Covid-19: Instruksi Mendagri soal penegakan aturan kesehatan disebut reaksioner dan strategis, Kemendagri: ‘Itu hasil evaluasi pilkada serentak’

Covid-19: Instruksi Mendagri soal penegakan aturan kesehatan disebut reaksioner dan strategis, Kemendagri: 'Itu hasil evaluasi pilkada serentak'

Instruksi Menteri Dalam Kampung tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19 disebut reaksioner serta politis karena dikeluarkan setelah insiden kerumunan pada kegiatan pemimpin FPI, Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata pengamat politik.

“Itu kan setelah ada peristiwa, anyar regulasi baru dibuat. Nah ini persis juga dalam kerumunan Rizieq Shihab. Menunggu peristiwa dulu perdana ada regulasi yang cukup cermat, ” ujar pengamat politik, Hurriyah.

Akan tetapi Kemendagri membantah sangkaan itu dan menyebut Instruksi Mendagri dimaksudkan buat mempersiapkan penyelenggaran Pilkada Serentak yang aman dari penularan Covid-19.

Pemerintah tengah menekankan perilaku menjaga jarak ketimbang mengatur batasan berkerumun untuk menekan pandemi.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan pada Rabu (18/11) awut-awutan, disebut Juru Bicara Kementerian Di Negeri, Benny Irwan, merupakan buatan analisis dan evaluasi rutin dengan dilakukan Mendagri, Tito Karnavian, beserta kementerian dan lembaga lain dalam hal penyelenggaran Pilkada Serentak.

Lantaran hasil evaluasi rutin itulah, Mendagri ingin penyelenggaran Pilkada 9 Desember nanti berlangsung sesuai harapan, tak terjadi klaster penularan baru penularan Covid-19.

“Evaluasi itu kita kerjakan sejak September dan terus [menerus dilakukan]. Karena kita ingin menggembala persiapan penyelenggaran Pilkada sesuai harapan yang sudah kita jalankan, ” ujar Benny Irwan kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (19/11).

“Jadi itu bukan karena itu [Rizieq Shihab]. Evaluasi dan analisis itu benar rutin, ” tegasnya.

Benny mengklaim, aturan dan imbauan yang dikeluarkan mantan Kapolri itu menyangkut pilkada dan Covid-19 sudah banyak.

Pertama yang ditujukan kepada kepala kawasan agar membuat perda penanggulangan Covid-19.

Karena itu ia menangkis tebakan yang menyebut Instruksi Mendagri politis.

Apa isi Instruksi Mendagri?

Sehari sebelum Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terpatok pada Senin (16/11).

Presiden meminta Mendagri agar menegur kepala daerah dengan melanggar protokol kesehatan.

“Pada Mendagri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, tumenggung, dan wali kota untuk bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun, ” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Senin (17/11).

Kemudian pada Rabu (18/11), Instruksi Mendagri itu lahir.

Ada enam poin di dalamnya. Instruksi agar kepala daerah konsisten mewujudkan protokol kesehatan di daerah per dan melakukan langkah proaktif buat mencegah penularan Covid-19.

Kemudian meminta kepala daerah menjadi teladan bagi umum dalam mematuhi protokol kesehatan. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar.

Lalu pada poin keempat, berisi sejumlah penjelasan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.

Ada delapan bukti bagi pemerintah pusat menjatuhkan hukuman di antaranya tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan, melanggar sumpah/janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, & tidak melaksanakan kewajiban kepala kawasan atas seluruh ketentuan perundang-undangan.

Poin kelima menyebutkan, “berdasarkan instruksi pokok empat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pemberhentian”.

Seperti apa respons kepala daerah?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan masih harus mempelajari Perintah Mendagri itu. Sepanjang pengetahuannya, sanksi pemberhentian bisa dilakukan jika tersedia “perilaku tercela yang melanggar hukum”.

“Besok Jumat (20/11) akan saya telaah. Contoh demo, itu kerumunan. Masak pada setiap ada demo terus kepala daerah yang harus bertanggung jawab dengan teknis? ” kata Emil pada wartawan di Gedung Sate, Kamis (19/11).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Daksina, Nurdin Abdullah, minta agar Instruksi itu tidak dibesar-besarkan.

