Maksud kemenangan Joe Biden bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia, antara harapan dan pragmatisme ekonomi-keamanan dalam kawasan

Maksud kemenangan Joe Biden bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia, antara harapan dan pragmatisme ekonomi-keamanan dalam kawasan

Terpilihnya Joe Biden sebagai kepala Amerika Serikat (AS) memberikan tumpuan atas perlindungan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dunia, khususnya di Indonesia, kata pendahuluan aktivis HAM di Indonesia.

Beberapa masalah yang menjadi fokus di Indonesia, kata aktivis, ialah pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pelanggaran HAM di Papua, & isu lainnya.

Senada, keluarga target hilang berharap AS di lembah kepemimpinan Joe Biden dapat kembali menggaungkan isu penegakan HAM dalam dunia yang meredup empat tahun di bawah Donald Trump.

Kementerian Luar Negeri RI belum mau berkomentar terkait hal tersebut.

Sementara bagian DPR dari Komisi l mengutarakan penyelesaian pelanggaran HAM masa semrawut tidak ada kaitan dengan GANDAR, karena merupakan masalah dalam jati Indonesia yang kuncinya ada dalam keinginan politik.

Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat – golongan yang memiliki perhatian serius kepada isu HAM- menyebut terdapat 4 prioritas kerjanya mulai dari penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, penegakan urusan HAM seperti kesetaraan rasial serta perubahan iklim.

“Harapan antara PEDOMAN dan Prabowo”

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)—kumpulan para korban dan tanggungan korban yang diculik dan lelap pada 1997 hingga 1998—menyambut elok terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS karena diharapkan dapat membatalkan perjuangan dalam menegakkan HAM di dunia, termasuk di Indonesia.

“Demokrat sangat concern dengan isu HAM, jadi bisa mengingatkan negara-negara seperti Nusantara untuk meratifikasi instrumen HAM & menyelesaikan masalah HAM masa lalu, seperti penghilangan paksa, ” kata Sekjen IKOHI, Zaenal Muttaqin, era dihubungi BBC News Indonesia, Senin (09/11).

Joe Biden, lanjut Zaenal, diharapkan juga bisa mencabut kembali visa yang diberikan AS dalam pemerintahan Donald Trump kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, karena diduga terlibat pelanggaran HAM masa berantakan.

Prabowo ditolak masuk AS sejak tarikh 2000 dan salah satu di antara jenderal lain yang pernah ditolak masuk AS, seperti Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pegiat HAM dari hakasasi. id , Yati Andriyani, berharap dengan terpilihnya Biden maka visa Prabowo dicabut balik.

“Sebagai bentuk penghormatan HAM, keberpihakan dan perlindungan bagi para target dan keluarga korban dan penegakan terhadap prinsip prinsip anti impunitas. Memastikan para terduga pelaku pidana kemanusiaan di Indonesia dan Timor Leste tidak lagi diberikan izin kunjungan ke AS, ” introduksi Yati.

Hukum Leahy

Akhir Oktober lalu, Prabowo diundang Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, ke Dephan AS di Pentagon buat menjalin kerja sama di dunia pertahanan dan keamanan.

“Saya tidak yakin mereka (Demokrat dan Biden) akan mengundang Menhan Prabowo sedang ke AS karena bertentangan dengan Leahy Law , ” kata Andreas Harsono sebab Human Rights Watch di Nusantara.

Hukum Leahy mengatur larangan bantuan militer AS kepada pasukan kebahagiaan negara asing yang melakukan pengingkaran HAM berat dengan impunitas.

Andreas menambahkan, Biden berjanji di kausa pemerintahannya akan fokus pada 4 isu utama, yaitu perubahan kondisi, kesetaraan rasial, pemulihan ekonomi & penanganan Covid-19.

Fokus tersebut tidak hanya bakal berdampak bagi domestik AS, namun juga dunia, tambah Andreas.

“Untuk di Indonesia, saya prediksi mau berpengaruh pada RUU KUHP di Indonesia yang banyak pasal-pasal mutakhir rasial dan sektarian. Pasal penodaan agama yang naik dari satu menjadi 6 pasal, kriminalisasi ikatan di luar nikah laki- rani, maupun homoseksual. Itu akan tersedia dalam radar pemerintahan Biden, ” kata Andreas.

