Mensos Juliari Batubara tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menyambut?

Mensos Juliari Batubara tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menyambut?

Gajah Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan manipulasi bantuan sosial Covid-19. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana pertama saat pandemi Covid-19.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK dalam Minggu (06/12) dini hari sesudah ditetapkan sebagai tersangka kasus perkiraan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) lulus terkait dugaan korupsi bansos buat wileteayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kementerian Sosial.

Mengenakan jaket, topi & masker warna hitam, Juliari muncul di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02. 45 WIB, hampir satu jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Apa kata KPK?

Di konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima karakter tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai sponsor adalah AIM dan HS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penerapan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Terancam hukuman mati

Menteri Koordinator Dunia Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat & daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling agung seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan kematian seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Harmonisasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tarikh 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam kejadian tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada keadaan tertentu, pidana mati mampu dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Bagaimana kasus dugaan korupsi bansos ini bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) pagi buta, KPK melakukan berdiam tangkap tangan terhadap MJS serta SN yang merupakan pejabat Departemen Sosial, serta tersangka lain daripada pihak swasta, yakni AIM serta HS.

“Uang disiapkan AIM dan HS di salah satu kondominium di Jakarta dan Bandung dengan disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop dengan jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain pada berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos pada rangka penanganan Covid-19.

Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak serta dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pelaksana komitmen dalam proyek tersebut secara penunjukan langsung antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap bagian pekerjaan yang harus disetorkan dalam rekanan kepada Kementerian Sosial melalaikan MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sejumlah Rp10. 000 paket sembako sebab nilai Rp300. 000 per bagian bansos, ” jelas Firli.

Penguasa Pembuat Komitmen di Kementerian Baik Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8, 2 miliar, ” logat Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan karakter kepercayaan JPB.

Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan buat membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pengoperasian bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan buat keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menyambut uang suap total sekitar Rp17 miliar yang diduga digunakan buat keperluan pribadi.

Atas dugaan itu, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

Sementara itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 tulisan a atau Pasal 12 tulisan b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Bagian (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

Bansos rawan manipulasi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan bahwa sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai cara pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, jarang lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8/2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan logistik barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain tersebut, KPK juga menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, pas guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Terbuka Bansos sehingga seluruh masyarakat bisa ikuti tata kelola pemberian sandaran.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Perintah untuk mencegah tindak korupsi dalam pusat dan daerah, supaya tata kelola dilaksanakan secara transparan & akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Pengkaji Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan mengambil celah korupsi.

“Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lesu dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang umum. Yang utama itu masalah lengkap, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam pembagian dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada dengan tidak menerima bansos sedikit pun.

Sebelumnya, tercatat sejumlah kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tarikh penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang hendak disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang tinggal pada DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu bola lampu bulan selama tiga bulan di bentuk sembako.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwa atau 1, 2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, 6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu bohlam bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk klub di luar Jabodetabek akan dikasih bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan mutlak anggaran disiapkan Rp16, 2 triliun, ” papar Joko Widodo.