Kewaswasan militer persiapkan kudeta di Myanmar: PBB dan kedutaan asing serukan norma demokrasi dipatuhi

kekhawatiran-militer-persiapkan-kudeta-di-myanmar-pbb-dan-kedutaan-asing-serukan-norma-demokrasi-dipatuhi-10

29 Januari 2021

Sejumlah kedutaan asing di Myanmar termasuk Amerika Serikat, Inggris dan perwakilan Uni Eropa mendesak Myanmar “mematuhi normal demokrasi”. Tengah Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, mengatakan ia mengikuti perkembangan di negara itu dengan sangat kacau, menyusul laporan bahwa militer prospek menyiapkan kudeta.

Myanmar baru menikmati satu dekade terakhir di kawasan demokrasi setelah hampir 50 tarikh di bawah kekuasaan militer.

Para anggota parlemen Myanmar akan mulai main pada Senin (01/02), sesi segar sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada penetapan umum November lalu.

Namun militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan dasar kemenangan itu.

Selama berminggu-minggu, militer menuduh terjadinya kecurangan tinggi dalam pemilu.

Kepala staf bala darat, Jendral Min Aung Hlaing, orang paling kuat di negara itu, menolak meredakan kekhawatiran bahwa militer bersiap melakukan kudeta buat mengambil alih kekuasaan dan membuktikan konstitusi dapat dicabut dalam sebesar keadaan.

Komisi pemilihan umum Myanmar sendiri mengatakan pemilu diselenggarakan secara bebas dan lurus.

Ketenangan di ibu kota Naypidaw saksama pada hari Jumat (29/01) dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri.

“Menentang upaya apapun mengubah hasil pemilu”

Kedutaan besar AS bersama secara 16 kedutaan negara lain tercatat Inggris dan delegasi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan, mendesak militer “mematuhi norma demokrasi. ”

“Kami menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis Myanmar, ” demikian pernyataan dengan ditandatangani oleh sejumlah kedutaan tercatat AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres juga mengungkap seruan selaku seperti diungkapkan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric.

“Dia mendesak semua pihak untuk mencegah bentuk provokasi apapun dan menunjukkan kepemimpinan serta mematuhi norma demokrasi dan menghargai buatan (pemilu), ” kata Dujarric pada pernyataan.

“Semua masalah pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme legal, ” tambahnya.

Sekitar ini, militer sendiri mengatakan hendak “bertindak” bila keluhan mereka perkara pemilu tidak ditanggapi. Seorang pakar bicara militer menolak berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekusaan.

Pemilu pada November lalu merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.

Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi – bentuk yang sangat dihormati di Myanmar – serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan besar.

Namun tentara menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional semrawut klaim yang mereka tuntut diselidiki. Militer juga menuntut komisi penetapan menerbitkan daftar pemilih untuk testimoni.

Persen pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/01) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan terbuka dan adil dan mencerminkan “keinginan rakyat”.

Komisi juga menyanggah adanya tuduhan kecurangan. Namun mengakui ada “kejanggalan” dalam daftar pemilih dan tengah menyelidiki 287 keluhan yang itu terima.