“Tidak usah dibesar-besarkan. Saya kira menerjemahkan Pedoman Mendagri juga secara arif serta bijaksana. Makanya pengambilan keputusan pada menghukum orang harus melihat cara dari awal hingga akhir, ” kata Nurdin Abdullah kepada kuli, Kamis (19/11).

Instruksi Mendagri sangat politis

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, mengecap Instruksi Mendagri itu reaksioner. Dia merujuk hal tersebut pada aksi pemerintah “yang tidak berubah di dalam merespon situasi yang terjadi era pandemi Covid-19”.

Ia mencontohkan kejadian era pendaftaran calon kepala daerah September lalu.

“Itu kan setelah ada peristiwa, baru regulasi baru dibuat. Nah ini persis juga dalam kerumunan Rizieq Shihab. Menunggu perkara dulu baru ada regulasi yang cukup ketat, ” ujar Hurriyah kepada BBC Indonesia.

“Jadi dari asal ada kecenderungan pemerintah tidak menggubris aspek preventif, ” sambungnya.

Nuansa politis pun, katanya sangat terasa sebab ada perbedaan sikap dalam menancapkan protokol kesehatan sedari awal.

“Jadi sulit untuk kita melihat status ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah untuk betul-betul menegakan protokol pandemi. Karena preseden sebelumnya memperlihatkan regulasi membuka ruang terjadinya kerumunan. Kala diatur, kebetulan peristiwanya Rizieq Shihab lalu bahkan ada ancaman pemberhentian kepala daerah, akhirnya muncul kesan ini sangat politis. ”

Agar peristiwa kejadian serupa tidak terulang dan dianggap tidak tebang pilih, pemerintah diminta membuat aturan tegas tentang makna berkerumun, kata Hurriyah.

“Definisi kerumunan tidak tegas dari pemerintah. Melarang kerumunan tapi tidak ada batasan. ”

Semacam apa aturan kerumunan?

Aturan tentang kelompok di tengah pandemi Covid-19 disebut beberapa kalangan tidak jelas dan tebang pilih.

Staf ahli Menteri Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah was-was tidak mengatur pembatasan berkerumun tetapi menekankan pada perilaku menjaga senggang.

“Prinsipnya menjaga jarak, paling tidak lebih dari 1, 5 meter. Nanti kan ketemu jumlah daripada kapasitas ruang, ” imbuh Achmad Yurianto kepada BBC Indonesia.

“Jadi bukan masalah di luar atau di ruangan. Katakan ada ruangan daya 50 orang, terus mereka bergerombol semua, ya enggak boleh serupa kan? ” sambungnya.

Dalam kasus di Petamburan, Jakarta Pusat, yang dipersoalkan menurutnya, adalah ketidakpatuhan orang menjaga jarak ketimbang jumlah orang.

“Yang kemarin apakah menjaga jarak? Kan enggak. Jadi maknai basis 3M dalam menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Bukan bicara berapa luasnya. ”

Sementara itu, teknis tentang daya jumlah orang dalam satu ruang baik di dalam maupun luar ruangan diatur oleh kepala kawasan. Sebab pemda yang mengetahui kapasitas ruang itu, kata Yuri.

Dalam DKI Jakarta, aturan berkerumun diatur dalam Peraturan Gubernur.

Di luar panti, masyarakat diimbau menjaga jarak aman 1-2 meter antar orang.

Untuk kafetaria, restoran, salon, dan kegiatan indoor manajer harus mengatur jarak antarmeja & kursi minimal 1, 5 meter.

Lalu, pusat kebugaran dan fasilitas gerak indoor atau outdoor , jarak antarorang dan antaralat minimal dua meter.

Sedangkan untuk wisata dan olahraga air jarak antarwahana minimal satu meter.

Adapun jenis tempat jalan yang harus membatasi kapasitas tamu dan pegawai maksimal 50% merupakan pasar, mal, restoran, kafe, warung makan, salon, museum, galeri lembut, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga indoor .

Jenis daya yang harus membatasi kapasitas pengunjung dan pegawai maksimal 25% merupakan taman rekreasi atau pariwisata, induk kebugaran, bioskop, seminar, akad pertalian, pemberkatan, dan upacara pernikahan outdoor .