‘Kami sedang bicara harga muncul kami, nasib masa pendahuluan kami di atas negeri kami’ – masyarakat kebiasaan Biak yang terancam tersingkir proyek bandar antariksa mula-mula Indonesia

kami-sedang-bicara-harga-diri-kami-nasib-masa-depan-kami-di-atas-tanah-kami-masyarakat-adat-biak-yang-terancam-tersingkir-proyek-bandar-antariksa-pertama-indonesia-16
  • Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

9 menit dengan lalu

Sumber gambar, Antara

Klub adat di Biak, Papua, cemas kalau keberadaan dalang antariksa pertama di Nusantara, yang segera dibangun, bakal membuat mereka tersisih dibanding wilayah adat dan merusak alam yang menopang tumbuh mereka secara turun menurun.

Sebagai anak dari pemegang hak ulayat di Kampung Saukobye, Markus Abrauw telah menghabiskan semesta hidupnya di wilayah adat yang berada di pesisir utara Biak, Papua, dengan diwariskan padanya.

Namun belakangan pria berusia 54 tahun ini dirundung khawatir, sebab di wilayah kebiasaan tempat marga Abrauw bernaung secara turun temurun, bahan dibangun bandar antariksa baru di Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi cuma sebesar Rp25 juta rupiah.

Saat ini, LAPAN membangun bandar antariksa berskala kecil di tanah seluas 100 hektare, termasuk yang dimiliki oleh patokan Abrauw. Namun ia mendatangi proyek itu.

Kakek sebab delapan cucu ini mengaku khawatir keberadaan proyek bos antariksa bakal membuatnya terusir dari tanahnya sendiri serta mengancam masa depan anak cucunya.

“Kalau sudah digunakan, pasti perluasan area tersebut ada. Kalau ada berarti anak cucu kami telah tidak ada tempat sedang untuk mencari lahan atau mencari hidup. Laut serta hutan sudah tidak tersedia karena itu yang dimanfaatkan oleh pihak LAPAN, ” tutur Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (31/04).

Saat ini, lahan seluas 100 hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bandar antariksa itu masih berupa hutan belantara. Dalam situlah warga berburu & berkebun demi mata pencaharian mereka.

Tak jauh dari situ adalah daerah perairan tempat warga setempat mencari ikan.

Adapun lokasi pemukiman berjarak sekitar 3 km dari wilayah dibangunnya bandar antariksa.

“Jangan sampai setelah dibangun, kehidupan kami untuk mencari hidup atau kerja menjadi sempit, apalagi ini jalurnya ke pantai yang setiap keadaan masyarakat pergi untuk mengaduk-aduk nafkah, mungkin mencari ikan atau apa. Itu kalau dibangun, aktivitasnya sudah kian sempit, tidak bisa dilalui kami masyarakat yang punya hak ulayat di danau, ” jelas Markus.

Proyek ini membuat publik adat yang mendiami Kampung Saukobye merasa terancam direlokasi.

Padahal, masyarakat kebiasaan yang bermukim di Pulau Biak – dan Papua secara umum -memiliki provinsi adat yang diwariskan secara turun temurun. Ini menghasilkan marga lain tak bisa menempati wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang besar menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

“Kita orang Papua tersebut beda dengan orang Jawa. Kami ini harus berdiam di kami punya wadah hak ulayat dari nenek kami sampai sekarang. Tersebut harus kita tempati, tidak boleh pindah ke tempat lain, ” terang Markus.

“Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Perselisihan antar marga yang punya hak ulayat dan asas yang mau masuk ke hak ulayat marga asing, ” jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan adat dari sembilan daerah adat di Biak, atau disebut Manfun Kawasa di dalam bahasa setempat, menjelaskan bahwa masyarakat adat di Papua terdiri dari marga-marga dengan memiliki batas tanah yang jelas antara marga utama dengan yang lain.

“Apabila utama marga pindah ke asas lain punya wilayah, tersebut menimbulkan konflik di mengiringi kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara berniat memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini akan menimbulkan masalah, ” sirih Apolos.

“Kebanyakan rencana di Papua hanya menciptakan konflik diantara kami secara alasan kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir sebab hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk sapa?, ” tanyanya.

Meski proyek itu ditentang oleh pemilk hak ulayat dan kepala adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap meminta bahwa proyek ini sudah didukung tokoh adat serta tetua marga.

Sumber gambar, Dok. Forum Peduli Kawasa Byak

“Kami dalam wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan provinsi adat dan bandar antariksa yang akan dibangun tersebut ada di wilayah utara dan tokoh adatnya muncul dengan kami saat tersebut, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, hadir juga untuk berikan dukungan serta komitmen untuk siap membikin bandar antariksa, ” perkataan Herry usai melakukan kunjungan ke kantor LAPAN pada Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya sudah menerima surat dukungan kira-kira 60 tokoh-tokoh adat dalam Biak.

Akan namun, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tidak pernah diikutsertakan dalam buah tersebut.

