Jokowi cabut perpres investasi miras, apa pro dan kontra yang melatarinya?

jokowi-cabut-perpres-investasi-miras-apa-pro-dan-kontra-yang-melatarinya-12
1 Maret 2021

Diperbarui sejam yang awut-awutan

Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut Susunan Presiden mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras berbahan alkohol, yang telah mengundang pro & kontra di tengah asosiasi. Pencabutan ini diumumkan tunggal oleh Jokowi dalam maklumat singkat Selasa siang sebetulnya (2/3).

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang asing, dan juga masukan-masukan lantaran provinsi dan daerah, beserta ini saya sampaikan, beta putuskan lampiran Perpres terpaut pembukaan investasi baru di dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut, ” demikian pemberitahuan Jokowi di Istana Lepas Jakarta yang disiarkan di akun resmi Sekretariat Pemimpin di YouTube.

Sebelumnya, keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol telah menuai memihak dan kontra.

Kalangan pencegah menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut tidak mempertimbangkan dampak membatalkan sosial yang ditimbulkan dari minuman keras.

Sementara pihak yang menanggung menyebut investasi minuman alkohol bakal membuka peluang peresapan tenaga kerja, menambah penghasilan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini rahasia.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal di Badan Harmonisasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, mengatakan ide membuka pabrik minuman beralkohol sudah dibahas sejak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan.

Secara tujuan untuk mendorong terbukanya usaha mikro dan membuang di daerah. Selain selalu demi melindungi masyarakat dengan mengonsumsi minuman tersebut.

Pasalnya selama ini peredaran minuman beralkohol tidak terkontrol sehingga kerap memakan target.

Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan sepanjang 2008 hingga 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin.

Lalu pada 2014 – 2018, jumlah korbannya naik besar kali lipat mencapai kira-kira 540 orang.

“Karena tersebut kenapa tidak kita bakal terbuka tapi terbatas hanya di daerah-daerah yang pabrik minolnya (minuman beralkohol) telah banyak dan diusahakan oleh masyarakat untuk konsumsi lokal? ” ujar Yuliot kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Nusantara, Minggu (28/02).

“Jadi ana tidak berharap investasi besar, tapi bagaimana pemberdayaan serta perlindungan bagi UMKM dan masyarakat. Itu yang diutamakan, ” sambungnya.

Pada tahap pangkal, pembukaan industri minuman beralkohol akan dimulai di empat provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Mengetengahkan, dan Papua.

Empat wilayah itu dipilih karena sudah banyak industri lokal & terdapat budaya atau tata cara yang membolehkan masyarakat menggunakan minuman alkohol.

Namun begitu hingga saat ini baru tiga provinsi yang telah mengajukan permohonan ke BKPM di antaranya Bali, NTT, dan Sulawesi Mengetengahkan.

Di luar provinsi itu, kata Yuliot, gubernur bisa saja mengajukan permohonan serupa, tapi dengan utama syarat tambahan: sudah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dibanding Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Karena itulah BKPM akan bertemu dengan MUI pekan ini buat membahas aspek positif industri minuman beralkohol tersebut.

“Rencana BKPM akan mengundang MUI supaya bagaimana menetapkan daerah-daerah yang 30 provinsi lain itu. Sebab wajib mendapat rekomendasi gubernur serta MUI. ”

Seperti barang apa pengajuan perizinan minuman alkohol?

Setiap badan usaha dengan akan mengajukan perizinan pabrik minuman beralkohol akan dinilai oleh BKPM dari berbagai hal.

Semisal daripada segi tempat, peralatan, had bahan baku yang dimanfaatkan. Di luar itu, mereka harus memiliki izin Amdal, kesesuaian tata ruang, & persetujuan bangunan.

Proses perizinan tersebut, kata Yuliot, memerlukan waktu antara 1 berantakan 1, 5 tahun.

Masa ini BKPM masih merampungkan detail peraturan yang menyangkut persyaratan perizinan.

Yuliot menargetkan pada 2 Maret mendatang, permohonan perizinan telah bisa diajukan.

Dia juga menambahkan, adanya sistem ini akan menertibkan usaha minuman beralkohol ilegal. Tersebut mengapa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota maupun provinsi supaya mendata berapa banyak kegiatan usaha yang memproduksi minuman alkohol.

