Menkopolhukam Mahfud MD sebut Benny Wenda ‘membuat negara ilusi’, TPNPB-OPM dorong klaim soal pemerintah sementara Papua Barat

Menkopolhukam Mahfud MD sebut Benny Wenda 'membuat negara ilusi', TPNPB-OPM dorong klaim soal pemerintah sementara Papua Barat
  • Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda “membuat negara ilusi” setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat.

“Benny Wenda membuat negara ilusi, negara dengan tidak ada. Papua Barat itu apa? ” cetus Mahfud MD dalam pernyataan pers, Kamis (03/12).

Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, Mahfud MD menjelaskan syarat berdirinya suatu negara adalah keberadaan rakyat, provinsi, dan pemerintah.

“Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang mengakui. Pemerintahnya, siapa yang mengakui tempat sebagai pemerintah? Orang Papua tunggal tidak juga mengakui, ” kata Mahfud MD.

Ia mengatakan Menawan PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksankannya referendum tahun 1969.

“PBB tak jadi buat putusan dua kali terhadap hal sama, ” katanya.

Dia pun meminta masyarakat untuk tak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, “hanya dilakukan di Twitter”.

Pemerintah, sendat Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah bakal fokus melakukan pendekatan kesejahteraan di dalam Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2, 25%.

Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).

Sebelumnya, deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda juga dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh gerombolan bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Lamun begitu, kedua kelompok tersebut mengarah otonomi khusus kedua yang diklaim pemerintah Indonesia akan mempercepat pendirian Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Lepas (TNPBP-OPM) – sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia awut-awutan tidak mengakui klaim ketua Gabungan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua – ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru “tidak bakal menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka secara penuh” dari Nusantara.

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat pada Selasa (01/12), bertepatan dengan saat yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Dia menguatkan pihaknya “tak akan lagi bertekuk lutut pada aturan militer ilegal Jakarta” dan “mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan” Papua Barat.

Namun, pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Tatkala Kantor Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan penghampiran kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai “jalan tengah” penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi, perkembangan otonomi khusus yang sudah berlaku selama dua dekade itu ditentang oleh gerakan pro-kemerdekaan dan sebanyak warga Papua.

Sudah saatnya negeri Indonesia pergi

ULMWP, gerakan prokemerdekaan Papua dengan mengkoordinir langkah-langkah politik di asing negeri, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk menyentuh referendum kemerdekaan.

Ketua ULMWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan tengah ini adalah “satu-satunya jalan menuju kebebasan”.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tak akan lagi tunduk pada susunan militer ilegal Jakarta. Mulai keadaan ini, 1 Desember 2020, awak mulai menerapkan konstitusi kami tunggal dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami, ” ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.

Benny Wenda, yang dalam pengasingan di Inggris, akan berperan sebagai presiden pemerintahan sementara Papua Barat. Sementara kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

“Kami memiliki konstitusi awak sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi, ” tegas Benny Wenda, seraya menetapkan pihaknya menolak perpanjangan otonomi istimewa di Papua.

ULMWP mengklaim pemerintahan tatkala tersebut didukung oleh semua grup pro-kemerdekaan yang mewakili mayoritas kaum.

Akan tetapi, sayap militer organisasi Papua merdeka, TPNPB-OPM, menolak permintaan Benny Wenda atas pemerintahan sementara Papua Barat.

Mosi tidak percaya kepada Benny Wenda

“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda kerjakan deklarasi dan umumkan pemerintahannya dalam negara asing yang tidak menyimpan legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dibanding wilayah hukum revolusi, ” perkataan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa menghormati klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak mampu menjadi presiden republik Papua Barat, ” tegasnya.

Ia justru berpikiran klaim Benny Wenda tidak mau menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dari apa yang disebutnya sebagai “pemerintah kolonial Indonesia”. Maka dari itu, pihaknya mencanangkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda.

“Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan di perjuangan bangsa Papua, ” ujar Sebby, seraya menambahkan “hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi buat kemerdekaan bagi bangsa Papua. ”

Masa dikonfrontir terkait penolakan TPNPB-OPM akan klaim Benny Wenda, ULMWP segan berkomentar.

