Interpretasi ketua adat Kinipan: ‘Pelegalan negeri atas perampokan di tanah kebiasaan di era Jokowi’, tudingan pelopor lingkungan

Interpretasi ketua adat Kinipan: 'Pelegalan negeri atas perampokan di tanah kebiasaan di era Jokowi', tudingan pelopor lingkungan

Berulangnya tindakan “kriminalisasi” yang dialami masyarakat adat disebut aktivis lingkungan sebagai bentuk pelegalan negara akan “perampokan” yang dilakukan pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, terus kita melawan pencuri, tapi yang masuk tangsi kita karena melawan pencuri itu. Ini kesesatan berpikir, ” introduksi aktivis lingkungan.

Yang dimaksud aktivis lingkungan ini adalah yang dialami pemimpin komunitas adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing yang ditangkap oleh aparat ketenteraman dari rumahnya karena diduga melangsungkan pencurian, pemaksaan dan perampasan, Rabu (26/08) lalu.

Dalam kasus itu, patuh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), juga ada lima warga kebiasaan yang “dikriminalisasi” yaitu Riswan, Yefli Desem, Yusa (tetua adat), Muhammad Ridwan dan Embang.

Padahal menurut informasi para aktivis lingkungan, mereka dengan ditahan ini melakukan pembelaan muncul karena hutan mereka ditebang & dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Kepala Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan telah berupaya untuk mengakhiri konflik tersebut, namun belum jadi akibat apa yang ia tutur “pemerintah daerah yang mempersulit pengerjaan. ”

Masih di bulan yang sama, tepatnya beberapa hari usai Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian kebiasaan Nusa Tenggara Timur saat keterangan Kemerdekaan Indonesia, kekerasan terjadi.

Pada tempat asal pakaian adat tersebut masyarakat mengalami kekerasan. Mereka dikeluarkan dan rumahnya dirusak oleh negara keamanan.

Berdasarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) porakporanda Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terdapat 666 kasus laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 dengan melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

Berdasarkan keterangan Konsorsium Pembaruan Pertanian (KPA), hanya dalam beberapa bulan, dari Maret sampai awal Juli 2020, telah terjadi 28 perselisihan agraria di Indonesia yang diikuti dengan tindakan “kriminalisasi”.

Sementara itu, bersandarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) – Kantor Pekerja Kepresidenan (KSP) terdapat 666 peristiwa laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

KNPA pula meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung menyelesaikan perselisihan argaria tak berujung itu.

Polisi: Effendi otak pengerusakan

Dalam video di berasaskan, beberapa polisi dari Polda Kalimantan Tengah terlihat sedang menangkap menekan Effendi Buhing dari rumahnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan Effendi ditangkap karena diduga berperan sebagai otak dari dugaan tindakan kejahatan pencurian mesin, pemaksaan dan perebutan dan dugaan pembakaran pos celik milik PT Sawit Mandiri Tetap (SML).

“Penangkapan dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan profesional oleh kepolisian. Era dijemput, dia emosi, keluarganya. Tersebut murni kriminalitas, tidak ada sangkut paut dengan apapun, ” prawacana Hendra saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (27/8).

Effendi disangkakan Pencetus 55 dan 56 KUHP karena diduga turut serta membantu & melakukan tindak pidana dengan intimidasi lima tahun penjara, tambah Hendra.

Saat dihubungi, Hendra mengatakan Effendi tengah dalam perjalanan menuju Polda Kalteng guna menjalani pemeriksaan.

Senada dengan itu, Kepala Hubungan Umum PT SML Wendy Soewarno mengucapkan sering kali diganggu oleh Effendi dan teman-temannya.

“Karyawan diancam, gardu pantau dirusak, motor dibakar, kendaraan kerja dirampas. Jadi penangkapan Polda Kalteng murni tindak pidana, bukan kriminalisasi terkait hutan adat, ” klaim Wendy.

‘Kriminalisasi’ pejuang dunia: Upaya sistematis hancurkan hutan

Namun Komite Nasional Pembaruan Agraria menilai kegiatan polisi sebagai bentuk kriminalisasi pada pejuang lingkungan yang melindungi alas adat dari gempuran investasi pengusaha kelapa sawit.

“Riswan dan Effendi saat itu mau menghentikan penebasan hutan, melindungi hutan. Mereka menjemput dan menahan chainsaw (pemotong pohon), tak benar dirampas apalagi dicuri. Jika dicuri seharusnya diam-diam, ” prawacana Dimas N Hartono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, dalam sebuah konferensi pers daring, Kamis (27/08).

Saat konvensi itu berlangsung, kata Dimas, keberadaan Effendi tidak bisa diketahui.

Dimas mengatakan Effendi dan kelima bangsa adat Kinipan menolak hutannya dijadikan perkebunan sawit karena memiliki kebesaran alam tinggi, seperti kayu ulin dan besi berlimpah, dan menjelma sandaran hidup masyarakat adat.

“Hutan itu sebagai pelindung. Ketika kawasan aliran sungai Batang Kawa hancur akan merusak Kabupaten Lamandau sendiri. Kinipan tidak pernah banjir, akan tetapi dalam dua tahun terjadi banjir, padahal di hulu, apalagi yang di hiir. Mereka mempertahankan kebiasaan istiadat, budaya, alam dan kesibukan masyarakat, ” kata Dimas.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo menyebut “kriminalisiasi” enam masyarakat adat Kinipan merupakan jalan sistematis dalam menghancurkan hutan & komunitas adat Kinipan menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan peta adat Kinipan, batas luar wilayah adat punya nama, dan ada petanya, ada sejarahnya. Sehingga itu masuk di dalam wilayah adat, ” kata Widodo.