“Kalau enggak tersedia izin akan ditutup sampai memenuhi izin. ”

Kok ada yang menolak dan mendukung investasi minuman alkohol?

Pembukaan investasi untuk pabrik minuman beralkohol mulai dari skala kecil hingga tinggi tertuang dalam Peraturan Pemimpin (Perpres) Nomor 10 Tarikh 2021 tentang Bidang Jalan Penanaman Modal.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada lampiran tertuang bidang jalan yang boleh mendapat cucuran investasi. Yang mana tercantum industri minuman keras mengandung alkohol.

Dengan persetujuan ini, industri miras mampu memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih daripada Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Akan tetapi wajib membentuk Perseroan Terpatok dengan dasar hukum Indonesia.

Hanya sekadar, suara penolakan datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, di DPR.

Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay, menilai investasi minuman beralkohol lebih banyak buruknya daripada manfaatnya. Sebab minuman alkohol bisa membuat orang kecanduan dan menyebabkan tindak pidana.

Ia merujuk peristiwa itu pada kasus-kasus dalam Amerika Serikat yang terdapat konseling bagi pecandu alkohol.

“Di Amerika misalnya sampai ada kelompok kelompok yang mencoba untuk berpadu untuk menghindari alkohol. Banyak sekali di AS serta menunjukkan minuman alkohol tak baik, ” kata Taat Daulay.

“Kalau di negeri lain buruk, tentu di Indonesia sama buruknya. ”

Karena itulah ia mendesak pemerintah agar menghapus peraturan yang mengenai investasi minuman beralkohol.

“Kalau targetnya adalah untuk meningkatkan devisa, saya kira harus dihitung ulang apakah devisa yang diperoleh jauh lebih luhur dibanding keburukan yang terjadi akibat peredaran miras. ”

Berbeda dengan PAN, Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi, mengatakan partainya tidak menentang investasi minuman beralkohol semasa peredarannya diatur dengan erat dan bertujuan ekspor.

“Ya kalau memang dieskpor dan bahannya diambil dari Indonesia, kita bisa dapat. ”

“Lalu kalau misalkan dijual di restoran dengan memiliki izin, kita setuju. Dengan ketentuan tidak dijual ke orang di bawah usia 21 tahun serta di area 1000 meter dari sekolah, tempat ibadah. ”

PPP, katanya meminta pemerintah agar merevisi Perpres tersebut dengan mengundang sejumlah pihak. Sebab di beleid itu tidak tegas mengatur peredaran minuman beralkohol apakah hanya terbatas pada provinsi yang mengajukan permohonan atau dibolehkan dijual ke daerah lain.

‘Pemerintah harus bisa merangkul tokoh klub dan agama’

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Teuku Riefky, berkata investasi minuman beralkohol sangat baik dibanding sisi ekonomi. Sebab bisa membuka peluang penyerapan gaya kerja dan menambah pemasukan negara.

Pengamatannya, industri minuman beralkohol di di dalam negeri sangat kecil tatkala konsumsinya cukup tinggi.

Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, di dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata konsumsi alkohol nasional menemui peningkatan.

Dari 35 survei, konsumsi alkohol hanya berkurang di tiga provinsi yakni Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Namun di 32 provinsi yang lain, jumlah konsumsi alkohol berserang.

Adapun alkohol yang menyesatkan banyak dikonsumsi adalah miras tradisional, bir, anggur-arak, oplosan, dan jenis lainnya.

“Kalau bisa diatur dengan baik, mulai dari investasi, peredaran, justru lebih banyak manfaatnya, ” imbuh Teuku Riefky pada BBC News Indonesia.

Ia juga mengatakan, negara-negara yang berminat berinvestasi di minuman alkohol cukup besar laksana negara-negara Eropa, Amerika, & China.

Kendati demikian, ia menilai para investor akan sangat berhati-hati buat menaruh uangnya di tempat tersebut. Pasalnya suara penolakan dari pelbagai kalangan serupa sangat besar.

Tersebut mengapa katanya, pemerintah kudu bisa meyakinkan investor tentang keamanan dan kepastian berinvestasi tidak akan terhenti pada tengah jalan.

“Bagi investor, mereka butuh keyakinan. Karena investasi bertahun-tahun. Oleh sebab itu susahnya menarik investasi. Kuncinya kalau berinvestasi tidak tertahan. ”

“Karena itu negeri harus bisa merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Yakinkan bahwa ini baik untuk Indonesia. ”