Covid-19: Penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus, persidangan virtual ‘memberatkan’ pencari keadilan

Covid-19: Penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus, persidangan virtual 'memberatkan' pencari keadilan

Penutupan sebesar pengadilan di berbagai daerah menyusul temuan Covid-19 pada hakim serta pegawai disebut Komisi Yudisial bahan berdampak pada penumpukan kasus.

Tengah Perhimpunan Advokasi Indonesia mengatakan, persidangan virtual terhadap semua perkara laksana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung memberatkan para pencari keadilan kasus pidana.

Sebagai cara pencegahan penyebaran Covid-19 di dunia peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pengadilan mengimplementasikan persidangan secara virtual atau telekonferensi.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, menjelaskan persidangan secara elektronik dimungkinkan terhadap semua perkara.

“Kalau semua (perkara) bisa (elektronik) kenapa tidak. Kan bisa meringankan sehingga peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bisa terwujud, ” ujar Abdullah pada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Akan tetapi khusus untuk perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, Mahkamah Agung memberi keluasaan untuk menunaikan persidangan langsung.

“Jadi batasannya bersandar pertimbangan hakim. Kalau hakim memandang bisa dilakukan manual ya petunjuk. ”

Masih dibolehkannya persidangan langsung berpengaruh pada penyebaran Covid-19 di kalangan hakim dan staf pengadilan.

Dalam Denpasar, Pengadilan Negeri ditutup selama 14 hari karena tiga hakim dan dua pegawai dinyatakan tentu terpapar virus corona.

Penumpukan pasal

Begitu pula di Surabaya, Jawa Timur, Pengadilan Agama ditutup sementara, pasal tujuh hakim dan 27 personel positif Covid-19.

Kemudian di Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Parepare menguncup layanan setelah tiga pegawai terkonfirmasi positif virus corona.

Komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, mengaku khawatir penyudahan sejumlah pengadilan di berbagai wilayah akan menimbulkan penumpukan perkara.

Makin dalam surat edaran itu, kasus dengan terdakwa yang secara norma penahanannya masih dapat diperpanjang supaya ditunda sampai dengan berakhirnya kala pencegahan penyebaran Covid-19.

“Akan terjadi penumpukan perkara karena keterlambatan penanganan. Karena kasus tidak berkurang, ” katanya.

“Dan itu pasti menyulitkan mahkamah negeri sebab ada sumbatan-sumbatan terbatas yang akan memperlambat proses persidangan perkara. ”

Sejauh ini, kata Abdullah, Mahkamah Agung belum menerima rincian berapa banyak pengadilan yang ditutup sementara karena penularan Covid-19.

Tapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Mulia yang diterbitkan Maret silam, ketua pengadilan harus melapor jika terpapar Covid-19 dan menutup layanan persidangan.

“Kalau sesuai surat edaran, kudu melapor ke MA tapi agak-agak tertahan di Pengadilan Tinggi, ” imbuh Abdullah.

Persidangan virtual menyulitkan

Karena kondisi yang memaksa pula, Abdullah mengakui fasilitas untuk persidangan maya di sejumlah daerah jauh daripada sempurna.

“Fasilitas persidangan di lapas, rutan, kantor kejaksaan itu kan tidak didesain dari awal untuk persidangan sehingga fasilitas sidang seadanya. ”

Hal itu dibenarkan Sekjen Dewan Perhimpunan Rapat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso. Kata dia, kendala utama persidangan virtual sinyal internet yang terhenti.

Ini karena pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi dilakukan di letak berbeda. Untuk terdakwa dilakukan daripada rumah tahanan (rutan) dan bukti di kantor kejaksaan.

“Ini kesulitan karena sidang daring terhambat sinyal. Jadi ada dialog-dialog yang tidak bisa ditangkap, mis-komunikasi, tidak lengkap, ” ucap Sugeng Teguh.

“Pemeriksaan saksi-saksi jadi tidak leluasa dengan detail dan cermat. Kita bertanya ke saksi untuk menggali bukti materil, kadang sinyal (mati). Dan saksi juga bisa saja dipengaruhi jaksa atau dalam keadaan tak bebas. Kalau di depan ketua kan kondisi psikologis tidak mampu bohong, ” sambungnya.

Memberatkan terdakwa urusan pidana

Bagi Sugeng Teguh persidangan virtual juga merugikan terdakwa kasus kejahatan.

Sebab, kebutuhan pengacara untuk menjajaki bukti-bukti terhambat dan hakim menjadi tidak cermat lagi memeriksa kejadian tersebut.

“Misalnya ada keharusan meninjau barang bukti berupa sabu. Sabu itu kan seperti butiran dan mirip gula. Nah kalau tak dilihat langsung tidak bisa menyendirikan. Kemudian kepastian barang bukti, warna, ukuran, apakah ada noda bercak darah atau yang lain itu harus dibuktikan. ”

“Mereka (terdakwa peristiwa pidana) karena dalam sidang telah dianggap salah. Hakim pun tidak cermat lagi memeriksa. ”

Karena itulah, dia menyarankan Mahkamah Agung agar melayani persidangan “kombinasi” untuk kasus-kasus kejahatan. Yaitu dilakukan secara virtual & langsung.

“Usul kami tetap digelar secara protokol yang ketat, sehari pra sidang swap tes atau rapid tes. Biaya ditanggung negara dan ruang sidang dibuat sekat yang transparan. ”

Menjawab usulan itu Besar Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan akan memikirkan. Tapi juga harus memperhatikan potensi penularan baru di lingkungan meja hijau.

“Karena intinya yang utama itu membentuk keselamatan. ”