Tidak mendapat dukungan penuh

Peneliti Tim Kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi membaca bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULMWP di luar negeri, namun dia mengingat itu tak akan berdampak penuh dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh juga di Papua, tidak mendapat dukungan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM terang tidak mendukung keberadaan gerakan ini. ”

“Ini juga tidak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terkait dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden, ” ujar Rosita.

Lebih jauh Rosita menegaskan kalau kendati banyak organisasi di Papua yang sama-sama mendukung kemerdekaan Papua, namun memiliki jalan yang berbeda-beda.

“Banyak sekali faksi-faksi, organisasi-organsiasi pro-merdeka. Itu juga yang kemudian belum tentu sejalan dengan apa dengan dilakukan oleh Benny Wenda, ” cetusnya.

OPM mengklaim sebagai gerombolan pro-kemerdakaan Papua tertua, yang dibangun pada 1965 untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menguasai Papua sejak 1963.

Sementara itu, ULMWP dibentuk pada 2014 untuk menyatukan tiga gerakan pro-kemerdekaan Papua, yakni Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat melalui Deklarasi Saralana.

Apa sikap negeri Indonesia?

Juru bicara Kementerian Luar Daerah Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah pengesahan Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang Politik, Hukum serta Pertahanan Keamanan, dan HAM, Laus Deo Calvin Rumayom, menegaskan bahwa otonomi khusus (otsus) sebagai ‘jalan tengah’ penyelesaian masalah Papua.

“Kami dalam KSP fokus pada persoalan pembangunan yang mandek, ” kata Laus.

“Isu utama di Papua adalah isu pembangunan dan bagaimana kita bisa melakukan percepatan sehingga kita keluar dari ketertinggalan yang semasa ini dikeluhkan oleh sejumlah kelompok kita di Papua dan Papua Barat, terkait dengan prioritas-prioritas pendirian yang ada di otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, ” jelas Laus kemudian.

Lebih lanjut, Laus menjelaskan selama dua puluh tahun penerapan otsus sejak 2001 silam “masih ada banyak kekurangan yang dibenahi” dengan “pendekatan antropologis dan kesejahteraan”.

“Tentu otsus harus dievaluasi dari sisi keuangan dan kewenangan, yang belum dengan maksimal terakomodir dalam undang-undang Otsus. Perbaikan itu akan dilakukan dengan bertahap, ” kata dia.

Semenjak tahun 2002 hingga 2020 itu, Papua dan Papua Barat sudah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, dana yang diperoleh kedua provinsi itu pun menyusun. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7, 8 triliun untuk dua daerah itu, meningkat 3, 3% sejak tahun 2020.

Pasalnya, kata Timotius, penuh hal yang diatur dalam otsus yang hingga saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah menimpa pembentukan perwakilan Komisi Nasional Benar Asasi Manusia, Pengadilan Hak Pokok Manusia, Komisi Kebenaran dan Perdamaian di Provinsi Papua, hingga Upah Hukum Ad Hoc.

Akan tetapi, aliran penolakan otsus hingga kini sedang terjadi.

Meski berbeda pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro-kemerdekaan Papua, ULMWP dan TPNPB-OPM sepakat menentang otsus.

“Kami menolak perpanjangan ‘Otonomi Khusus’ dari Jakarta bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok klub, dan 102 organisasi yang membantu petisi massa menentang pembaruannya, ” ujar ketua ULMWP Benny Wenda dalam keterangan tertulis.

Sementara tukang bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menegaskan ada atau tidak ada otonomi khusus, “tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan” demi kemerdekaan Papua.

“Itu kan program pemerintah Nusantara, tidak ada pengaruh sama sekali, ” kata dia.

“Itu Indonesia yang kasih, itu gula-gula manis, ” cetusnya.

Sementara, pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy memandang apapun kebijakan dan langkah politik dengan dilakukan terkait Papua, semestinya “membawa dampak yang positif bagi pemenuhan hak asasi rakyat Papua”

“Karena itu selalu menjadi korban dari keinginan dua kelompok ini, kelompok negeri Indonesia dan kelompok perlawanan, tercatat yang diwadahi oleh ULMWP tersebut sendiri, ” ujarnya.

Artikel ini diperbarui pada Kamis (03/12) untuk menambahkan pernyataan Menteri Pemimpin Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.