Bencana beruntun di tengah cuaca ekstrem, ‘Menurut pemerintah itu anomali cuaca, kami menyebutnya krisis iklim’

bencana-beruntun-di-tengah-cuaca-ekstrem-menurut-pemerintah-itu-anomali-cuaca-kami-menyebutnya-krisis-iklim-49
  • Ayomi Amindoni & Aghnia Adzkia
  • BBC News Indonesia

sejam yang lalu

Pakar menyebut tren bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan banjir bandang yang terus meningkat tiap tahun disebabkan krisis iklim yang diperparah ulah manusia. Strategi pemerintah Indonesia yang menitikberatkan pada mitigasi, alih-alih menuntaskan akar masalah, dipertanyakan.

Sederet bencana alam yang melanda Indonesia di awal tahun 2021 telah merenggut 213 korban jiwa dan menyebabkan hampir dua juta orang mengungsi, 12 ribu luka-luka, serta tujuh orang hilang.

Rangkaian bencana ini menambah daftar panjang bencana alam yang terjadi di Indonesia, negara kepulauan yang dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal tahun 2021 hingga Selasa (09/02), tercatat 386 bencana terjadi di Indonesia yang didominasi oleh bencana banjir sebanyak 232 kejadian dan puting beliung serta tanah longsor masing-masing 73 dan 62 kejadian.

Adapun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 94% dari 342 zona musim, saat ini telah memasuki puncak musim hujan. Cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi hingga bulan Maret.

Dengan kondisi demikian, intensitas bencana hidrometeorologi – di antaranya banjir, banjir bandang, angin puting beliung dan tanah longsor – sangat berpotensi terjadi.

Menilik ke belakang, periode 2010-2020 disebut sebagai ‘dekade penuh bencana bagi Indonesia,’ yang puncaknya terjadi pada 2019, dengan jumlah hampir mencapai 4.000 kejadian bencana. Banjir masih mendominasi.

Otoritas Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo, menyebut curah hujan tinggi menjadi penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia di awal tahun 2021.

Bencana ini termasuk banjir di Kalimantan Selatan; banjir dan longsor di Sumedang, Jawa Barat; banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Selatan, banjir dan tanah longsor di Paniai, Papua; dan yang terbaru banjir di Semarang yang melumpuhkan bandara dan stasiun kereta, serta banjir di Pekalongan dan Jakarta.

Pernyataan pemerintah Indonesia tentang musabab banjir, menuai kritik dari publik dan pakar yang mempertanyakan strategi pemerintah yang menitikberatkan pada mitigasi, alih-alih menuntaskan akar masalah.

“Menurut pemerintah itu anomali cuaca, kami menyebutnya bahwa memang kita saat ini krisis iklim,” ujar koordinator kampanye Walhi Nasional, Edo Rakhman.

Lantas, apakah memang benar penyebab bencana alam di awal tahun di Indonesia hanya disebabkan faktor tunggal cuaca ekstrem?

Sejumlah kota di pesisir utara Jawa terendam banjir

Banjir merendam sejumlah kota di Pulau Jawa sejak Sabtu (06/02). Kebanyakan banjir terjadi di kota-kota pesisir seperti Semarang, Pekalongan dan Jakarta.

Selain menggenangi rumah warga, banjir yang terjadi di Semarang pada Sabtu (06/02) telah melumpuhkan sejumlah sarana transportasi publik, seperti bandara, stasiun dan jalur pantura.

Bandara Internasional Ahmad Yani sempat ditutup sehari karena banjir menggenangi landasan pacu. Banjir yang melanda Stasiun Tawang yang berada tak jauh dari Kota lama, menggenangi peron, ruang tunggu penumpang hingga jalan raya menuju stasiun.

Akibatnya, perjalanan kereta dari dan menuju Stasiun Tawang dialihkan.

Ketika berkunjung ke lokasi banjir di Semarang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono, mengatakan banjir disebabkan oleh “curah hujan ekstrem tiap 50 tahun” yang membuat Sungai Beringin Mangkang dan Sungai Plumbon Kaligawe meluap.

“Berdasar data curah hujan, ini ekstrem seperti prediksi BMKG, [curah hujan] 171 milimeter. Menurut hitungan hidrologi, return period atau periode ulangnya 50 tahunan,” kata Basuki di kawasan Kota Lama Semarang, Sabtu (07/02).

