Kudeta Myanmar: Pemimpin militer jelaskan keterangan pengambilalihan kekuasaan, di tengah gerak laku protes massal

kudeta-myanmar-pemimpin-militer-jelaskan-alasan-pengambilalihan-kekuasaan-di-tengah-aksi-protes-massal-20
7 Februari 2021

Diperbarui sejam dengan lalu

Pemimpin kudeta di Myanmar untuk pertama kalinya menyampaikan pidato yang disiarkan pada televisi, dalam upaya membenarkan kegiatan militer. Sementara itu, pemerintah Nusantara menyiapkan evakuasi WNI bila status memburuk.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pemilihan umum di dalam November berlangsung tidak adil. Pemilu itu dimenangkan telak oleh golongan pimpinan Aung San Suu Kyi – kini dalam tahanan tentara.

Kesibukan militer tersebut memicu unjuk mengecap besar-besaran yang memasuki hari ke-3 pada Senin (08/02), disertai lumpuh kerja di seluruh negeri.

Menanggapi penentangan massal, militer mulai memberlakukan pemisahan di sejumlah wilayah, termasuk kekangan keluar rumah dan pembatasan kelompok.

Suu Kyi dan atasan senior Partai Liga Nasional buat Demokrasi (National League for Democracy, NLD), termasuk Presiden Win Myint, telah ditempatkan dalam tahanan rumah.

Departemen Luar Negeri AS berkata di Senin (08/02) bahwa mereka berusaha menemui Suu Kyi namun permintaannya ditolak. AS mengatakan mereka berpihak pada rakyat Myanmar dalam menyelenggarakan hak mereka untuk berkumpul & berunjuk rasa dengan damai.

Seorang penasihat ekonomi Suu Kyi, Sean Turnell, yang merupakan warga Australia, juga ditahan dan pada Senin kemarin keluarganya mengunggah pernyataan di Facebook yang meminta agar ia lekas dilepaskan.

Apa kata sang jenderal?

Pidato Jenderal Min Aung Hlaing lebih fokus pada alasan kudeta daripada ancaman terhadap para pengunjuk rasa.

Dia berceloteh komisi pemilihan telah gagal menyelidiki penyimpangan terkait daftar pemilih di dalam pemilu bulan November dan tidak mengizinkan kampanye yang adil.

Komisi sudah mengatakan bahwa tidak ada data yang mendukung klaim tentang manipulasi masif.

Jenderal Min Aung Hlaing yang mengenakan seragam militer, berjanji mau mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenangnya. Komisi pemilihan yang baru “direformasi” akan mengawasinya.

Dia juga menyatakan pemerintahannya akan “berbeda” dari rezim militer selama 49 tahun yang berakhir pada 2011, dan yang mengawal represi sembrono terhadap pengunjuk rasa 1988 serta 2007.

Dia berbicara tentang mencapai “demokrasi yang benar dan disiplin”, frase yang menuai cemoohan dari kira-kira penentang kudeta di media sosial.

Dia juga mengatakan kepada warga untuk “bertindak berdasarkan fakta yang benar dan tidak mengikuti perasaan Anda sendiri”.

Sang jenderal tidak memberikan ancaman langsung kepada pengunjuk rasa, hanya mengatakan bahwa tidak ada yang di untuk hukum.

Namun telah terjadi tindakan cepat di beberapa daerah, dengan penerapan jam malam dari pukul 20: 00 sampai 04: 00 serta pembatasan kerumunan hingga maksimal lima orang, di sebagian kota Yangon dan Mandalay, serta sejumlah wilayah lain.

Sebelumnya, sebuah siaran di TV pemerintah memperingatkan “tindakan harus diambil, berdasarkan hukum… terhadap pelanggaran dengan mengganggu, mencegah, dan menghancurkan kemantapan negara, keamanan publik, dan supremasi hukum”.

Phil Robertson, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch, mengutarakan: “Sebagai pemerintahan [hasil] kudeta militer yang telah melanggar demokrasi dan supremasi hukum, tak masuk akal bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka berhak melayani ‘tindakan hukum’ terhadap pengunjuk mengecap damai. ”

KBRI siapkan evakuasi WNI

Tengah itu, Indonesia telah menyiapkan penyelamatan WNI bila kondisi memburuk dalam Myanmar di tengah demo puluhan ribu warga yang turun ke jalan-jalan menentang perebutan kekuasaan dan menuntut pihak militer menghormati buatan pemilu bulan November tahun morat-marit.

Pada ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw, polisi menggunakan meriam cairan dalam menghadapi para buruh dengan mogok. Sejumlah laporan menyebutkan ada beberapa yang terluka.

