Jokowi kecam pernyataan Macron soal Agama islam, pengamat sebut kecaman pemerintah ‘tak cukup, perlu gelar dialog’

Jokowi kecam pernyataan Macron soal Agama islam, pengamat sebut kecaman pemerintah 'tak cukup, perlu gelar dialog’

Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan pemimpin Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keyakinan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dalam Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan tempat mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban hayat. Ia lanjut mengecam pernyataan pemimpin Prancis.

“Indonesia juga mengecam cepat pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di segenap dunia, yang bisa memecah mengacaukan persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia menggunakan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia melanjutkan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai & simbol-simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme ialah sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia membawa dunia mengedepankan persatuan dan pemaafan beragama.

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Namun, kecaman pemerintah itu disebut pengkritik tidak cukup karena tak menyentuh persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Rasul Muhammad.

Pengamat Timur Tengah lantaran Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyarankan Indonesia mengambil langkah dialog buat menyamakan pandangan atas nilai-nilai atau ajaran Islam yang kerap bersemuka dengan sekularisme di Prancis.

Tengah itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada semesta umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Kampung menyebut berupaya mendorong diaktifkannya perbincangan antar agama.

‘Semestinya tak tepat menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Pusat dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan perangai pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Dia menilai tanggapan Macron tidak membuktikan kepekaan terhadap umat Islam yang memercayai kesucian Nabi Muhammad sehingga sosoknya tidak boleh digambar.

Jadi imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang sesungguhnya tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu tapi hendaknya respon Presiden Macron tak terlalu simplifikasi ketika kemudian mengirimkan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena tersebut menyangkut keyakinan yang dianut umat Islam di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Nusantara sejauh ini baru mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron tersebut karena dianggap menyudutkan agama Islam.

Akan tetapi kata Yon, kecaman itu tidak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga harus berbicara tentang pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tak lepas dari pernyataan sejumlah majikan negara yang menyampaikan kritik atas pernyataan Macron. Hanya saja pertimbangan maupun kecaman tidak menyentuh kasus utama.

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar mampu mengambil peran lebih. Yakni membawa Presiden Emmanuel Macron untuk berbicara tentang bagaimana menyamakan persepsi tempat ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti ini bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke aliran. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia sebagai mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, muncul rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sebanyak negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu bahana mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuah aksi boikot terhadap produk Prancis.

Pada Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis telah ditarik dari beberapa toko.

Dalam Indonesia, seruan boikot disuarakan Mahkamah Syariah Kota Surakarta (DSKS) di aksi demonstrasi yang digelar dalam Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemurkaan dan kekecewaannya dengan meletakkan foto Presiden Macron di jalan sundal sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk dengan berisi ajakan boikot.

“Kami mengimbau kepada pengikut Islam di manapun untuk mempertimbangkan melakukan boikot pembelian dan penggunaan produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekali lalu melindungi majalah Charlie Hebdo dengan jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal sensitif bagi umat Islam. Tapi situasi itu, klaimnya, tak dipahami negeri Prancis.

“Dalam agama Islam, suci hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka hendak mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, itu kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI ada, pernyataan Presiden Macron mengundang kesumat dan perselisihan umat Islam.

Lamun perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu dengan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kekerasan itu salah tapi yang mengipasi orang berbuat salah itu bertambah salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Presiden Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun begitu, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak saat ini. Kalau enggak ada perubahan dan sikap dari Presiden Macron & Charlie Hebdo akan kami imbau boikot. Untuk selesaikan ini jujur, Macron minta maaf kepada kaum muslimin. Saya yakin umat Islam bakal memaafkan. ”

‘Umat Islam harus mati menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang dikatakan Presiden Emmanuel Macron bahwa Agama islam mengalami krisis tidak sepenuhnya salah.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik dengan dibutuhkan untuk berintegrasi secara damai dan harmonis dengan dunia”.

Kendati serupa itu, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya cenderung sepihak yakni dengan sudut penglihatan sekularisme dan mengabaikan ajaran pegangan Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam petunjuk Islam dan merupakan simbol pati Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan kepada Islam, ” jelasnya.

“Tapi menyikapi penghinaan terhadap Nabi dengan membinasakan pelakunya adalah tindakan biadab dengan berpotensi memicu instabilitas yang berkembang tanpa kendali, ” sambungnya.

Karena itulah, ia meminta umat Islam di Nusantara menyikapi persoalan ini dengan hening dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang berlaku di Prancis, katanya, dengan mengimplementasikan dialog antar-negara yang didasarkan tempat konsensus terhadap nilai-nilai keadaban yang disepakati bersama.

Respons Kementerian Asing Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Kebolehan Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan perbuatan itu dengan agama “adalah sepadan kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Tumbuh Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier memberikan maksud pernyataan Presiden Macron.

Menggunakan Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang bertambah baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai pekik boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan menyerahkan ruang bagi tindakan yang bahan merugikan hubungan bilateral kedua negeri.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).