Pada saat bersamaan, ketinggian air air pasang mencapai 1,4 meter. Sedangkan dari tiga pompa untuk memompa genangan air, hanya dua yang berfungsi.

BPBD Semarang mencatat setidaknya ada sepuluh kecamatan terdampak banjir di Semarang, antara lain Genuk, Gayamsari, Semarang Barat, Candisari dan Tugu.

Peta di bawah menunjukkan adanya perubahan dari ruang terbuka hijau menjadi pemukiman padat penduduk di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara dan area pelabuhan.

Aktifkan Javascript untuk melihat peta

Sementara, daerah berpotensi abrasi di Mangunharjo, Kecamatan Tugu yang seharusnya menjadi sempadan pantai dan menghalau air pasang, justru menjadi kawasan perikanan tambak, yang kemudian tersapu abrasi.

Aktifkan Javascript untuk melihat peta

Selain melanda Semarang, banjir juga melanda kota-kota lain di Jawa Tengah, seperti Kudus dan Pekalongan.

Adapun hingga Selasa (09/02) atau hari keempat setelah banjir menerjang sejumlah wilayah di Pekalongan, ketinggian air belum kunjung surut. Lebih dari 3.500 warga masih bertahan di sejumlah posko pengungsian.

Foto yang menampilkan air berwarna merah darah yang menggenangi Desa Jenggot di Pekalongan sempat viral di dunia maya. ‘Banjir merah darah’ itu berasal dari pewarna batik yang digunakan produsen batik setempat.

Heri Andreas, pakar geodesi ITB yang meneliti penurunan muka tanah di pantai utara Jawa, menganggap banjir yang melanda sejumlah titik di pesisir utara Jawa juga dipengaruhi oleh penurunan muka tanah (land subsidence).

Land subsidence yang terus terjadi di Semarang dan Pekalongan, ia perkirakan akan berdampak pada makin meluaskan daerah risiko banjir.

“Karena dengan tanahnya turun itu otomatis drainase akan berdampak luar biasa, jadi aliran air itu jadi kacau balau,” kata dia.

“Drainase di Pekalongan yang harusnya ngalir ke laut, balik ngalir ke darat. Yang harusnya ngalir, diem tidak mengalir. Itu ditemukan di Pekalongan, Semarang, Jakarta. Bahkan di Pantura Jabar seperti di Pamanukan, Karawang.”

Merujuk dari pemodelan yang dilakukan timnya, ia memastikan penurunan muka tanah di Jakarta menyebabkan luasan daerah rawan banjir meluas tiga kali lipat.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

‘Saya punya rumah sudah hancur’

Hujan deras yang mengguyur Kampung Uwibutu di Paniai, Papua pada Selasa (19/01) malam menyebabkan banjir bandang yang disertai longsor yang mengakibatkan setidaknya ratusan rumah – termasuk kediaman Bupati Paniai – diterjang banjir. Sebuah sekolah tertimbun longsor dan pipa air bersih untuk warga terputus.

Salah satu rumah warga yang luluh lantak diterjang banjir adalah milik Bertha Madai. Selain kehilangan rumah, kebun sayur miliknya juga hanyut terbawa air dan lumpur.

“Saya punya rumah sudah hancur, semua tanaman seperti kedelai, ubi, tebu, sayuran, kacang tanah, buncis di kebun saya sudah hancur,” tutur Bertha.

Merujuk pantauan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura, terjadi curah hujan hingga 30 mm selama satu jam, pada Selasa (19/01) malam. Cuaca ini tidak tergolong ekstrem.

“Kalau di Pegunungan Tengah, (curah hujan) 30 mm itu tidak termasuk cuaca ekstrem. Memang di sana penduduknya tidak sepadat di Jayapura, bisa terjadi banjir bandang karena faktor tanah tidak mampu meresap air hujan yang turun,” ujar prakirawan cuaca BBMKG Wilayah V Jayapura, Finnyalia Napitupulu.

Aktifkan Javascript untuk melihat grafik

Sekretaris BPBD Paniai, Simon Tenouye, mengatakan banjir dan longsor menjadi “bencana langganan” yang berpotensi terjadi di Paniai. Dalam setahun, kata dia, terjadi dua hingga tiga kali banjir dan tanah longsor di Paniai.