“Itu yang menjadi polemik bagi saya marga pemilik hak ulayat. Yang berangkat itu mengatasnamakan kami pemilik hak ulayat. Kami tidak dihadirkan, utama orang pun kami tidak dihadirkan, ” katanya.

“Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan mereka selalu mangatasnamakan kami bahwa dasar pemilik sudah setuju real bukan kami yang sampaikan, ” jelas Markus.

Pertama di Indonesia dan Asia Pasifik

Kepala LAPAN mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan kajian penjabaran mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas proyek yang digadang-gadang tak hanya menjadi bandar antariksa pertama di Indonesia, namun juga di Asia Pasifik ini.

Setelah itu, pihaknya akan mewujudkan masterplan dan pada 2024 bandar antariksa ini telah terealisasi. Setidaknya, untuk wahana peluncuran roketnya.

“Kalau ini terwujud, ini akan jadi bandar antariksa baru di Indonesia dan serupa mungkin bisa disebut juga bandar antariksa pertama pada Asia Pasifik di wilayah ekuator, ” kata Thomas.

Lebih jauh, Thomas melahirkan kajian tentang bandar antariksa sudah dimulai 40 tarikh lalu, pada era 1980-an. Namun karena berbagai tahanan, hingga belum bisa dilaksanakan.

Hingga akhirnya di dalam 2013 Undang-Undang Keantariksaan disahkan dengan salah satu amanatnya adalah melaksanakan kegiatan peluncuran antariksa.

Sumber gambar, LAPAN

“Kalau melaksanakan kesibukan peluncuran, artinya harus disiapkan wahana peluncurnya, yaitu berpandu dan bandar antariksa untuk peluncurannya. Jadi dua peristiwa itu yang harus dikerjakan, ” jelas Thomas.

Lalu, pemerintah mengeluarkan Perpres Cetakan 45 Tahun 2017 tentang rencana induk keantariksaan yang di dalamnya mencantumkan rancangan pembangunan bandar antariksa.

Lantaran investasi bandar antariksa besar nilainya, LAPAN kemudian membuat dua skenario order bandar antariksa.

Skenario pertama, bandar antariksa mungil untuk uji luncur peluru yang sedang dikembangkan LAPAN, yakni roket bertingkat. Untuk proyek ini, LAPAN tinggal memanfaatkan lahan seluas 100 hektare di Biak.

“Setidaknya itu untuk digunakan untuk peluncuran atau pemeriksaan roket yang dikembangkan sebab LAPAN. Diharapkan nanti tersedia mitra nasional dan global yang juga berminat untuk menggunakan fasilitas itu buat peluncuran roket-roket kecil, ” katanya.

Skenario yang kedua, yaitu bandar antariksa skala besar atau bandar antariksa internasional.

“Ini belum ditentukan tempatnya karena nanti bergantung mitra internasional dengan akan membangun bandar antariksa di wilayah ekuator itu, bisa jadi di Biak juga, atau mungkin dalam lokasi lain, ” sahih Thomas.

Thomas membaca dalam pembicaraan via telpon dengan bos Tesla Elon Musk beberapa waktu berserakan, Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat menyinggung soal jadwal Indonesia membangun bandar antariksa dan Elon Musk tampak berminat.

Sumber gambar, Getty Images

“Tetapi di dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan dengan SpaceX Januari morat-marit, itu sama sekali belum dibicarakan tindak lanjutnya. ”

“Dan juga, kepala tidak menjanjikan Biak namun dalam pembicaraan tersebut membahas potensi Indonesia untuk letak peluncuran, tempatnya belum ditentukan dan lokasi peluncurannya belum ditentukan, ” ungkapnya.

Bertambah jauh, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena secara geografis berada di garis ekuator, dengan merupakan lokasi terbaik untuk peluncuran wahana antariksa.

Dikatakan Thomas, LAPAN telah mengkaji sejumlah lokasi untuk dijadikan bandar antariksa. Selain Biak ada Morotai dalam Maluku Utara dan Pulau Enggano di Sumatra.

Pada akhirnya, LAPAN mengangkat Biak karena selain posisinya yang lebih dekat dengan garis ekuator, yakni 1 derajat di selatan ekuator, LAPAN juga telah mempunyai lahan seluas 100 hektare di pulau itu sejak 1980-an.

“Untuk bandar antariksa skala mungil itu cukup, setidaknya LAPAN sudah melakukan kajian langsung itu di Jepang ada bandar antariksa kecil dalam Uchinaura itu luasnya cuma 70 hektare, artinya dengan 100 hektare itu sudah memadai untuk lokasi peluncuran roket-roket kecil, ” katanya.

Namun ia menambahkan, jika ada investor internasional yang berminat untuk menjadikannya jadi bandar antariksa skala besar, maka “harus ada lahan tambahan untuk menampung kegiatan peluncuran roket-roket besar daerah penyangga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekitarnya”.

Membawa pembaruan

Diakui Thomas bahwa pembangunan akan memberi dampak pada lingkungan. Namun, ia menjamin bahwa, alih-alih merusak lingkungan, proyek ini justru membawa modernisasi bagi warga Biak.

