Negeri Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, ‘buang duit yang efektif? ‘

Negeri Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif? '

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan perkiraan pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sejumlah Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 datang 2019. Penggunaan para pemengaruh itu, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Dari penelusuran ICW yang merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh.

Salah satu contoh lembaga dengan menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Pengakuan Peserta Didik Baru (PPDB) tarikh 2019.

Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berguna kegiatan kehumasan. ”

Namun pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah, karena ‘mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna’.

Sementara seorang pengkritik kebijakan publik mengatakan, “Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tak efektivitasnya? ”

Pada Februari awut-awutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Taksiran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam kerangka mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Egi memerhatikan sejumlah nama influencer yang tercantum pada LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh asing dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam diskusi online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Servis Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. ”

Lembaga lain yang juga menjalankan jasa influencer dari temuan ICW yaitu Kementerian Pariwisata untuk kegiatan notifikasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai Rp5 miliar.

Taksiran untuk influencer semakin meningkat

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Pertalian, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian dan lembaga tersebut, tinggi Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“Kemenpar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yakni Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran bayaran untuk influencer semakin marak semenjak 2017 dan meningkat di tahun berikutnya. ”

Egi menyebut penggunaan influencer oleh pemerintah nantinya akan semakin marak serta dengan anggaran yang jauh lebih besar. Namun di balik penerapan para influencer tersebut, ia menilai negeri seakan tidak yakin dengan kecendekiaan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga kudu menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, peran kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin marak seperti ini? Jadi tidak berperan fungsi kehumasan. ”

“Tidak menutup peluang anggarannya akan lebih besar. ”

Tapi bertambah dari itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penerapan influencer sangat lemah. Sebab tak ada tolok ukur yang dipakai kala menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar ataupun didukung pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan sepadan isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Influencer tidak efisien

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut penggunaan influencer buat sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien. Sebab pesan yang disampaikan mereka tak sampai ke masyarakat.

“Karena mereka enggak peduli dengan materi atau programnya, yang penting kerja dibayar. ”

“Nah sekarang apakah influencer itu menjalankan fungsinya? Kemarin kasusnya influencer enggak terang dimanfaatkan disuruh sebarkan informasi. Zona, itu jadi masalah. Ini negeri paham tidak gerangan kegunaan humas pada sini? Humas influencer ya. ”

Kendati ia menilai, menggandeng influencer untuk menyebarluaskan program maupun kebijakan lazim digunakan di berbagai negara.

Tapi negeri harus mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya.

“Manakala tercapai (pesannya ke masyarakat) tidak apa buang-buang duit, tapi apakah dievaluasi atau tidak selama ini? ” tukasnya.

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengakui adanya penerapan influencer di beberapa kementerian. Namun dia menampik jika dianggap tidak efektif.

Justru kata dia, para influencer diperuntukkan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial.

“Jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan memberikan suatu kebohongan atau menutup-nutupi keburukan pemerintah hanya menyosialisasikan kebijakan dengan memang dari segi substansi tak bermasalah. Dan sebagai influencer membangun paham mengganggu demokrasi. Di sosial jalan setiap ada pendapat pasti tersedia reaksi, ” imbuh Donny Gahral Adian kepada BBC News Nusantara.

Selain itu, keberadaan influencer menjadi pelengkap suruhan kehumasan.

“Informasi kan harus sampai ke akar rumput, humas terbatas. Jubir juga terbatas. Ada influencer yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Adat Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial di dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak tentu dalam demokrasi.

Sebab publik atau kaum bisa menyampaikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

“Teknologi membuat pemerintah lebih responsif. Laksana pengaduan bisa secara langsung atau bercakap-cakap secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi lebih akuntabel dan transparan karena semua hal bisa diunggah. Misalnya rencana APBN, peraturan daerah. Kalau zaman berbelit-belit sekarang bisa lebih lekas diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, sekapur Asfi, ada sisi gelap daripada penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara untuk pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa memisahkan mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita mampu tahu mana yang berita serta iklan. ”

Lebih dari tersebut, Asfi menilai penggunaan influencer & buzzer telah menciptakan stigmatisasi ataupun ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Dia mengambil contoh istilah ‘cebong’ & ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak valid dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law, pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja segar ramai di media sosial di rentang 13 sampai 16 Agustus.

“Kampanye sebab influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada agenda 10-12 Agustus masih adem ayem, akan tetapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua tidak promosi lagi. ”

Ismail menilai percakapan yang begitu riuh di jalan sosial terkait #indonesiabutuhkerja cukup setimpal antara yang setuju dan menentang.

Serta semestinya, kata dia, pemerintah mendengarkan keriuhan tersebut dalam mengambil kebijakan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”