Menurut data BNPB, dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi sepuluh kali bencana banjir dan longsor di Paniai. Sebelumnya, pada 7 Juli 2020, terjadi tanah longsor di Kampung Dupia, Paniai Timur yang dipicu hujan deras.

“Pantauan kami longsor yang terjadi di Kampung Uwibutu karena lereng gunung atau bukit yang curam. Kemudian tanah di atas itu labil, akhirnya tidak kuat, kemudian pepohonan di atas tidak mampu menahan hujan yang turun selama beberapa hari terakhir,” jelas Simon.

“Jadi hutannya tidak mampu menyerap air hujan, hutannya itu tidak ada kayu (pohon),” lanjutnya.

Minimnya daerah resapan air dan sampah yang menumpuk di saluran drainase, juga disebut sebagai faktor pendukung penyebab banjir dan longsor di Paniai.

Ditinjau dari RTRW Papua pada 2013, area terdampak banjir adalah perbatasan dari kawasan pemukiman dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Berdasar data Kementerian ESDM, di kawasan HPK itu sempat terjadi pergeseran tanah. Secara umum lokasi gerakan tanah ini merupakan daerah perbukitan, pegunungan yang memiliki kemiringan lereng curam, sekitar 16º – 35º, dan sangat curam, antara 35º – 55º.

Menurut riset UGM, ada alih fungsi lahan di Paniai dari pertanian menjadi pemukiman di Desa Madi dan sekitarnya, di Paniai Timur.

Risiko bencana akibat alih fungsi lahan ini disadari oleh BPBD Paniai, yang kemudian menempuh langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir bencana di masa mendatang.

Antara lain, kata Simon, mendesak pemerintah daerah melakukan reboisasi atau menghutankan kembali daerah lereng, normalisasi Sungai Tuniyai dan menertibkan sampah yang selama ini dibuang di bukit sepanjang jalan trans yang menghubungkan beberapa kabupaten.

Pascabencana, Bupati Paniai Meki Nawipa mengatakan pihaknya telah mulai melakukan normalisasi sungai untuk mengantisipasi gelombang banjir bandang susulan.

Ia juga mengimbau warga agar tak lagi melakukan penebangan pohon di gunung atau kawasan penyangga air, demi mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir.

Bencana beruntun di Manado

Dua hari sebelum banjir dan longsor menerjang Paniai, banjir rob melanda pesisir Manado, Sulawesi Utara pada Minggu (17/01).

Air pasang disertai gelombang setinggi sekitar empat meter meluluhlantakkan kampung nelayan di sekitar kawasan niaga Megamas, di Wenang, Manado. Sebanyak delapan perahu nelayan hancur diterjang ombak, dua belas lainnya rusak ringan.

Salah satu nelayan, Sony Bro mengaku tak menyangka badai dan air pasang menyebabkan kerusakan sedemikian parah.

“Pada saat kejadian sebenarnya kita orang tidak begitu perhatikan karena kita pikir kita aman, tapi ternyata ombaknya lebih besar dari dermaga, membuat perahu-perahu kita naik ke atas. Dampaknya ada perahu-perahu yang hancur,” ujar Sony, yang juga Ketua kelompok nelayan Firdaus’.

Merujuk data BMKG, tinggi gelombang pada saat itu adalah 2,5 meter hingga 4 meter. Angka ini melebihi rata-rata harian setinggi 1,7-2 meter, menurut permodelan yang dilakukan Universitas Sam Ratulangi.

Adapun air pasang maksimum harian juga mencapai puncaknya 170-190 cm di atas permukaan laut pada Senin (17/01) pukul 20.00 WITA hingga 21.00 WITA.

Merujuk data RTRW Manado pada 2014-2034, daerah sempadan pantai yang seharusnya menjadi kawasan resapan air di Kawasan Megamas – yang memiliki risiko banjir tinggi – kini justru menjadi kawasan hotel dan perdagangan. Kawasan itu merupakan sebagian dari lahan reklamasi Teluk Manado.