“Lalu pada perlindungan & penanganan pelanggaran HAM di Papua juga. Tapi dengan syarat, isu-isu tersebut dinaikan dan menjadi menghiraukan internasional sehingga semua sadar & peduli, ” katanya.

Pengabaian semakin jelas

Selaras dengan itu, peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, menyebut dalam beberapa waktu terakhir, pengabaian HAM di Nusantara semakin jelas.

“Kebebasan sipil dipertentangkan dengan obsesi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dan melanggengkan relevansi kekuasaan semata. Politik kompromis kerap dilakukan untuk menjaga “stabilitas” politik dan kekuasaan pemerintah.

HAM kerap menjadi komoditas dalam tiap khotbah presiden, namun pada praktiknya jauh panggang dari api. Legitimasi berasaskan pembungkaman kebebasan sipil makin marak terjadi, ” katanya.

Pragmatisme ekonomi dan keamanan

Namun pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Sukawarsini Djelantik, menilai berbeda. Penyelesaian pelanggaran HAM tidak akan menunjukkan perubahan.

Alasannya karena, AS melihat Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar dalam Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik dari kaca mata pragmatis.

“Kebangkitan China, dari ekonomi dan tentara, ketegangan di laut China Daksina, membuat kepentingan AS terbelah serta menjadi pragmatis ke Indonesia, sehingga akan mengesampingkan isu pelanggaran PEDOMAN demi kerja sama ekonomi & keamanan di kawasan, ” prawacana Sukawarsini.

“Ini sudah dibuka [visa dan kerja sama dengan Prabowo] saya rasa mustahil AS tiba-tiba berbalik, pasti tidak akan segampang itu. Jadi aku melihat AS tidak akan menerapkan sanksi tegas lagi ke Indonesia melihat perkembangan dan kepentingan GANDAR di kawasan, ” katanya.

Selaras dengan itu, pegiat HAM daripada hakasasi. id , Yati Andriyani, memandang, meskipun Partai Demokrati dikenal progresif memperjuangkan isu HAM tetapi tidak akan berdampak langsung dengan positif dan progresif pada ke Indonesia.

“Karena isu HAM terganjal dengan alasan politik dan ekonomi. Sehingga kebijakan Biden atas status penegakan HAM di Indonesia mungkin tidak akan terlalu progresif, ” kata Yati.

Kemauan politik

Kementerian Luar Kampung Indonesia belum mau berkomentar terpaut hal ini.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menyebut kemenangan Joe Biden tidak berdampak pada perlindungan & penuntasan pelanggaran HAM di Nusantara.

“AS juga dua-tiga kaki, multi standar. Kalau ada kepentingan dia berpihak, kalau tidak ya tak berpihak. Jadi kenapa harus berpegang pada luar negeri? Dan AS, urusannya apa dengan masalah PEDOMAN di Indonesia? ” kata Effendi.

Effendi menegaskan, penuntasan masalah HAM pada Indonesia seperti penghilangan orang paksa, tragedi Semanggi 1 dan 2, serta pelanggaran lainnya berada dalam tangan presiden Indonesia – sedia dijalankan atau tidak.

“Saya ketua Pansus Orang Hilang dan Penghilangan Menekan, sudah keluar rekomendasi, sampai final, paripurna, tinggal diketok presiden. Dengan ada? Sampai sekarang tidak jalan. Jadi kenapa AS jadi bukti? Mau Demokrat dan Republik menang, memang mereka peduli sama Indonesia? Tidaklah, jangan terlalu ge-er, ” katanya.

Menurutnya, berlarutnya penanganan pelanggaran HAM masa lalu akibat sejak tidak adanya kemauan politik negeri, termasuk Presiden Joko Widodo.

“Coba suruh [Jokowi] berat, betul sudah selesai? Mana yang diselesaikan? Tidak ada. Jadi masalah ini kuncinya di political will . Mau ataupun tidak Presiden Jokowi ambil itu sesuai janji kampanyenya?

“Itu [menuntaskan kasus HAM] lebih bagus, bertambah mulai yang diwariskan, dari pada mewariskan Omnibus Law. Wariskanlah bahwa di 10 tahun pemerintahan memang bersih dan tidak ada penyelesaian yang tertunda, ” kata Effendi.