Muatan Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya perkara selundupan’

Muatan Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan 'masuknya perkara selundupan'

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara menyebut serasi aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Bila tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menjawab imbas itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para Norma Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR serta pemerintah dalam menyusun dan memproduksi Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum memperoleh dokumen undang-undang tersebut.

Padahal jika menunjuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Susunan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh di setiap anggota dewan tanpa kecuali serta langsung bisa diakses oleh umum.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini membangun enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar pada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan kelompok mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol kalau terjadi perubahan atas isi undang-undang.

“Siapa yang bisa kontrol kalau ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin periode dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya itu menunjuk pada tiga kasus, yakni adanya pasal tentang kretek dalam rencana Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tarikh 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah pencetus dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Lalu transisi ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO jumlah urusan yang disetujui 315, ketika keluar jadi 320 pasal. Ada bunga lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di bagian huruf tertulis 40, tapi di nilai tertulis 50. Kita debat periode itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tidak tersedia kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Di dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada undang-undang kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu dikasih ketika diputuskan dalam Rapat Sempurna.

Karena itulah, ia mendesak DPR dan negeri membuka dokumen akhir Undang-Undang Membentuk Kerja kepada publik. Sebab tingkatan berikutnya yakni penyerahan undang-undang pada presiden untuk di-undangkan, hanya urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR dengan mengatakan masih memperbaiki kesalahan ketik atau redaksional, tidak bisa diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR sudah menentang aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sentosa, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen final Peraturan Cipta Kerja bisa diakses jemaah.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat informasi nyata tentang naskah akan dibagikan pada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan peraturan itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat pengesahan tingkat I.

Karena dalam rapat itulah, seluruh anggota fraksi membuktikan pendapatnya dan ditandatangani oleh tiap-tiap anggota yang hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam kerap persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan dalam paripurna baru akan ada perubahan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas telah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori menyebut tersedia kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1. 000 halaman tersebut.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak awal, biar lebih hati-hati dan tidak terburu-buru. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses pada awal pasar depan atau Senin (12/10).

Akan tetapi saat BBC Indonesia bertanya pada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Tengah itu, Wakil Ketua DPR Terhormat Syamsuddin menyerahkan persoalan ini ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka dengan di Baleg, ” kata Termulia Syamsuddin kepada BBC melalui suruhan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Cakap Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar banyak.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Membikin Kerja karena mengatur hajat tumbuh orang banyak’

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah berputar di masyarakat. Hanya saja, dokumen tersebut disebut beberapa anggota Baleg DPR bukanlah versi final.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian mengecap pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Bahan Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengutarakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja harus dibuka kepada publik sebab aturan di dalamnya menyangkut dorongan hidup orang banyak.

“Jelas sangat penting diakses publik, karena peraturan itu mengatur hajat hidup karakter banyak. Ada terkait dengan pola tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News Nusantara.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa pokok yang di kandung di undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan. Terlebih, katanya, menghindari informasi dengan simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang mengumpulkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga tata laksana pemerintahan.

Undang-Undang ini pun mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan menetapkan investasi.

Penilaian ini ditolak para-para pejabat pemerintah.