Food estate: Proyek lumbung pangan dalam hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan umum adat ‘tidak terhindarkan’

Food estate: Proyek lumbung pangan dalam hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan umum adat 'tidak terhindarkan'

Pegiat lingkungan mendesak Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk membiarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tarikh 2020 yang mengizinkan penggunaan daerah hutan lindung dipakai untuk order food estate atau lumbung pangan.

LSM Lingkungan Walhi mengutarakan kebijakan itu bakal merusak kegiatan hutan lindung untuk mencegah kematian banjir dan longsor.

Walhi serupa menyebut aturan terkait penggunaan hutan lindung ini tidak memperhitungkan konsekuensi lingkungan dan memberikan keleluasaan lengkap kepada korporasi karena tak memerkarakan membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Adapun KLHK menyebut, kawasan hutan lindung yang akan digunakan buat lumbung pangan adalah hutan dengan tidak produktif.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya segera memanggil Gajah KLHK, Siti Nurbaya, untuk menjelaskan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang membolehkan alas lindung digunakan untuk proyek kembung pangan.

Dedi menilai, kebijakan tersebut melampaui peran Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan yang semestinya membatalkan fungsi hutan lindung sebagai penopang ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Sebab itu, lanjutnya, KLHK harus menggugurkan peraturan tersebut.

“Kalau hutan lindung yang tidak produktif, tugas prima mereka adalah mereboisasi dan dikembalikan lagi fungsinya sebagai hutan lindung. Itu yang harus dilakukan, ” ujar Dedi Mulyadi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (18/11).

Ia menyarankan pemerintah agar menggunakan lahan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar untuk ditanami pangan.

Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2019, ada 1, 5 juta hektar lahan HGU terlantar. Adapun 344. 000 hektar lahan HGU masih berupa hutan.

Lahan-lahan terlantar itu, disebut Dedi, bisa dikembalikan pada pemerintah dengan mengacu pada Sistem Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Jadi utamakan dulu areal-areal perkebunan terlantar dan tidak berguna itu. Jangan merambah ke hutan lindung, ” tukasnya.

Apa penjelasan KLHK?

Proyek food estate atau lumbung pangan di era Presiden Joko Widodo dimaksudkan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis bertabur akibat pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 1, 4 juta hektar lahan gambut dalam Kalimantan Tengah untuk ditanami tanaman pangan dan holtikultura.

Kini menggunakan Permen LHK Nomor 24 Tarikh 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate , melahap area alas lindung.

Dirjen Planologi Kehutanan serta Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, mengucapkan kebijakan ini merupakan program penting nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disebutnya lulus mendesak.

Kawasan hutan lindung yang akan dipakai sudah tidak sepenuhnya berfungsi atau terdegredasi.

KLHK mengeklaim, program itu nantinya dilakukan secara terintegrasi dengan mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Skema yang diatur pun disebut akan memperbaiki kegiatan hutan lindung sebab dilakukan secara kombinasi tanaman hutan dengan tumbuhan pangan (agroforestry) .

Tersedia juga kombinasi tanaman hutan secara hewan ternak yang dikenal jadi wana ternak ( sylvopasture ) dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina ( sylvofishery ).

“Tanaman hutan di kombinasi-kombinasi tersebut di atas mau memperbaiki fungsi hutan lindung, ” kata Sigit dalam siaran pers yang diterima BBC Indonesia.

“Untuk itu kawasan hutan lindung dengan akan digunakan sebagai areal food estate tidak harus dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan. ”

“Namun yang terpenting harus dilakukan di medan hutan lindung yang memenuhi kondisi sebagai hutan lindung yang sudah tidak ada tegakkan pohonnya, ataupun fungsi hutan lindungnya sudah tak ada lagi, ” sambungnya.

Peraturan baru ini juga memberikan hak pengelolaan maksimal 20 tahun kepada pengelola dan bisa diperpanjang.

Bila merujuk pada ketentuan peraturan itu, maka Peraturan Menteri ini berangkat berlaku 2 November 2020.

Walhi sebut aturan ini tak memperhitungkan pengaruh lingkungan

Manager Kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial Walhi Nasional, Wahyu Perdana, mengatakan program food estate itu berskala besar namun KLHK tidak memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan.

Menurut Wahyu, hal itu terlihat dari tak adanya keharusan pemimpin membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Pihak pemohon hanya disyaratkan menutup dokumen komitmen dan persyaratan teknis seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat.

“KLSH cepat ini tidak tersedia basis argumentasi regulasi yang menjelaskan soal itu. KLHS kan level naik dari Amdal, ada enam komponen yang diperhitungkan yakni membilang daya dukung dan daya status, ” jelas Wahyu.

“Sehingga tahu seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan dan biasanya memakan waktu hapir satu tahun. ”

“Nah KLSH segera ini tidak jelas. Dalam kode sederhana, tinggal kirim surat kontrak bermaterai bisa langsung beroperasi. ”

Kalau hutan lindung ini dipakai buat proyek food estate, maka bencana ekologis tak terhindarkan.

Persoalan lain, kata Wahyu, potensi konflik yang berhubungan dengan masyarakat adat.

“Karena lokasinya dibenturkan dengan korporasi. ”

“Banjir, kekeringan dalam setahun terakhir akan meningkat. Dalam samping deforestasi sebagai dampak langsung. ”

Pengamatan Walhi, lokasi yang disasar proyek ini berada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.