Aktifkan Javascript dan muat ulang laman ini

Penelitian Universitas Sam Ratulangi menunjukkan alih fungsi lahan di Kecamatan Wenang, lokasi Megamas, berdampak pada kemampuan resapan air. Wenang adalah kawasan resapan air tinggi yang mampu menyerap air hujan ekstrem.

Analisis ini dilihat dari tekstur tanah, curah hujan dan kelerengan. Namun, perlu dicatat, sejak sebelum Kota Manado terbentuk, kawasan tersebut telah menjadi pusat niaga.

Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya pemukiman dan pusat kegiatan kota, menurut Kepala Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Veronica Kumurur.

“Kondisi saat ini di Wenang, genangan air semakin banyak akibat pemukiman padat dan ruang terbuka hijau kurang, hampir tidak ada. Ada tambah lagi lahan urugan dan timbunan pantai,” kata Veronica.

Setelah reklamasi, kata Sony, para nelayan harus menghadapi ancaman bencana ganda, yakni air pasang dan banjir akibat buruknya drainase dan berkurangnya daerah resapan air.

“Dulu ketika tidak ada reklamasi, kita tidak pernah terjadi banjir di kampung. Tapi setelah ada reklamasi pantai, terjadilah banjir yang selama ini tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan kena banjir, dan seluruh kampung waktu hujan kemarin kena dampak banjir. Tapi bukan air laut, air hujan,” tutur Sony.

Selain banjir rob, curah hujan yang tinggi telah menyebabkan banjir di sejumlah pemukiman padat penduduk, memakan korban jiwa setidaknya enam orang dan 500 orang terpaksa mengungsi.

Akibat cuaca ekstrem yang terus berlangsung, banjir kembali menerjang Manado pada Jumat (22/01) merendam kawasan yang berdekatan dengan bantaran Sungai Sawangan dan Tondano. Tiga orang dikabarkan tewas dan satu orang dinyatakan hilang.

Sungai Sawangan dan Tondano termasuk dalam lima sungai besar di Manado yang berpotensi meluap saat hujan lebat terjadi.

Dari analisis citra satelit dibandingkan dengan RTRW Manado, kawasan sempadan dari hulu Sungai Tondano hingga ke Sungai Tikala yang seharusnya ditanami pepohonan atau dibiarkan menjadi lahan terbuka hingga tiga meter dari batas luar sungai, justru menjadi pemukiman.

Alhasil, resapan air berkurang. Apabila ada hujan ekstrem maka air sungai meluap dan tidak dapat dihalau oleh daerah sempadan.

Peta di bawah menunjukkan sebagian potret pemukiman di sempadan sungai di sebelah timur Kantor Wali Kota Manado, di Kecamatan Tikala.

Aktifkan javascript untuk melihat peta

Kondisi ini diperburuk dengan sistem drainase yang tidak lagi mampu menampung debit air hujan dan alih fungsi lahan di kawasan hutan Manado, menurut Veronica.

“Ketika lahan di atas (daerah bukit dan hutan) berubah (menjadi pemukiman atau kawasan resapan air rendah), air (sungai) berkurang ketika kemarau. Tapi kalau musim hujan, ketika lahan hutan jadi pemukiman, maka airnya tidak tertampung dan masuk ke sungai, sungai akan meluap. Apalagi yang terbawa sedimen, mendangkal sungai dan menggenangi air sekitarnya,” jelas Veronica.

Air sungai tak hanya meluap di Kecamatan Tikala, tapi mengalir ke daerah lainnya, termasuk Wanea yang menjadi area terdampak parah banjir bandang. Wanea adalah kawasan padat penduduk yang berjarak sekitar 4 km dari kawasan bisnis Megamas.

Warga Tanjung Batu di Wanea, Decky Rumayar mengatakan “air sangat kencang” ketika banjir bandang menerjang rumahnya.

“Akhirnya kita lari, timbang mau cedera atau kita mau tenggelam. Kita lari.. Arus kencang sekali ini,” ujar Decky.

Semua barang di rumahnya hanyut terbawa banjir, ia dan keluarganya terpaksa mengungsi di lokasi yang lebih aman.

Warga yang lain, Leidy Roring, menuturkan tak menyangka air naik dengan sangat cepat.

