Covid-19: Jokowi wacanakan karantina di level RT/RW, mungkinkah dijalankan?

covid-19-jokowi-wacanakan-karantina-di-tingkat-rt-rw-mungkinkah-dijalankan-10

32 menit dengan lalu

Presiden Joko Widodo mewacanakan karantina wilayah dalam lingkup terkecil seperti RT/RW buat mengendalikan penularan Covid-19, terutama sebab saat ini sudah muncul lebih dari satu juta kasus pasti.

Walau terlambat dilakukan, ahli kesehatan masyarakat menilai kebijakan itu dapat menjadi salah satu muslihat jitu, asalkan penelusuran kontak erat digencarkan secara maksimal.

Namun pejabat pada daerah, termasuk di tingkat RT, mengatakan pelaksanaan karantina wilayah akan sia-sia jika pemerintah pusat tidak menerbitkan payung hukumnya.

Karantina wilayah dalam tingkat RT pernah dilakukan pada kawasan Sunter, Jakarta Utara, dalam masa awal pandemi tahun 2020. Meski bertujuan untuk mencegah penyaluran virus corona, kebijakan itu tidak berjalan mulus, kata Trisakti Ario, satu diantara Ketua RT di wilayah tersebut.

Trisakti berkata, ia akhirnya membuka kembali mobilitas di permukimannya karena pejabat dari jawatan terkait maupun aparat penegak lembaga tidak pernah datang untuk mengarahkan aktivitas warganya.

Protokol kesehatan bagaikan jaga jarak sosial dan penggunaan masker wajah pun, kata Trisakti, diabaikan sebagian besar pemukim pada RT-nya.

“Waktu itu wilayah kami ditutup sama sekali. Tapi saya kan cuma pejabat RT, jadi saya menimbulkan dukungan ke tingkat kelurahan. Responsnya payah, ” kata Trisakti era dihubungi via telepon, Kamis (28/01).

“Saya dulu minta minimal personel Satpol PP datang untuk memberikan shock t h erapy (terapi kejut) ke warga saya untuk menjalankan protokol. Hamba kan cuma bisa teriak tapi tidak bisa menindak.

“Setiap kali saya memperingatkan warga untuk patuh adat, besoknya mereka kembali melanggar. Siap kalau hanya saya sendiri yang bergerak, susah memberikan shock t h erapy ke warga, ” ujar Trisakti.

Pada 27 Januari lalu, Menteri Koordinator Bagian Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, berkata bahwa Presiden Jokowi menodong para menteri menerapkan strategi terakhir untuk mengatasi pandemi.

Salah satu cara yang diajukan Jokowi, sekapur Muhadjir, adalah karantina wilayah terbatas di lingkup RT/RW.

Bagaimana agar ideal?

Ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyayangkan karantina wilayah ini baru diwacanakan saat ini atau hampir setahun setelah kasus positif pertama muncul di Indonesia.

Supaya tak menjadi kebijakan yang terbengkalai, Tri menyebut penelusuran kontak pada lingkup RT/RW perlu dilakukan secara serius. Pada dasarnya, menurut Tri, karantina dan isolasi harus diprioritaskan buat yang positif Covid-19 dan yang pernah berkontak erat dengan orang itu.

“Apapun kita lakukan walaupun terlambat. Apa boleh buat daripada tidak sama sekali, ” kata Tri.

“Kasus positif dikarantina hingga tingkat RW. Warga lain boleh bergerak, asalkan kasusnya diam. Tapi deteksi kudu jalan, jangan sampai orang-orang dengan bermobilisasi itu orang yang kecil. Itu yang berbahaya, ” tuturnya.

& supaya implementasi karantina wilayah terbatas dapat terkontrol, Tri menganjurkan agar pejabat RT/RW dibebankan tanggung jawab untuk menjalankan strategi ini.

“Yang menyesatkan berperan semestinya satgas RT/RW yang sudah dibentuk. Yang bertanggung tanggungan seharusnya mereka. Di Indonesia membangun pejabat RT/RW digaji. Kalau tak bisa menjalani tugas itu, penukar saja.