Renteta n konflik pertanian: Masyarakat adat sebagai ‘jualan’

Bersandarkan keterangan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hanya dalam beberapa kamar, dari Maret hingga awal Juli 2020, telah terjadi 28 permusuhan agraria di Indonesia, yang diikuti dengan tindakan kriminalisasi.

Konflik yang membabitkan antara pengusaha dan masyarakat adat itu menunjukan bahwa pemerintah hanya menjadikan keanekaragaman budaya dan umum adat sebagai bahan “jualan” buat mendatangkan investor.

“Pemerintah mengakui masyarakat adat tapi hanya sebagai kamuflase dan jualan investasi karena kehidupan masyaraktnya diintimidasi, diusir, dikriminalisasi. Indonesia di dalam krisis agraria, ” kata Benni Wijaya dari KPA.

Pelegalan akan ‘perampokan’ wilayah adat

Akar masalah lantaran rentetan krisis konflik agraria dalam Indonesia, menurut Nur Hidayati, Penasihat Eksekutif Nasional Walhi, disebabkan kesesatan berpikir negara dalam melihat bangsa dan wilayah adat.

“Negara menyampaikan izin legal kepada perusahaan buat beroperasi, tapi hak-hak masyarakat serta wilayah adat tidak diakui negara padahal mereka yang menempati provinsi adat itu, ” kata Hidayati.

Karenanya terjadi legalisasi tindakan “perampokan” sebab pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, tetap kita melawan pencuri, tapi yang masuk penjara kita karena melawan pencuri tersebut. Ini kesesatan bekerja. Tidak bisa hanya dilihat dari legal formal, perusahaan punya kerelaan jadi bisa apa saja, serta masyarakat adat harus setuju, tak bisa, ” kata Hidayati.

“Masyarakat selalu di posisi dirugikan, dituduh mencuri, menghalang-halangi, padahal mereka sudah dirampok habis-habisan, dibiarkan menderita, bahkan dipenjara. Dan perampokan ini dilegalkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa berbuat semaunya di wilayah kebiasaan, ” katanya.

PT SML telah mengantongi surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kerelaan pelepasan hutan seluas 19. 091 hektare.

PT SML juga dizinkan melayani kegiatan usaha di tahan seluas sekitar 9. 435 hektare oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Untuk itu guna melindungi masyarakat serta wilayah adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta negara untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masyarakat adat yang terbengkalai 10 tahun di DPR.

“RUU tersebut mangkrak bertahun-tahun, tapi Omnibus Law yang baru saja muncul hendak segera disahkan. Kami meminta Presiden Jokowi turun tangan, segera bertindak serius, memerintahkan polisi menarik diri dari konflik, dan berpihak ke masyarakat bukan ke pengusaha, memerintahkan KLHK dan Kementerian Agraria mereview izin-izin yang bermasalah baik di Kinipan, Besipae dan wilayah yang lain, ” kata Rukka.

Mengapa konflik agraria marak di era Jokowi?

Maraknya pertentangan tersebut menurut Tenaga Ahli Utama/Ketua TPPKA Abetnego Tarigan disebabkan besar hal.

Pertama, konflik agraria yang terjadi di era Jokowi ialah letupan kasus-kasus di masa lalu yang tidak selesai.

“Isu agraria menjadi muncul karena isu tersebut menjadi fokus pemerintahan Jokowi jadi menjadi diekspresikan dan dikeluarkan, real penyebabnya terjadi di masa lulus. Kebijakan pusat, kami mendukung percepatan pengakuan tanah adat, ” kata Abetnego.

“Di periode Pak Jokowi, alas adat itu yang paling banyak diakui. Tapi memang kami mengesahkan proses pengakuan tanah adat tersebut tidak mudah, ” kata Abetnego.

Ia mencontohkan di kasus Kinipan misalnya, pemerintah daerah menjadi faktor perintang pengakuan wilayah adat Kinipan.

“Yang Kinipan ini kami sudah mengundang pertemuan bahkan ke sana, tapi mandek karena pemda tidak menunjukan itikad baik menyelesaikan masalah & mencari solusi, malah menanyakan ke warga legalitasnya, justru legalitas tersebut tanggung jawab pemda membantu umum punya legalitas. Lalu Ketika bangsa menghentikan upaya itu yang pegari pendekatan keamanan, ” kata Abetnego.

Faktor kedua adalah ketar-ketirnya para-para pengusaha lahan akibat aturan perizinan dan pengelolaan hutan di kurun Jokowi, seperti Peraturan Presiden (Perpes) tentang Reforma Agraria, Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Alas, dan lainnya.

“Selama ini banyak pengusaha yang menggunakan lahan hanya sebagai land banking , cadangan lahan. Mereka khawatir jika lahan cadangan yang dulu didapat dengan mudah direview, direvisi, dicabut. Sehingga mereka berupaya melakukan pendudukan dan pengelolaan tanah itu, dengan akhirnya menciptakan konflik, ” sekapur Abetnego.

Ke depan, kata Abetnego, KSP akan membicarakan masalah Kinipan dan konflik agraria lainnya dengan lintas kementerian, seperti KLHK dalam konteks masyarakat adat, Kementerian Agraria dalam konteks pertanahan, dan Departemen Dalam Negeri dalam menyelaraskan pandangan.

“Tidak rumit sebenarnya di Kinipan. Masyarakat tidak setuju untuk bersawit, seharusnya dihargai dan dilindungi, tanpa dipaksakan menjadi petani plasma sawit. Seolah-olah dengan mendapatkan izin, perusahaan berhak menyuruh semua masyarakat menjelma petani plasma sawit, padahal mereka mau jadi petani berhutan, ” kata Abetnego.