“Tiba-tiba air ini, kitorang tak sangka air ini naik, tinggi hampir tiga meter,” ujar Leidy

Sebagian rumah Leidy yang berada di bibir sungai Tondano, hancur diterjang ombak.

Leidy menyadari bahwa rumahnya berlokasi di kawasan rawan banjir, namun ia berkukuh untuk bertahan.

“Karena tempat [mata] pencaharian di Tanjung Batu, plus ini kan tengah-tengah kota tempat pencaharian kita di sini,” kilah Leidy.

Setiap puncak musim hujan datang dengan curah hujan tinggi, rumah Leidy selalu menjadi langganan banjir.

Namun bagi Leidy, banjir kali ini adalah banjir terparah, bahkan dibandingkan banjir bandang pada 2014 yang menewaskan setidaknya 18 orang dan lebih dari 1.000 rumah rusak.

“Kalau lebih parah, [tahun] ini. Cuman pece-pece (lumpur) ini tak sebanding dengan dulu, karena jembatan su bagus, air [setinggi] 3 meter. Waktu jembatan belum dibeking (dibuat), air itu [setinggi] 4 meter, cuma beda sedikit. Parah besar ini,” ungkap Leidy.

Menurut pantauan BMKG Sulawesi Utara, puncak musim hujan di provinsi itu memang terjadi pada Januari, sehingga curah hujan lebih ekstrem terjadi.

Faktor lain yang berperan adalah fenomena La Nina dan fenomena atmosfer lain, seperti konvergensi udara dan perlambatan massa udara yang mengakibatkan awan Cumulonimbus, atau awan hujan, lebih sering terbentuk.

Meski demikian, “Untuk tahun ini, ada (wilayah dengan) kondisi curah hujan sedang tapi wilayah di Manado tergenang air. Menurut pandangan kami, curah hujan normal namun daya dukung lingkungan sudah jenuh,” menurut Ben Arther Molle, Prakirawan Cuaca BMKG Sulawesi Utara.

“Pada Januari ini sudah sering terjadi hujan, itu membuat tanah jenuh meresap air.”

Beragam bencana di Sumedang dan Garut

Pada awal Februari, Sumedang di Jawa Barat harus kembali menghadapi bencana, setelah pada bulan lalu menghadapi bencana tanah longsor.

Kali ini, banjir, pergerakan tanah dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah Sumedang, pada Minggu (07/02) sore hingga malam.

Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak Sabtu (06/02) sore hingga Minggu malam dituding menjadi penyebab berbagai bencana, yang salah satu akibatnya meluapkan sejumlah anak Sungai Cimanuk.

Dua kecamatan terdampak banjir akhir pekan lalu, Kecamatan Tomo dan Kecamatan Ujung Jaya di Sumedang, berjarak sekitar 20-40 km dari pusat Waduk Jatigede.

Sebanyak 80% kawasan waduk berada di Kab. Garut sementara 19% berada di Kabupaten Sumedang. Kondisi daerah tangkapan air di sekitar waduk menjadi salah satu faktor banjir kerap terjadi di dua kabupaten tersebut.

Berdasarkan analisis citra satelit dan pola ruang yang dilakukan tim LIPI, di sejumlah kawasan di sekitar Waduk Jatigede dengan kemampuan resapan air tinggi, justru dibuat pemukiman.

Di kawasan hulu Sungai Cimanuk, menurut pantauan Kepala Pusat Limnologi LIPI, M Fakhrudin, mulai banyak dibangun villa-villa untuk wisata.

“Itu lah yang kami khawatirkan kalau tidak dikendalikan nasibnya sama dengan Puncak, Bogor.”

“Dampaknya, ketika hujan maka air yang meresap ke tanah relatif berkurang dan yang mengalir ke permukaan dan menyebabkan potensi banjir meningkat.”

Alih fungsi lahan lainnya di daerah hulu Sungai Cimanuk yakni perubahan dari kawasan hutan menjadi pertanian semusim untuk sayur yang pengolahannya tidak mengikuti kaidah konservasi.

“Begitu hujan sedikit, erosi tinggi, tanah yang terangkut aliran hujan tinggi sekali. Hasil erosi sampai ke Waduk Jatigede. Akhirnya Waduk Jatigede sedimentasinya tinggi,” menurut Fakhrudin.

