Kudeta Myanmar: Barat mengecam, Indonesia & tiga negara ASEAN minta percekcokan diselesaikan melalui ‘mekanisme hukum’ & ‘dialog yang damai’

kudeta-myanmar-barat-mengecam-indonesia-dan-tiga-negara-asean-minta-konflik-diselesaikan-melalui-mekanisme-hukum-dan-dialog-yang-damai-15
1 Februari 2021

Diperbarui 23 menit yang lalu

Indonesia dan tiga anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya mendesak pihak-pihak yang terpaut pengambilalihan kekuasaan di Myanmar buat menyelesaikan sengketa melalui “mekanisme hukum” dan “dialog yang damai”.

Di pernyataan terbaru menanggapi perkembangan yang terjadi di Myanmar, perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk meluhurkan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN.

Piagam ASEAN antara lain menyebut “kepatuhan terhadap hukum hukum, tata kelola pemerintahan dengan baik, prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan PEDOMAN, dan menghormati kebebasan mendasar”.

“Kami mendukung berlanjutnya proses demokratisasi serta perdamaian di Myanmar dan mendesak semua pihak untuk menyelesaikan kebencian melalui mekanisme hukum yang tersedia dan dialog yang damai, ” tulis pernyataan empat perwakilan individu untuk Komisi Hak Asasi Pribadi ASEAN (AICHR) yang dirilis di dalam Jumat (05/02).

“Kami mengharapkan hasil yang demokratis dan tenang yang sesuai dengan keinginan & kepentingan rakyat Myanmar, ” tinggi pernyataan yang dikeluarkan oleh cabang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, & Thailand.

Sebelumnya, sejumlah negara ASEAN menyerukan kepada pihak-pihak terkait di Myanmar untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, tetapi beberapa anggota lain ASEAN memilih untuk tidak bersuara.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan pihak terkait “menahan diri”, sedangkan anggota ASEAN asing seperti Filipina, Kamboja dan Thailand menganggap apa yang terjadi di Myanmar sebagai “masalah dalam negeri”.

Adapun Vietnam, Brunei Darussalam serta Laos belum mengeluarkan pernyataan apa pun.

Sementara itu, Barat terang-terangan mengecam kudeta oleh militer serta penahanan pemimpin de facto , Aung San Suu Kyi pada Senin (01/02) tersebut.

Apa tanggapan negeri2 ASEAN?

Melalui laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengimbau agar Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, “di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. ”

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi “sengketa-sengketa terkait buatan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada”.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga “mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan percakapan dalam mencari jalan keluar daripada berbagai tantangan dan permasalahan dengan ada sehingga situasi tidak semakin memburuk. ”

Daripada Putrajaya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan kepada Myanmar untuk menyelesaikan semua sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang ada dan menggelar dialog secara damai.

“Malaysia sebagai negeri tetangga dan anggota ASEAN mau terus mendorong keamanan dan kemantapan, karena itu penting demi perkembangan dan kemakmuran semua di kawasa ini, termasuk di Myanmar.

“Malaysia tetap memberi sokongan kuat bagi peralihan demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif. ” Demikian keterangan Kemenlu Malaysia.

Seruan serupa juga dikeluarkan oleh pemerintah Singapura melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri.

“Singapura menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan seksama dan berharap semua pihak menahan muncul, menggelar dialog, dan berusaha mencari penyelesaikan positif dan damai. ”

Namun beberapa negeri lain di ASEAN memilih menyelenggarakan pendekatan berbeda.

Di Thailand, Wakil Pertama Menteri Prawit Wongsuwon mengatakan perebutan kekuasaan di negara yang berbatasan langsung dengan negaranya itu adalah “masalah dalam negeri”.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga menguatkan kudeta itu merupakan “masalah di dalam negeri” Myanmar dan menolak menyampaikan keterangan lebih jauh.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, melalui seorang pakar bicara, mengatakan negara itu memajukan keselamatan rakyat Myanmar dan mereken apa yang terjadi di kian sebagai “masalah dalam negeri dan kita tidak akan mencampurinya. ”

‘Bebaskan Aung San Suu Kyi dan hormati HAM’

Negeri China meminta semua pihak di Myanmar untuk “menyelesaikan perbedaan mereka”.

“China adalah tetangga yang bersahabat untuk Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat di bawah kerangka konstitusi dan hukum buat melindungi stabilitas politik dan baik, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers.

PBB menyerukan pada militer Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi serta orang-orang lain yang ditahan.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan apa yang terjadi “merupakan pukulan buruk bagi reformasi demokrasi”, seraya menyerukan kepada seluruh pihak untuk tidak menggunakan jalan kekerasan dan menghormati hak pokok manusia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengecam kudeta dan “pemenjaraan tidak sah terhadap warga sipil, tercatat Aung San Suu Kyi, pada Myanmar”.

“Suara rakyat harus dihormati serta semua pemimpin sipil harus dibebaskan. ”

Dari Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengutarakan, “Kami menyerukan kepada pemimpin tentara Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat madani dan menghormati keinginan rakyat Myanmar sebagaimana tercermin dalam pemilu demokratis dalam tanggal 8 November lalu, ” katanya dalam komentar tertulis.

Menurut ujung bicara Gedung Putih, Jen Psaki, AS menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum.

“AS mengarah segala upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini ataupun menghalangi transisi demokrasi Myanmar, serta akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka kerjakan, ” kata Psaki dalam suatu pernyataan.

Tengah, Australia menuntut militer Myanmar supaya segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

“Kami menyerukan kepada militer untuk meluhurkan aturan hukum, untuk menyelesaikan pertukaran melalui mekanisme yang sah, ” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

“Dan untuk segera membebaskan semua atasan sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah, ” tambahnya.

Militer Myanmar mengambil alih kewenangan dan memberlakukan kondisi darurat selama setahun sejak.

Seluruh kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut pernyataan dalam siaran terusan TV militer.

Kudeta dilakukan menyusul hasil mutlak NLD, partai pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilu November lalu, tetapi militer memandang pemilu diwarnai kecurangan.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari asing