Madrasah tatap muka dibuka Januari 2021 disebut ‘tidak realistis’ karena level penularan di atas 10% serta tidak ada pedoman berperilaku

Madrasah tatap muka dibuka Januari 2021 disebut 'tidak realistis' karena level penularan di atas 10% serta tidak ada pedoman berperilaku

Kebijakan membuka sekolah dan melakukan metode pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun depan dinilai “tidak realistis” lantaran positivity rate atau level penularan virus corona di Indonesia masih di atas 10%.

Selain itu juga ada faktor Pilkada Serentak pada Desember, yang patuh pakar epidemiologi, berpotensi menambah angka kasus positif.

Federasi Guru Semesta Indonesia (FSGI) menyebut mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika bakal memulai pembelajaran tatap muka.

Akan tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuktikan pembelajaran tatap muka harus dimulai karena sistem jarak jauh secara daring dan luring disebut “tidak ideal dan memiliki banyak kelemahan”.

Pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan dimulai Januari tahun depan akan serentak dilakukan mulai dari level sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Tapi dari pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada Oktober lalu di Pulau Jawa, kebanyakan sekolah tidak memiliki dan tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi masyarakat sekolah.

Pedoman yang ia wujud yakni mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku di dunia sekolah.

Bahkan menjabarkan tindakan guru dan murid mulai saat berangkat dari rumah, tiba di sekolah, dan proses belajar mengajar.

Tujuannya, kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, untuk mencegah klaster transmisi Covid-19.

“Misalnya guru, sebelum berangkat harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya cara? Kalau tidak, lebih baik tak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa, ” ujar Heru Purnomo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (22/11).

“Jadi itu bentuk preventif. Kalau itu belum ada, maka madrasah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran Covid-19. Kesiapan fisik serta psikis harus lengkap dan tersedia, ” katanya.

“Karena kunci kejayaan pembelajaran tatap muka ada dalam situ. ”

Pedoman berperilaku, katanya, mampu disusun oleh guru dan gugus tugas penanganan Covid di sekolah masing-masing dengan panduan pemerintah sentral.

Sebab sejauh pengamatannya, kebanyakan madrasah hanya siap secara teknis berangkat dari alat pengukur suhu tubuh atau thermogun , disinfektan, tempat mencuci tangan, dan masker.

Segala kesiapan itu pun kudu dipastikan betul oleh Dinas Pelajaran dengan mengecek langsung ke lapangan bukan secara online . Heru khawatir, sekolah yang bandel akan berbohong.

‘T idak realistis

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, memperhitungkan kebijakan pemerintah yang membuka sekolah pada Januari tahun depan tidak realistis.

Dasarnya karena positivity rate atau tingkat penularan virus corona pada Indonesia masing tinggi yakni dalam atas 10%.

Sementara saran Organisasi Kesehatan tubuh Dunia, WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika posivity rate di bawah 5%.

Kalau berpatokan pada hal itu, oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah agar menggugurkan keputusan tersebut. Sebab, besar prospek terjadi klaster penularan Covid-19.

“Yang terjadi kluster Covid-19 pada negara yang mengabaikan indikator pelonggaran laksana Amerika Serikat. Amerika membuka sekolah pada Agustus dan September dalam kondisi positivity rate di atas 10%, ” imbuh Dicky Budiman kepada BBC News Indonesia.

“Dalam kondisi begitu, banyak klasternya. Terjadi pengembangan kasus infeksi pada anak-anak tenggat 100% dalam satu bulan, ” lanjutnya.

“Artinya berbahaya sekali untuk Indonesia kalau memaksakan membuka sekolah di mana kondisinya Indonesia enggak jauh berbeda dengan AS. Siap potensi klaster Covid-19 jelas luhur. ”

Persoalan lain, sebulan sebelum pembukaan sekolah atau pada Desember 2020 ada hajatan Pilkada Serentak dalam 270 daerah.

Selain itu selalu pada akhir tahun 2020 ada libur panjang.

Dua hal tersebut, taat Dicky, sudah pasti menimbulkan kluster penularan Covid-19 sehingga dampaknya positivity rate atau tingkat penularan virus corona akan semakin tinggi.

“Kecuali Desember ditiadakan keramaian. Pengetesan juga ditingkatkan bisa kita lihat di Januari, lalu dievaluasi lagi. Tapi dengan asumsi sekarang sangat tidak realistis. Itu namanya mengorbankan anak-anak kita. ”

Apa tanggapan pemerintah?

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah di Kemendikbud, Jumeri, mengatakan kebijakan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari tahun depan tidak bisa ditunda lagi.

Sebab pembelajaran jarak jauh dengan daring (online) dan luring (offline) disebut “tidak ideal dan banyak kelamahan-kelamahan yang mendasar, ” prawacana Jumeri,

“Kita tidak perfect dengan tersebut [pembelajaran jarak jauh]. Jadi butuh pengembahan supaya tidak merugikan peserta didik, ” kata Jumeri.

Kendati keputusan ini diberlakukan secara serentak berangkat dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi tapi pemerintah daerah diberi keluasaan untuk mengambil keputusan wilayah mana yang bisa segera dilakukan penelaahan tatap muka.

Dalam pantauan Kemendikbud, kasus Covid-19 banyak terjadi pada wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan, minim.

“Kalau kabupaten atau kota barangkali bahaya, tapi ada kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang sudah aman. ”

“Nah kepala daerah bisa membuka madrasah di desa-desa itu dulu. ”

Dalam zaman sebulan ini pula, Kemendikbud akan menyiapkan berbagai aturan yang diperlukan untuk membantu sekolah dan guru dalam menyiapkan pembelajaran tatap membuang.

Pada pekan depan, pihaknya bakal memanggil semua kepala dinas buat menjelaskan pedoman berperilaku dan kesiapan teknis yang diperlukan tenaga pendidik.

“Pedoman berperilaku sudah ada. Siap para guru tidak usah kacau. Kami akan melakukan rapat penyerasian dengan kepala dinas. Masih tersedia waktu satu bulan untuk ancang-ancang. Kami undang secara fisik biar jelas. ”

Jumeri juga menjelaskan, jika di satu sekolah terjadi peristiwa Covid-19 maka sekolah tersebut harus ditutup selama dua minggu buat kemudian dilakukan pelacakan oleh puskesmas setempat.

“Kita punya pengalaman sembilan bulan hadapi Covid-19 apabila peraturan bagus tingkat penyebaran hampir tidak ada. ”

Pada konferensi pers dengan digelar Jumat (20/11), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, membuktikan walau keputusan membuka sekolah berharta di tangan pemerintah daerah, akan tetapi pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan orang tua murid.

“Kalau tiga pihak tersebut tidak mengizinkan, maka sekolah tak diperkenankan dibuka, ” kata Nadiem.

Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut wali tetap berhak memastikan apakah anak mereka akan mendaftarkan proses pembelajaran tatap muka pada sekolah atau tidak.

“Orang tua sedang bisa tidak memperkenankan anaknya buat datang ke sekolah untuk menyelenggarakan tatap muka. Hak terakhir sebab siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada pada orang tua, ” kata Nadiem.