“Kedua, di bekas yang erosi, lama-lama lapisan tanah makin tipis, tidak subur, ini lama-lama tanamannya tidak bisa tumbuh dengan bagus. Sehingga, airnya tidak meresap ke tanah. Padahal di situ curah hujan tinggi. Seharusnya itu fungsi resapan air sangat bagus.”

Menurut Fakhrudin, upaya banjir di Sumedang dan Garut bisa ditanggulangi dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan kota.

Artinya, kawasan dengan zona resapan tinggi, idealnya dilindungi dan tidak dibangun beton atau pemukiman yang menyulitkan proses infiasi air.

Hal serupa juga menjadi sorotan di Manado. Menurut Victoria, pemerintah perlu membereskan daerah sempadan sungai di pemukiman dan membiarkan ruang terbuka hijau sebagai area resapan air. Relokasi warga bantaran sungai pun diperlukan.

Untuk mengatasi daerah pinggir pantai, menurutnya, perlu ditanam tumbuhan yang mampu menghambat laju air pasang atau gelombang tinggi.

BMKG: Perubahan iklim ‘nyata’

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring pada Minggu (31/01) menyebut bahwa perubahan iklim adalah “nyata” dan berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem, baik berupa kejadian cuaca atau hujan ekstrem, iklim ekstrem, ataupun kejadian anomali global seperti La Nina dan El Nino.

“Perkembangan musim hujan saat ini tidak lepas dari pengaruh dampak perubahan iklim global, juga pengaruh kondisi iklim regional dan kondisi iklim atau cuaca setempat,” kata Dwikorita.

Herizal, Deputi Klimatologi BMKG, menambahkan BMKG mencatat perubahan iklim jangka panjang telah terjadi di Indonesia.

“Analisis perubahan suhu udara rata-rata untuk seluruh wilayah Indonesia selama 71 tahun terakhir (1948 – 2019) menunjukan laju peningkatan suhu sebesar 0,030 derajat Celcius per tahun,” jelas Herizal.

Berdasarkan data dari 91 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata tahun 2020 adalah 27,30 derajat Celcius, lebih panas dibanding normal suhu udara rata-rata periode 1981-2010 yaitu 26,60 derajat Celcius.

Suhu tahun lalu merupakan tahun terpanas kedua di sepanjang sejarah, setelah tahun 2016 (anomali +0,80 derajat Celcius), mengungguli tahun 2019 (anomali +0,60 derajat Celcius).

Kondisi ini mirip dengan perubahan suhu global sebagaimana dilaporkan World Meteorological Organization (WMO) pada awal Desember 2020.

Faktor cuaca atau ulah manusia?

Merujuk sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi hingga saat ini, faktor cuaca menjadi yang menyebabkan terjadinya bencana adalah karena faktor antropogenik, atau ulah manusia dalam bencana itu.

Faktor antropogenik itu, antara lain, deforestasi, perluasan kawasan niaga, pemukiman yang semakin padat, berkurangnya zona resapan, dan pendangkalan daerah aliran sungai (DAS).

Akan tetapi, pemerintah Indonesia berulang kali menggaungkan cuaca ekstrem sebagai penyebab bencana hidrometeorologi baru-baru ini.

Seperti yang diutarakan Presiden Joko Widodo kala meninjau bencana banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Senin (18/1).

Ia mengatakan banjir yang terjadi karena “curah hujan yang tinggi selama 10 hari berturut-turut”.

Akibatnya, Sungai Barito yang memiliki daya tampung hingga 230 juta meter kubik ini tak mampu menahan derasnya luapan air,” kata Jokowi.

Namun, klaim Jokowi dikritik oleh pegiat lingkungan, yang menyebut tren meningkatnya bencana banjir dalam beberapa tahun terakhir, berbanding lurus dengan tren deforestasi hutan.

“Jangan kemudian mendudukan penyebab tunggal dari curah hujan itu,” ujar Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Edo Rakhman.

“Kami melihatnya curah hujan yang tinggi atau versi pemerintah itu anomali cuaca, kami menyebutnya bahwa memang kita saat ini krisis iklim. Itu adalah dampak dari perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim tak lepas juga dari ulah manusia,” jelas Edo kemudian.

