Jokowi siapkan unit kerja penanganan kasus HAM sebagai ‘penyelesaian secara kemanusiaan’, namun dikritik justru ‘melindungi pelaku pelanggaran HAM berat’

jokowi-siapkan-unit-kerja-penanganan-kasus-ham-sebagai-penyelesaian-secara-kemanusiaan-namun-dikritik-justru-melindungi-pelaku-pelanggaran-ham-berat-14

2 tanda yang lalu

Sumber gambar, Maulana Surya/Antara

Sejumlah keluarga objek meyakini rencana pembentukan Bagian Kerja Presiden untuk Pengerjaan Peristiwa Pelanggaran HAM dengan Berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme nonyudisial sebagai upaya menangani pelaku pelanggaran HAM mengandung.

UKP-PPHB akan disahkan melalui Peraturan Presiden, dengan disebut seorang pejabat negeri sebagai bentuk penyelesaian secara “kemanusiaan”.

KontraS menilai langkah-langkah nonyudisial yang pernah dikerjakan pemerintah sebagai upaya mengindari pengungkapan kebenaran.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab mengatakan draf perpres ini tak membalas persoalan dan rasa keadilan keluarga dan korban pengingkaran HAM berat masa berarakan.

UKP-PPHB hendak dibentuk melalui peraturan kepala. Draf aturan ini telah berada di meja Sekretariat Negara yang sebelumnya dibahas sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

“Sekarang posisi (draf perpres) di Setneg, ” sebutan Timbul Sinaga, Direktur Perangkat HAM, KemenkumHAM, saat membalas pertanyaan BBC News Nusantara dalam sebuah diskusi publik, Kamis (08/04).

“Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan dengan kemanusiaan. Mosok selama tersebut tidak bisa diselesaikan. ”

Sumber gambar, AFP

Timbul menambahkan prakarsa regulasi tersebut sudah dibahas sejak tarikh lalu. Tugas dari unit ini adalah memenuhi benar dasar keluarga dan target pelanggaran HAM berat bersandarkan kebutuhan mereka.

“Kalau objek mengatakan butuh beasiswa, pelajaran, butuh kesehatan, perumahan, butuh wirausaha, butuh pinjaman modal. Tergantung kebutuhan korban. Jika ganti rugi ada batasnya, kalau ini nggak , ” prawacana Timbul.

Keluarga dan target pelanggaran HAM berat dengan akan dipulihkan hak dasarnya adalah mereka yang terlibat dalam kasus-kasus yang pernah diselidiki Komnas HAM.

Pelanggaran HAM berat kala lalu itu yaitu perkara 1965-1966; penembakan misterius 1982-1986; pembantaian Talangsari, Lampung 1989; tragedi Rumoh Geudong pada Aceh 1989-1998; penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

Untuk memutar gambar ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari lain

Kemudian penculikan dan penghilangan orang dengan paksa 1997-1998; tragedi Semanggi I dan II 1998-1999; tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh tahun 1999; Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua tahun 2001; kasus Wamena, Papua 2003; dan tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tahun 2003.

“Jumlah target pun merupakan kesimpulan daripada Komnas HAM, ” sirih Timbul.

Setelah nanti diteken Presiden Jokowi, pemerintah bakal membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota pengelola yang terdiri dari kepala, wakil ketua dan bagian dari tokoh masyarakat.

“Kita lihat sampai 2024 ini (target) selesai lah semua ini. Sesuai secara hasil penyelidikan Komnas HAM, ” jelas Timbul.

Pada perpres itu juga disebutkan bahwa pemerintah tidak bakal mengulangi tragedi pelanggaran HAM berat di masa semrawut. Dalam hal ini, logat Timbul, tak ada klausul “maaf” dari pemerintah, akan tetapi “menyesali”.

Selain itu, Muncul juga mengatakan peraturan kepala pembentukan unit kerja ini tidak menutup kemungkinan sabuk penyelesaian secara yudisial. “Yudisial, silakan. Kita tidak memendam itu, ” katanya.

Sejumlah keluarga korban menolak

Sumber gambar, BBC Indonesia

Tetapi, sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM berat masa semrawut menolak unit kerja itu.

