Berkurangnya area hutan primer dan inferior ‘picu’ banjir terbesar di Kalimantan Selatan

berkurangnya-area-hutan-primer-dan-sekunder-picu-banjir-terbesar-di-kalimantan-selatan-8

54 menit yang lalu

Berkurangnya hutan primer dan inferior yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi pengantara terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut tim tanggap gawat bencana di Lembaga Penerbangan serta Antariksa Nasional (LAPAN).

Karena itu LSM Wahana Lingkungan Tumbuh Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin terowongan dan perkebunan sawit di provinsi itu lantaran menjadi pemicu degradasai hutan secara masif.

Sekretaris Daerah Daerah Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melaksanakan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bala serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan merata hutan primer sebesar 13. 000 hektare, hutan sekunder 116. 000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146. 000 hektare & 47. 000 hektare.

Sebaliknya, kata Rokhis, area perkebunan merata “cukup signifikan” 219. 000 hektare.

Kedudukan tersebut, ia melanjutkan, “memungkinkan terjadinya banjir” di Kalimantan Selatan, makin curah hujan pada 12 tenggat 13 Januari 2020 sangat tebal berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta.

“Ya itu analisis kami, makanya disebutkan kemungkinan. Kalau dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang gembung sehingga perlu analisis pemodelan yang memperlihatkan apakah pengaruh penutup lahan berpengaruh signifikan, ” ujar Rokhis kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (17/01).

Data yang ia pegang membuktikan total area perkebunan di sepanjang Daerah Sungai (DAS) Barito saat ini mencapai 650. 000 hektare.

Jika dipadankan dengan luasan hutan di sekitar DAS yang mencapai 4, 5 juta hektare, maka perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14% sebab keseluruhan area.

Kendati area hutan sedang mendominasi, tapi Rokhis berharap tak terus tergerus. Sebab kajian Lembaga Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuturkan Kalimantan Selatan termasuk daerah yang berisiko terhadap bencana banjir.

“Kita paham bahwa perkebunan itu berhubungan dengan ekonomi, akan tetapi harus diperhatikan unsur lingkungannya, ” imbuh Rokhis.

Pantauan LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan banjir mencapai 10. 000 sampai 60. 000 hektare.

“Kabupaten Barito luas genangan 60. 000 hektare, Kabupaten Banjar 40. 000 hektare, Kabupaten Tanah Laut kira-kira 29. 000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kira-kira 12. 000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11. 000 hektare, serta Kabupaten Tapin 11. 000 hektare. ”

Evaluasi izin perkebunan sawit & perkebunan

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat 50% dari tanah di Kalimantan Selatan telah berpindah fungsi menjadi tambang batubara serta perkebunan sawit.

“Tambang 33%, sawit 17%, ” ujar Kiworo kepada BBC News Indonesia.

Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kala memperingatkan bahwa provinsi tersebut pada kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar.

Oleh karena itu, ia tak kaget jika bencana ekologis itu terjadi saat ini & yang “terparah dari tahun-tahun sebelumnya”.

“Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 tapi tidak sampai merendam 13 kabupaten dan kota. Ini yang terbesar. Kalau hujan, banjir di setiap tahun kalau kemarau kebakaran lahan. ”

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara bulat izin-izin yang dikeluarkan. Sebab ia meyakini “alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan”.

Jika dalam audit ada proses tambang maupun perusahaan sawit dengan dianggap memicu bencana, maka dia berharap pemerintah berani mencabut kerelaan tersebut.

“Misalnya izin ini dicabut, yang ini digugat, ini permisi masih diperlukan. Meskipun kalau Walhi minta cabut semua. Tapi kecendekiaan pemerintah kan tidak bisa datang ke sana. Nah evaluasi tersebut inginnya melibatkan masyarakat sipil tanpa hanya konsultan. ”

“Dan di- share hasil dan kesimpulannya. ”

“Karena dampak lingkungan ini sampai ke anak cucu. Jika hanya denda pasti mereka (perusahaan) sanggup membayar. Kalaupun ditutup bisa bikin perusahaan baru. ”

Selain bertindak tegas pada perusahaan, Walhi juga meminta pemerintah daerah meninjau Balik aturan Rancangan Tata Ruang & Wilayah Kalimantan Selatan.

Apa simpulan pemerintah?

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menjanjikan bakal menyelenggarakan evaluasi terhadap penggunaan lahan pada provinsinya untuk mengetahui penyebab banjir terbesar ini dalam waktu depan.

Namun begitu, ia tidak memberikan bahan kapan evaluasi itu selesai.

“Kami akan kaji secara komprehensif apa penyebabnya sehingga tidak terulang. Karena yang terdampak sangat luas hamper 2, 6 juta hektare. Kita kaji dari sisi penggunaan tanah, aliran sungai, permukiman, ” ujar Roy Rizali Anwar kepada BBC News Indonesia.

Sejauh ini, pemprov terkendala dalam mengevakuasi dan menyelurkan tumpuan kepada warga yang paling terdampak banjir yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya dua hidup nasional terputus.

Karena itu pada Minggu (17/01), Badan Nasional Penanggulangan Kesusahan (BNPB) mengerahkan satu helikopter bantuan.

Tatkala itu korban meninggal tercatat 16 orang dan ratusan ribu orang mengungsi.

Roy mengatakan pihaknya mencari jalan tetap menerapkan protokol Kesehatan dalam lokasi pengungsian mengingat kondisi pandemic Covid-19.

“Yang pasti karena sedang pandemi kami libatkan satgas uuntuk memastikan protokol kesehatan di pengungsian berjalan. ”

‘Ini banjir terparah sepanjang hidup saya’

Kepala Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Muhamad Asfi, mengatakan seribuan orang telah diungsikan ke sejumlah rumah kerabat, masjid, & stadion di Kecamatan Martapura Praja.

Mereka yang prioritas mengungsi yakni lansia dan anak-anak. Sementara kaum pemuda masih berada di sendi untuk menjaga harta benda.

Asfi bercerita, sepanjang ia tinggal pada Kalimantan Selatan bencana banjir tahun ini menjadi yang terparah. Jika saban tahun banjir merendam persawahan warga, kini termasuk rumah dengan ketinggian hampir satu meter.

“Ini banjir terparah dalam hidup saya, ” kata Asfi kepada BBC News Indonesia. “Pada hari pertama banjir, kita angkut warga pakai truk. Tapi karena banjir semakin agung pakai perahu klotok. ”

Kata dia, Sungai Martapura yang dekat secara desanya sudah bertahun-tahun tidak dikeruk sehingga tak sanggup menampung lebat air hujan dari hulu.

“Karena sungai-sungai itu dangkal, jadi ke lautnya lambat. ”

Hingga kini, tumpuan makanan dan pakaian sudah dibagikan kepada para pengungsi. Tapi ia memperkirakan makanan berupa beras hanya bertahan dua hari sementara banjir akan surut dalam beberapa hari mendatang.

Karena itu ia berharap pemprov segera mendistribusikan bantuan tambahan. Termasuk pula, popok untuk anak-anak & bayi.

“Bantuan agar diperbanyak. Sebab banjir masih satu mingguan, soalnya banjir lama surut. ”

Di tempat pengungsian, lanjut Asfi, tak tersedia pembatas untuk menghindari penularan virus corona. Sebab tempatnya yang terlalu kecil untuk menampung banyak karakter.

“Kami enggak ada jarak lagi. Selamat saja sudah mending, jaga-jaga jarak sudah enggak ada lagi, ” kata Asfi.