Ia menambahkan, merunut data tren bencana, terutama bencana hidrometeorologi, terus meningkat intensitasnya dari tahun ke tahun.

Dengan kondisi itu, ia menganggap bahwa Indonesia saat ini adalah “negara rawan bencana”.

“Kalau kita bicara soal banjir atau tanah longsor, itu tidak boleh kita abaikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi, selain misalnya kondisi perubahan iklim saat ini.”

“Artinya kita harus mengecek seberapa kuat saat ini daya dukung ekosistem yang ada di Indonesia saat itu, entah itu kawasan hutan, ekosistem gambut atau daerah aliran sungai karena lagi-lagi itu tidak boleh diabaikan bahwa itu besar pengaruhnya, besar kaitannya dengan bencana hidrometeorologi yang ada saat ini,” kata dia.

Senada, pakar geodesi ITB Heri Andreas menegaskan cuaca bukanlah faktor tunggal penyebab bencana hidrometeorologi yang terus meningkat di Indonesia.

“Faktor cuaca is given, bukan suatu hal yang bisa disalahkan. Tidak ada hak kita untuk menyalahkan faktor cuaca. Tetapi salahkanlah ketidakmampuan kita dalam mempersiapkan. Terlebih cuaca menjadi sudah menjadi faktor yang besar, ditambah kita mengurangi infiasi lahan karena konversi, akhirnya [faktor yang yang berperan adalah] mampu tidaknya kita mempersiapkan wadah tersebut.” jelas Heri.

“Yang harus disalahkan adalah ketidakmampuan kita dalam menyiapkan daya tampung. Terlebih kita sudah merusak infiasi.”

Infiasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Heri menjelaskan hutan memiliki daya infiasi 80%, sementara non-hutan hanya 20%. Maraknya konversi hutan, membuat daya infiasi suatu kawasan jauh berkurang.

“Dan itu sangat jelas dicirikan dengan banjir bandang, karena infiasinya sudah sangat kecil,” jelas Heri.

‘Hanya fokus pada tanggap bencana, tanpa mengantisipasi’

Dengan teknologi yang dimiliki dan pemahaman tentang siklus cuaca, Heri menganggap semestinya Indonesia telah “mempersiapkan diri” untuk mengantisipasi bencana ke depan.

“Misalnya, Bandung di tahun 1986 ada banjir 100 tahunan dan itu luar biasa. Kita sudah tahu, tinggal kita mau menyikapi nggak banjir yang 100 tahunan ini yang luar biasa. Tapi pemerintah belum [menyikapi],” kata dia.

Edo dari Walhi Nasional menambahkan pemerintah Indonesia semestinya melandaskan krisis iklim dalam menentukan kebijakan.

Sayangnya, menurut Edo, hal itu masih luput dari perhatian pemerintah. Alih-alih, justru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa memprioritaskan kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana.

“Undang-Undang Penanggulangan Bencana sedang direvisi di DPR, ini momen pemerintah untuk mendudukkan perhatian lebih besar pada bencana untuk kemudian memprioritaskan bagaimana kebijakan yang relevan dengan konteks adaptasi dan mitigasi bencana,” jelas Edo.

“Jangan pekerjaan hari ini pemerintah Indonesia, kalau kita bicara BNPB misalnya, hanya fokus ke tanggap bencana, tidak memikirkan bagaimana mengantisipasi itu,” tambahnya.

Namun, tudingan ini ditepis oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang mengklaim pemerintah sudah melakukan antisipasi dan mitigasi bencana “dengan sebaik-baiknya”.

Ia menegaskan pemerintah sudah membentuk Perpres No.87 Tahun 2020 pada 11 September 20202 tentang rencana induk penanggulangan bencana 2020 – 2044.

Rencana Induk itu memuat enam tahapan jangka waktu per lima tahunan, yang di dalamnya memuat antara lain: pengenalan dan pengkajian bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat.

Selain itu, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

“Dari ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif ya, tapi kenyataannya kok masih ada bencana. Ya bencana tidak bisa dikendalikan,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers Rabu (20/01).

“Tapi yang penting pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya.”

Laporan tambahan oleh Yamoye Abeth dan Donny Maykel Aray. Grafis oleh tim jurnalis visual East Asia BBC News.