“Kalau kasus positif di daerah mereka bertambah, satgas RW kudu bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Kalau sudah dikarantina seharusnya membangun tidak ada penambahan kasus, ” kata Tri.

‘Perlu payung hukum’

Pemprov DKI Jakarta, misalnya, sejak April 2020 membuat pedoman tertulis untuk Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW. Namun petunjuk itu tidak berkaitan dengan karantina wilayah dalam lingkup apapun.

Merujuk patokan itu, pejabat RT/RW di Jakarta diminta untuk melakukan sejumlah hal, antara lain mendata dan mengadukan warga mereka yang mengalami gejala maupun positif Covid-19 ke puskesmas.

Satgas Covid-19 di lingkup terkecil itu pun dibentuk di banyak kawasan lainnya. Walau begitu, Kepala Dinas Kota Palangkaraya, Anjar Hadi Purnomo, meminta pemerintah pusat menerbitkan peraturan khusus jika meminta daerah menerapkan karantina wilayah di RT/RW.

“Harus disamakan dulu bagaimana bentuk karantina provinsi yang dimaksud. Apakah RT/RW ditutup sehingga orang tidak boleh menyelundup dan keluar? Kalau ditutup, lantas siapa yang menjaga?

“Ini kan mengikat sarana-prasarana juga, terutama jika ada konsekuensi anggaran yang harus dikeluarkan, ” kata Anjar via telepon.

Selama ini, kata Anjar, Pemkot Palangkaraya bersiasat mengisolasi orang-orang secara gejala sedang dan ringan di Rumah Karantina Covid-19 yang bertempat di Asrama haji Al-Mabrur.

Menurut Anjar, rumah karantina itu merupakan salah satu strategi Pemkot Palangkaraya buat mengatasi pandemi, terutama saat belum ada kebijakan yang sifatnya terpusat.

Kejadian senada dikatakan Trisakti Ario, pejabat RT kawasan Sunter, Jakarta. Semasa ini dia hanya mendata warganya yang bergejala dan positif Covid-19 ke kelurahan. Tapi karena tidak diberikan kewenangan, dia ragu merapatkan permukiman saat muncul kasus tentu.

“Kalau dasar hukumnya lemah, saya tak punya pegangan, ” kata Trisakti.

Gencar dalam awal pandemi

Pada periode awal pandemi Covid-19 di Indonesia, inisiatif warga menutup permukiman demi mencegah penyebaran virus corona muncul di bermacam-macam daerah.

Ary, warga Bogor, Jawa Barat, yang suaminya meninggal setelah terpapar Covid-19 sempat merasakan karantina di lingkup RT/RW itu. Namun era ini isolasi di kompleks rumahnya tidak pernah diberlakukan lagi, walau tetangganya positif Covid-19.

“Lingkungan aku zaman diisolasi, warga tidak diperbolehkan keluar karena warga di lingkungan satu (dari sepasang) takut, ” kata Ary.

“Tapi sekarang semuanya bersikap biasa selalu. Ada yang orang dekatnya meyakinkan tapi malah berkeliaran. Aku panik, kok tidak seperti aku. Zaman kami benar-benar diisolasi bahkan datang dizolimi, ” ujarnya.

Bagaimana langkah konkret pemerintah pusat?

Setelah instruksi Jokowi terkait karantina wilayah di RT/RW, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, berkata pihaknya akan memperbesar kedudukan pejabat di lingkup permukiman.

Dalam Instruksi Mendagri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kesibukan Masyarakat (PPKM), walau hanya benar untuk kawasan Jawa dan Bali, Wiku menyebut pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah membuat serta mengoptimalkan satgas di tingkat desa.

“Menyadari potensi di masyarakat & prinsip gotong royong, maka posko yang terdiri dari berbagai unsur, seperti BPBD, Satpol PP, maupun elemen masyarakat akan jadi sambungan tangan pemerintah di daerah, ” kata Wiku.

Hingga kini belum ada kejelasan kapan dan bagaimana karantina wilayah di tingkat RT/RW mau bergulir. Menteri Muhadjir menyatakan teknis pelaksanaaan karantina terbatas ini sedang dibahas.