Omnibus Law: DPR sahkan RUU Membangun Kerja, aliansi buruh ancam ‘mogok nasional’ dan ‘unjuk rasa serentak’ di puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

Omnibus Law: DPR sahkan RUU Membangun Kerja, aliansi buruh ancam 'mogok nasional' dan 'unjuk rasa serentak' di puluhan kota: 'Kita dalam bahaya'

Kerap paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Menjadikan Kerja pada Senin (05/10) burit, walaupun terus mendapat penolakan sejak berbagai kelompok buruh dan sebesar pihak lainnya.

Tujuh fraksi meluluskan pengesahan RUU Cipta Kerja, & beberapa di antaranya menerima dengan catatan, sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan Partai Kesamarataan Sejahtera (PKS) menolaknya.

Usai pembacaan aksioma fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melayani aksi “walk out” atau mengalpakan ruangan.

Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar sesudah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Sejumlah kalangan memperhitungkan pengesahan RUU yang kontroversial tersebut “dikebut”.

Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja telah diselesaikan Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Bagaimana sikap fraksi-fraksi?

Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi di DPR menerima hasil badan kerja dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Dia mengklaim pengkajian RUU tersebut “dapat diakses publik” karena disiarkan langsung oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, perwakilan Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditunjukkan Bagian Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Diberi kesempatan, juru bicara Bagian Gerindra Heri Gunawan menyatakan kehadiran RUU ini penting untuk pendirian lapangan kerja. Pihaknya mengklaim sudah menyuarakan dan mengakomodasi kepentingan golongan buruh dalam RUU tersebut.

Taufik Basari, juru bicara Fraksi Nasdem, membuktikan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat “memudahkan berusaha serta perizinan” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Diakuinya ada penolakan atas RUU ini, dan Taufik mengklaim pihaknya sudah menerima dan mengakomodir sebagian masukan dari masyarakat. Dia meminta ada beberapa perbaikan setelah ada masukan dari masyarakat.

Adapun juru bicara Fraksi PKB Abdul Wahid menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU dengan “banyak catatan” tanpa menjelaskan detilnya.

Melalui juru bicaranya, Ahmad Baedowi, Bagian PPP menyatakan pihaknya menerima RUU tersebut, apalagi setelah ada perubahan terhadap sejumlah klaster, diantaranya urusan ketenagakerjaan.

Dia mengklaim sudah berusaha menjembatani antara kepentingan tenaga kerja & dunia usaha, dengan memasukkan sejumlah usulan, diantaranya jaminan kehilangan order.

‘Terlalu kapitalistik dan neoliberalistik’

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Membuat Kerja, karena “hak kaum praktisi dipinggirkan”.

Dia juga menilai keberadaan RUU ini “terlalu kapitalistik dan neoliberalistik”. Marwan juga mengklaim materi di RUU ini “kurang transparan & kurang melibatkan pekerja dan civil society. ”

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS melalui juru bicara Amin AK juga menolak RUU Omnibus Law.

Mereka menganggap RUU ini berpotensi adanya “liberalisasi pendidikan” serta berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia juga menyebut RUU ini memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah, tetapi tidak diimbangi oleh aspek pengawasan.

Sementara fraksi Amanat Nasional, melalui juru bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan “catatan”.

Ancaman macet nasional

Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota di Indonesia sejak pekan semrawut menyatakan akan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa langsung untuk menolak pengesahan Rancangan Peraturan Omnibus Law Cipta Kerja.

Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir itu demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh serta hanya menguntungkan pengusaha. Mereka memiliki informasi, RUU ini akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober.

Dalam Rapat Badan Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjelma Undang-Undang. Adapun dua fraksi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keseimbangan Sejahtera menyatakan menolak.

Di bagian lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan karakter usaha UMKM.

Ketua Kongres Asosiasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Membuat Kerja pada Rapat Paripurna.

Ini sebab di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan mudarat kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal lain menghantam terancam dihapusnya skema Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten ataupun kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di pendahuluan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tak mau di masa pandemi, pada mana rakyat khawatir tentang kasus keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa kudu melawan karena tidak ada pengakuan baik pemerintah dan DPR ingat akan nasib rakyat.

“Kaum pekerja dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam mengerikan, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Bakal ‘digugat’ ke Mahkamah Konstitusi

Tengah itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja buat diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini serupa sudah terencana matang. Tapi untuk kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan peraturan, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelengahan atas prosedur pembentukan undang-undang.

Biar dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan kontribusi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan ideal penggabungan. Yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu peraturan tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju buat melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Perserikatan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Carik Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kegiatan, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Jika buru-buru nanti ada yang terlampau. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir salah, ” ujar Ledia Hanifa pada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat itu, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan betul kita khawatirkan dan harusnya langgeng ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Institusi Pengelolaan Investasi (LPI) yang simpanan awalnya berasal dari APBN. Tatkala pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi cara transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, laksana hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun begitu, skema pesangon bagi pekerja dengan di-PHK diubah oleh pemerintah. Bila merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi negeri menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja serupa membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah Ekonomi Khusus (KEK) dan negeri industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Imbalan Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia membaca, penetapan upah minimum hanya resmi di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada pengesahan dari gubernur dengan hitungan menunjuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan terjadi dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Bagian PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR bisa berlaku jika pemerintah menarik beleid itu.

Akan tetapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa konvensi Oktober ini.

Ia juga berceloteh, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui untuk disahkan menjelma undang-undang meski ada dua bagian yang menolak.

Apa kata negeri?

Gajah Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja mau dibawa ke Rapat Paripurna buat pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan.

Dia mengklaim RUU Cipta Kerja bakal bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong perombakan regulasi dan debirokratisasi, sehingga penyajian pemerintahan akan lebih efisien, gampang, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Patokan (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam pancaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tentu mengikuti persyaratan yang diatur di UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan terlanjur hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi laba yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan motivasi dan kemudahan baik dalam wujud insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang daya yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Pengutamaan Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kala dilontarkan Presiden Joko Widodo di pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat juga kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan hukuman, pengendalian lahan, kemudahan proyek negeri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menganjurkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari awut-awutan. Namun sejak awal, RUU Membangun Kerja menuai banyak kritik serta penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, pekerja, hingga mahasiswa.

Berita ini diperbarui pada Senin, 5 Oktober 2020, pukul 17. 30 WIB, dengan menambahkan keputusan rapat lengkap DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law.