TV negara memperingatkan pengunjuk rasa bahwa mereka hendak mengambil tindakan bila mengancam ketenangan publik atau “melanggar hukum. ”

Buruh di berbagai wilayah di Myanmar melancarkan aksi mogok nasional dalam demonstrasi hari ketiga, pada Senin (08/02). Dalam aksinya, para buruh juga menuntut pembebasan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, dan dikembalikannya demokrasi di negara itu.

Representatif Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri, dalam pertemuan virtual dengan warga negara Indonesia Senin, mengucapkan sejak dua hari lalu Departemen Luar Negeri RI telah menyiapkan persiapan darurat untuk berjaga-jaga, termasuk kemungkinan evakuasi WNI.

“Evakuasi (akan dilakukan) kalau situasi sudah anarkis, tidak ada lagi hukum dan negeri sudah tak bisa mengendalikan status lagi, Tak ada lagi dominasi, dan WNI sudah tidak main juga. Menurut saya lebih cantik, evakuasi, itu yang bisa dijadikan patokan untuk evakuasi, ” kata pendahuluan Iza.

Dubes MENODAI juga mengimbau kepada WNI dalam Myanmar, yang perusahaannya tutup & tak beroperasi lagi, untuk bertambah baik kembali ke Indonesia.

Rencana perlu yang telah disiapkan itu, menurut Iza, termasuk beberapa aliternatif, menggunakan pelabuhan bila bandar udara tutup.

Warga negara Indonesia di Myanmar terekam sekitar 600 orang dan sejauh ini sudah lebih dari 400 yang mendaftarkan diri melalui online di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon.

Iza mengatakan presentasi yang telah terjadi dalam beberapa hari ini terdengar dari dewan kedutaan dan ia mengimbau warga Indonesia untuk tidak keluar panti.

“Kami lihat (demo ini) sangat kekar. Kami imbau warga untuk tak usah ikut. Pak Athan [atase pertahanan] mengirim foto, ada orang yang pakai senjata panjang dari gedung tinggi [sniper dalam istilah militer], ” tambah Dubes Iza.

Tetapi sekitar ini, unjuk rasa dalam 3 hari terakhir berjalan damai.

Gerald Eman, ketua Kerukunan Indonesia Myanmar (KIM), WNI yang telah tinggal pada negara itu selama 17 tarikh, mengatakan berdasarkan pengalamannya, demonstrasi di negara itu belum pernah diwarnai kerusuhan dan penjarahan.

“(Sejauh pengalaman saya), karakternya (demonstrasi) tak anakarkis. Kegaduhan, menjarah toko dan lain-lain belum pernah kita liat, kondisinya betul-betul politik, ” kata Gerald.

Tak ada dengan merusak, menjarah atau melawan abdi – Cerita WNI di Yangon

Cecep Yadi, masyarakat negara Indonesia yang tinggal di pusat kota Yangon, mengatakan lantaran apa yang dilihatnya dalam 3 hari terakhir ini, para demonstran tidak ada yang sampai merusak fasilitas umum.

“Mereka di sini tak ada yang merusak fasilitas, menjarah toko ataupun melawan aparat pengamanan Semuanya berisik, berteriak, dan berorasi.. Tapi tidak ada yang bimbang.

“Tidak ada yang hanya menonton.. Umpama tinggal di rumah, mereka hendak diam di depan rumah & ikut mengangkat tangan tiga jari sebagai bentuk partisipasi demokrasi dan ikut membagikan makanan dan minuman ke setiap orang yang menggunakan, ” tambah Cecep.

“Berdasarkan dua hari kemarin, demo selesai jam 20: 00, dan mereka kembali ke rumah masing-masing dan membuat pandangan bising selama kurang lebih 15 menit dengan memukul mukul media alat dapur (panci atau wajan). Setelah itu sepi. ”

Ribuan orang berkumpul pada Yangon dan Mandalay, sementara konon air telah disiagakan di Pokok Kota Nay Pyi Taw buat mengantisipasi puluhan ribu pendemo.

Aksi tersebut terjadi sehari setelah rakyat Myanmar menggelar demo terbesar dalam lebih dari satu dekade.

Pada Senin (08/02) pagi, puluhan ribu orang sudah berkumpul di Nay Pyi Taw. Aksi serupa digelar di sebesar kota lainnya yang diikuti pendemo dalam jumlah signifikan, sebagaimana dilaporkan BBC Burmese.

Para demonstran mencakup para guru, pengacara, pegawai bank, hingga pegawai negeri sipil.

Sekitar 1. 000 guru telah berpawai dari bervariasi penjuru Yangon menuju Pagoda Sule di pusat kota tersebut.

Di Nay Pyi Taw, kepolisian menggunakan meriam air untuk menghalau para pendemo dan sudah ada beragam informasi mengenai sejumlah orang yang cedera.

Sebuah video daring memperlihatkan para pendemo mengusap mata mereka dan silih membantu setelah disemprot meriam tirta.

