Myanmar: Apa yang bisa diharapkan dari pertemuan pemimpin ASEAN?

  • Pijar Karunia
  • BBC Indonesia

2 jam yang lalu

Sumber gambar, Antarafoto

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Kurun Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut mau diselenggarakan pada tanggal 24 April. “Itu informasi yang kami terima, ” katanya tanpa memberikan detil lebih lanjut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum menyetujui mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN. Dia mengatakan mengatakan pihaknya masih menunggui pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua asosiasi.

Bagaimanapun, anggota DPR serta pengamat menilai pertemuan ASEAN ini dapat menjadi jalan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan tentara di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil & memulihkan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta tersebut, tukang bicara Kementerian Luar Daerah Thailand mengatakan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Aung Hlaing, akan datang—namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang hasil keras dari kalangan tokoh prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka meminta ASEAN mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional ( National Unity Governmen t, NUG) dengan baru terbentuk dan dianggap mewakili rakyat nasional.

“Kadang-kadang kita harus melihat, kita harus mendengar suara anak buah… dan Pemerintahan Persatuan Nasional adalah suara rakyat. Oleh sebab itu saya pikir ASEAN kudu mempertimbangkan keputusan itu, serta kita masih punya zaman untuk mempertimbangkannya, ” sebutan aktivis Myanmar Khin Sandar dalam acara diskusi virtual Senin kemarin.

Para penggerak prodemokrasi di Asia dengan tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance) telah menerbitkan surat terbuka kepada negara-negara anggota PBB dan ASEAN, yang antara lain menuntut untuk tak melibatkan militer Myanmar pada upaya penyelesaian krisis di negara itu serta mendukung proses dialog antara klan masyarakat sipil.

Apa dengan diharapkan dari pertemuan ini?

Banyak pihak ragu pertemuan ini akan menghasilkan objek yang signifikan, mengingat ASEAN menganut prinsip non-interferensi. Berarti, setiap negara anggota ASEAN tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu pertimbangan tentang Myanmar. Beberapa negeri menganggap kudeta sebagai perkara internal Myanmar.

Namun anggota Komisi I DPR sebab Partai Golkar, Christina Aryani, berpendapat prinsip non-interferensi tidak berarti ASEAN hanya letak diam.

Dia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN bisa menjadi kesempatan untuk menyelaraskan persepsi bahwa yang berlaku di Myanmar merupakan kesusahan – di samping kebobrokan dalam demokrasi – serta membahas apa yang hendak dilakukan oleh ASEAN.

“Kami mendorong agar Indonesia tetap menyuarakan agar tercapai sepadan keputusan dari forum itu yang bisa menghentikan barang apa yang saat ini pusat bergejolak atau terjadi di Myanmar, ” katanya kepada BBC News Indonesia.

Menurut dia, pemerintahan militer yang ialah pemerintahan de facto saat ini maupun pemerintahan sipil dapat diajak duduk bergandengan untuk membicarakan jalan muncul terbaik bagi rakyat Myanmar.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Irine Roba, dibanding PDIP, mengatakan bahwa bila pemimpin junta militer diundang dalam pertemuan ini, oleh sebab itu Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG) dengan disebut mewakili rakyat biasa juga harus diundang.

“Jadi intinya, jangan sampai Indonesia maupun ASEAN justru menyerahkan legitimasi pada junta tentara, ” ujarnya.

Sumber gambar, Reuters

Irine mengatakan, sekalipun ASEAN menganut prinsip non-interferensi, tujuan asosiasi negara-negara Asia Tenggara itu seperti tercatat dalam piagam ASEAN adalah menjaga perdamaian dan ketenteraman di kawasan.

Taat dia, negara-negara anggota lain bisa saja turun lengah karena apa yang dikerjakan militer terhadap warga biasa di Myanmar dapat dianggap sebagai kejahatan berat.

Sejauh ini, tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk mengecap yang memprotes kudeta sudah menewaskan lebih dari 700 warga sipil.

Pakar hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, berpendapat setidaknya ASEAN sanggup bertanya kepada junta militer Myanmar mengapa mereka menumpukan menghormati hasil pemilu yang memenangkan partai Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung Sang Suu Kyi.

“Melihat berlarut-larutnya proses di ASEAN tersebut sudah agak panjang, tanda saya negara-negara anggota tersebut titik temunya menanyakan zaman tentang bagaimana penghormatan terhadap hasil pemilu – bertambah diarahkan ke pemilunya, bukan kekerasannya” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Indonesia mampu jadi penggerak

Menurut Dinna, dunia mengandalkan ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia bisa menjadi mesin penggerak ASEAN.

Indonesia memang sejak awal aktif melangsungkan berbagai diplomasi untuk mengaduk-aduk jalan keluar dari kritis Myanmar, termasuk meminta ketua ASEAN Brunei Darussalam menghadirkan pertemuan tingkat tinggi buat membahas masalah tersebut.

Tetapi, Dinna mengatakan Indonesia menetapkan berinvestasi serius dalam proses penyelesaian krisis di Myanmar ketika negara-negara anggota ASEAN lainnya tampak kurang membara menangani masalah ini.

Satu diantara hal yang dapat dikerjakan Indonesia, menurut Dinna, merupakan memastikan suara rakyat sipil Myanmar turut didengar.

“Karena kalau yang diajak cakap hanya junta, bisa mumcul persepsi publik bahwa kita berpihak pada junta serta ini akan mempersulit proses damai, karena orang tak melihat Indonesia imparsial, ” ujarnya.