka yang mengajukan substitusi rugi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain bukti bahwa abu mereka memang dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasikan dan juga salinan yang membuktikan mereka anak daripada ayah yang dibunuh.

Disebutkan juga tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus yang diajukan oleh anak-anak korban kekejaman Belanda, tercatat dalam peristiwa yang dikenal dengan pembantaian pimpinan Raymond Westerling pada Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947.

Ganti rugi bujang dan anak berbeda jauh

Banyak warga laki-laki dieksekusi lantaran dianggap prokemerdekaan ketika itu.

Oleh karena itu, anak-anak mereka menuntut agar kompensasi tidak hanya diberikan kepada para janda, tetapi juga anak-anak itu.

Sebagian janda yang mengajukan ganti rugi telah menerima ganti rugi 20. 000 euro atau sebanding Rp346 juta berdasarkan kurs saat ini melalui perintah pengadilan dalam tahun 2013.

Beberapa tuntutan dibanding anak korban juga telah diputuskan meskipun nilai ganti rugi jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah dengan diberikan kepada janda.

Sebagai meniru, Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti rugi 874. 80 euro atau sekitar Rp15 juta kepada Malik Abubakar, putra lantaran Andi Abubakar Lambogo, pejuang pokok Sulawesi Selatan yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Menanggapi tawaran ganti rugi pemerintah Belanda ini, Syamsir Halik, cucu dari Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi tentara Westerling mengutarakan ia akan berunding dengan ayahnya, Abdul Halik sebagai keturunan tepat dari korban.

Namun mengingat jumlah proposal jauh dari tuntutan, mungkin usulan itu sulit diterima.

“Mungkin kalau tawaran ganti rugi sesuai dengan permintaan anak korban yaitu setidaknya sepadan dengan yang diberikan kepada bujang 20. 000 euro, mungkin anak korban mau, ” kata Syamsir Halik melalui sambungan telepon pada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Senin malam (19/10).

“Kalau janda setelah suaminya ditembak prajurit Belanda, ia menikah lagi. Tapi kalau anak ditinggal ayahnya, maka tak ada yang menafkahinya jadi tidak bisa bersekolah dan zaman depannya hilang, ” ia menyampaikan alasan mengapa ganti rugi untuk anak semestinya sama dengan bujang.

Syamsir Halik aktif di LSM Lidik Pro yang antara lain terlibat dalam pendampingan keluarga target pembantaian di Sulawesi Selatan.

Sepengatuannya, hingga kini terdapat sekitar 146 anak korban yang masih hidup dari sekitar 200 orang dengan menuntut.

Pengadilan Belanda masih menangani sejumlah kasus tuntutan ganti rugi berasaskan kekejaman yang dilakukan oleh rombongan Belanda sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Untuk pertama kalinya, Kerajaan Belanda mencuaikan Raja Willem-Alexander dalam kunjungan ke Indonesia pada Maret lalu mengantarkan permohonan maafnya kepada Indonesia arah kekerasan yang terjadi di masa lalu, khususnya sesudah prokolamasi.

Seruan maaf Raja Willem Alexander dengan hanya dikhususkan pada periode masa itu menimbulkan kritikan sejumlah sejarawan Belanda.

Keluarga korban pembantaian Westerling menyambut permintaan maaf tersebut ketika itu meskipun mengatakan kesalahan Belanda kudu tetap ditebus.