Kyaw Zeyar Oo, seorang warga Myanmar yang mengabadikan video itu, mengatakan ada dua kendaraan meriam minuman yang menghampiri para demonstran—walau itu berunjuk rasa secara damai dan tidak melintasi garis polisi.

“Kendaraan-kendaraan itu menyeruak ke tengah kerumunan serta menyemprotkan meriam air. Tiada keterangan yang dikeluarkan terlebih dahulu, ” katanya kepada BBC.

Dia menambahkan bahwa pada Senin (08/02) sore, situasinya “benar-benar tenang” namun kendaraan meriam air masih disiagakan.

Tiada laporan yang lain mengenai aksi kekerasan.

Aksi unjuk rasa & seruan agar para buruh tak bekerja juga berlangsung di dunia maya.

“Ini adalah hari kerja, tapi kami tidak akan bekerja makin jika gaji kami dipotong, ” kata seorang buruh pabrik garmen berusia 28 tahun, Hnin Thazin, kepada kantor berita AFP.

Sehari sebelumnya, pada Minggu (07/02), puluhan ribu orang melakukan protes dalam kota Yangon, untuk menentang kudeta, gerakan yang tidak bisa dibendung oleh pemblokiran internet yang diberlakukan oleh penguasa militer.

“Kami tidak ingin kediktatoran militer, ” pekik banyak demonstran.

Banyak yang memegang foto pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan mengenakan pakaian merah, warna partai Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Mereka juga menuntut agar Suu Kyi dibebaskan.

Tempat tidak terlihat lagi sejak prajurit menggulingkan pemerintahannya Senin (01/02) lalu.

Demonstrasi yang lebih kecil dilaporkan terjadi di Kota Mawlamine dan Mandalay.

Meskipun muncul rasa dan penentangan terhadap kudeta semakin luas, sejauh ini tentara sama sekali belum mengeluarkan pernyataan.

Penguasa militer telah menempati ibu kota, Nay Pyi Daw, dan sekitar ini menghindari keterlibatan langsung secara para pengunjuk rasa.

Beberapa gambar dan video protes telah diunggah ke internet, meskipun penguasa militer sudah memutus internet sejak hari Sabtu (06/02). Sebagian layanan internet mematok Minggu malam (07/02) waktu setempat dilaporkan berangsur pulih meskipun belum total.

Sebelumnya, militer juga memblokir akses ke Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menghalangi orang-orang hidup untuk protes.

‘Hormati suara kami’

Di Yangon, pengunjuk rasa memegang balon merah, sementara mobil dan bus melambat untuk membunyikan klakson mendukung demonstran.

Banyak yang memberikan hormat tiga jari, yang telah menjadi tanda perlawanan terhadap otoritarianisme di provinsi tersebut.

“Hormati suara kami, ” tertulis di salah satu spanduk yang merujuk pada kemenangan telak NLD dalam pemilihan November.

Myo Win, seorang pengunjuk rasa berusia 37 tahun, mengutarakan kepada kantor berita AFP: “Kami akan bergerak maju dan terus menuntut sampai kami mendapatkan demokrasi. ”

Sejauh ini, otoritas militer, dengan dikenal dengan taktik penindasan dan kekerasan, tidak menghentikan aksi pembangkangan massal ini.

Namun, banyak karakter berasumsi otoritas akan mencoba melakukannya dalam waktu dekat, lapor kuli BBC Asia Tenggara, Jonathan Head.

Suu Kyi dan para pemimpin superior NLD, termasuk Presiden Win Myint, telah menjadi tahanan rumah semenjak militer mengambil kendali pemerintah & mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

Truk polisi dan petugas antihuru hara ditempatkan pada jalan-jalan dekat Universitas Yangon (07/02), tapi belum ada laporan mengenai kekerasan.

Protes hari Minggu dikenal sebagai yang terbesar sejak barang apa yang disebut Revolusi Saffron pada 2007, ketika ribuan biksu negara itu bangkit melawan rezim militer, lapor kantor berita Reuters.

Kelompok benar asasi manusia Amnesty International menyebut pemblokiran internet “keji dan sembrono” dan memperingatkan hal itu mampu menempatkan rakyat Myanmar pada risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan: “Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan kegiatan perlawanan warga – dan membina dunia luar berada dalam ketaksaan – dengan memutuskan hampir seluruh akses internet. ”

Kudeta terjadi kala sesi baru parlemen akan dimulai, menyusul pemilihan November di mana partai NLD memenangkan 80% kedudukan parlemen.

Banyak orang Burma menyaksikan kejadian tersebut secara langsung di Facebook, yang merupakan sumber informasi dan berita utama negara itu.

Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan itu, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka terhadap kecendekiaan itu.

Pada pukul 22: 00 waktu setempat pada hari Jumat, akses ke platform media baik itu juga diblokir.