Sumarsih adalah pokok dari Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas di Tragedi Semanggi I, 1998. “Saya menolak. Karena syarat saya jelas, yudisial, ” katanya.

Yudisial yang dimaksud adalah pengungkapan pelaku kebengisan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sejak 2002 suram, Komnas HAM sudah menganjurkan setidaknya sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Namun, sejak itu pula, berkas-berkas perkara tersebut menemui proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM & sebaliknya. Berkas perkara tersebut bisa menjadi modal membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

“Perpres ini hanya untuk mengekalkan impunitas… Saya yakin, bahwa pelaku ini akan dilindungi oleh penguasa, oleh negeri, dengan berbagai upaya penyelesaian secara nonyudisial, ” introduksi Sumarsih.

Selain itu, siasat nonyudisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM berupa bantuan materi, “Hanya mengulur-ulur waktu menunggu sampai keluarga korbannya penuh yang meninggal, pelakunya pula mungkin sudah meninggal. ”

Hal senada disampaikan Paian Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan, korban penghilangan menekan 1998. “Harus ada dulu kepastian hukum, bahwa budak itu sudah tidak ada, baru ada pemulihannya. Jika tidak, dasarnya apa? Jika untuk penghilangan paksa, ” katanya.

Jalan panjang penanganan kasus HAM berat

Sumber gambar, BBC Indonesia

Rancangan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pengingkaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial bukanlah bahan baru.

Pada 2015, Jaksa Agung H. M. Prasetyo sempat menggagas komisi rekonsiliasi yang terdiri dibanding unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI & Kemenkumham.

Di tarikh yang sama, pemerintah menggagas Komite Pengungkap Kebenaran. Komite ini juga tak sahih ujungnya, karena menurut Bertentangan “adanya permintaan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan buat memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan. ”

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES

Tahun 2016, digelar simposium sejarah nasional untuk kesusahan 1965. Simposium ini melahirkan rekomendasi yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM mengandung yang dilakukan oleh negeri sehingga perlu adanya seruan maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Tetapi, rekomendasi ini mendapat penolakan dari pemerintah sendiri.

Masih tahun 2016, Menkopolhukam saat itu, Wiranto menggagas Balai Kerukunan Nasional (DKN). Tim ini lebih menitik beratkan penggunaan pendekatan adat, & musyawarah mufakat. Pada 2019, pemerintah kemudian membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat.

Dari semesta gagasan dan tim dengan telah dibentuk, menurut peneliti KontraS, Tiolia Pretty, tidak ada satu pun upaya untuk mengungkap dan mempertimbangkan pelaku pelanggaran HAM.

“Rekonsiliasi ujuk-ujuk tanpa pengungkapan kebenaran, juga nggak sahih. Apa yang direkonsiliasikan? Jika negara nggak mau mengiakan apa yang sebenarnya berlaku, ” katanya.

Komnas PEDOMAN: ‘perpres tidak menjawab persoalan’

Sumber gambar, Bettmann/Getty Images

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab, mengaku lembaganya “Tidak pernah dilibatkan, dan tak sudah melibatkan diri” dalam pembentukan rancangan perpres UKP-PPHB.

Introduksi dia, konsep dalam rancangan perpres ini cacat dengan hukum, karena unit kerja nantinya diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil kesimpulan Komnas PEDOMAN terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Karena secara hukum pidana, hasil penyelidikan Komnas itu adalah berkasa pidana. Aksi lanjutnya bagaimana? Ya, cara pidana, ” kata Amirrudin yang menambahkan “perpres tersebut bukan mau menyelesaikan soal. Tapi ini, tidak menanggapi persoalan. ”

Dasar berputar dalam perpres ini serupa dipertanyakan oleh Amirrudin, sebab keadilan bagi keluarga dan korban, “Bukan seperti bagi-bagi sembako atau ngasih sumbangan. ”

“Menempatkan orang-orang atau saudara-saudara kita dengan jadi korban itu ditempat yang tepat sebagai target pelanggaran HAM, bukan darwis miskin minta sedekah, ” kata Amirrudin.