“Hutan memang perlu dilestarikan, tetapi ada aktivitas-aktivitas pengganti yang nantinya umum Biak akan terlibat di pola kegiatan yang pertama yang ada di Tumbuh, ” ujar Thomas.

Dia menjelaskan bahwa bandar antariksa skala kecil itu tak akan membabat habis hutan seluas 100 hektar tersebut. Ada area yang mau dijadikan area penyangga buat zona aman bagi bangsa setempat.

Namun, tersedia bagian-bagian tertentu dari alas yang harus beralih kegiatan, misalnya, untuk jalan, bangunan, dan launching pad untuk kegiatan peluncuran.

“Tapi tidak 100 hektare seluruhnya dipergunakan, dan sebagian wilayah itupun dijadikan wilayah penyangga, provinsi perlindungan bagi masyarakat kira-kira, ” jelas Thomas.

Sumber gambar, Dok. Forum Peduli Kawasa Byak

Ia memasukkan dengan keberadaan bandar antariksa, dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan diharapkan dapat menggeliatkan industri pendukung keantariksaaan, seperti industri satelit, pariwisata, dan pendidikan.

“Dalam 5-10 tahun ke depan akan berubah menjadi klub yang lebih modern. ”

“Nilai-nilai tradisional pasti terjaga, tetapi tidak harus bergantung pada pola kesibukan seperti yang digambarkan kaya hutan sebagai tempat berburu, tempat bercocok tanam dengan mungkin dalam lima tahun ke depan pola kesibukan akan berubah dengan masuknya industri-industri yang akan lebih maju di Biak, ” kata dia.

Negeri Biak Numfor menguatkan permintaan LAPAN, dengan menyebut rencana ini akan membawa kebaikan positif pada perekonomian warga dan pendapatan daerah.

Namun dalih ini ditampik oleh Apolos Sroyer, atasan kepala suku di Biak.

“Tidak bisa kita cuma bicara pendapatan daerah, terlalu sempit. Itu pemikiran-pemikiran usang menurut kami. Kita kudu berbicara tentang proyek yang berwawasan lingkungan, berwawasan bangsa adat, ” katanya.

Adanya potensi dampak positif di perekonomian warga, diakui oleh Markus Abrauw. Namun sayangnya, pemerintah daerah dan LAPAN, selama ini tak pernah memberikan pemahaman menyeluruh terpaut keuntungan dan kerugian rencana itu

“Kami sendiri mengerti hal itu, ada dampak positifnya ke seluruh masyarakat Biak Numfor itu. Dampak positifnya ini yang selalu disampaikan tapi dampak negatifnya ini belum pernah disampaikan pihak LAPAN pada kami masyarakat pemilik hak ulayat maupun seluruh asosiasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ” cetus Markus.

Tak memprioritaskan masyarakat adat

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan rencana ini menjadi ­contoh untuk kesekian kalinya pembangunan infrastruktur di Papua tak mendahulukan kepentingan masyarakat adat & mengancam ekosistem.

“Setiap kebijakan negara di Papua harus disampaikan dengan mengutamakan memberikan pemahaman ke bangsa untung ruginya seperti apa, jangan hanya diberi terang nanti dapat keuntungan ekonomi tapi kehidupan mereka kering, sama saja tidak menghargai eksistensi masyarakat adat Papua, ” tegas Adriana.

Hal ini dipahami piawai oleh Laus Rumayom, gaya ahli Kantor Staf Pemimpin yang menegaskan bahwa negeri tak menghendaki apa dengan terjadi pada masyarakat kebiasaan Amungme di Timika berantakan yang tersisih akibat profesional emas milik Freeport kacau kembali terjadi pada masyarakat adat di Biak.

Sumber gambar, Getty Images

“Kita tidak sedia mengulangi pengalaman di Freeport, pengalaman di perusahaan-perusahaan gembung yang masyarakatnya justru mengalami masalah, masalah sosial, perkara ekonomi, masalah kesempatan lantaran hadirnya investasi yang tumbuh di Papua, ” sirih Laus.

Betapapun, mulia hal yang penting menjadi perhatian adalah adalah bilangan potensi konflik yang kudu dipersiapkan ketika akan membangun proyek infrastruktur yang besar di Papua, agar tidak mengancam ruang hidup masyarakat adat yang mendiami daerah hak ulayat mereka dengan turun temurun.

“Kehidupan kami masih bergantung dengan daerah kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami. Hutan adalah tempat kami berburu memeriksa makan dan kami berkebun. Begitu juga dengan bahar.

“Semua tersedia oleh alam sehingga apabila proyek ini masuk kami memiliki mata pencaharian ini belakang siapa yang tanggung tanggungan? Itu yang harus dijawab negara ke kami dulu, ” ujar Apolos Sroyer

“Kami sedang bicara nilai diri kami, nasib masa depan kami di berasaskan tanah kami, ” tegasnya kemudian.