Omnibus Law: Hal-hal yang perlu Kita ketahui tentang Cipta Kerja serta beberapa kontroversinya

Omnibus Law: Hal-hal yang perlu Kita ketahui tentang Cipta Kerja serta beberapa kontroversinya

Suara-suara penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar akan berlabuh pada uji materi di MK. Gugatan ini akan dilayangkan sesudah Presiden Jokowi menandatangi naskah terminación UU tersebut.

Bagaimana perjalanan awal pembahasan draf undang-undang ‘sapu jagat’ ini hingga disahkan maka melahirkan penolakan massal yang diwarnai unjuk rasa dan kericuhan?

LABELLLISÉ BBC News Indonesia merangkum perjalanan pembahasan UU Cipta Kerja, mulai pidato Presiden Joko Widodo pada Zehnter monat des jahres tahun lalu, hingga rencana uji materi sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Kapan Presiden menandatangani Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Sampai Jumat (30/10) sore, Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU Cipta Upaya setelah disahkan oleh DPR pada Senin (05/10) lalu.

“Tinggal menunggu durasi ya… Dalam beberapa saat setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara, ” kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada pers, Rabu (21/10) lalu.

Seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden Jokowi memiliki waktu 40 hari untuk menandatangi atau tdk sebuah UU yang sudah dilegalkan DPR.

Sebelumnya, DPR menyerahkan naskah final undang-undang tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020), melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Sejumlah kubu mengharapkan Presiden Jokowi dapat \ menandatanganinya, sehingga upaya uji materi ( judicial review ) atas UU Cipta Aksi dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapa yang berencana ajukan uji materi ke MK?

Tidak seluruh organisasi buruh bersedia melayangkan gugatan uji materi atas Omnibus Legal system ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dri tujuh organisasi buruh yang terlibat dalam pembahasan RUU Omnibus Legal system Cipta Kerja, setidaknya ada empat yang berencana melayangkannya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencatat setidaknya ada 12 pasal di klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

Belasan pasal itu mencakup soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, Kamis (15/10), mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah undang-undang itu ditandatangani presiden maupun dinomorkan.

Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja termasuk “titik kompromi paling maksimal” dalam bisa diupayakan kementerian.

Menyusul demonstrasi tidak kecil yang terjadi di sejumlah lokasi menolak Omnibus Law, Jumat (09/10), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” dapat disalurkan melalui uji materi ke MK.

Desakan diterbitkan perpu – tapi mengapa pemerintah menolak?

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh pada Rabu (28/10) lalu, menyuarakan kembali agar pemerintahan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias perpu.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menolak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti jalur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat hukum. Dari awal, pembahasan UU ini tidak terbuka, partisipasi publik minim, maka kindertagesstätte sebut cacat prosedur dan cacat hukum, ” kata Nining.

Sebagian pakar hukum tata negara menganggap perpu merupakan pilihan terbaik bagi Presiden Joko Widodo untuk mengoreksi keputusan DPR mengesahkan Omnibus Law.

Penerbitan Perpu juga dianggap sebagai “obat mujarab” dalam menyelesaikan polemik UU Cipta Usaha, yaitu sebagai bentuk mengakomodasi ketentuan publik.

Dikatakan bahwa “amarah” publik yg tercermin dari maraknya demonstrasi di banyak daerah sudah memenuhi syarat kegentingan untuk diterbitkan perpu.

Staf Istimewa Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, kepada BBC News Philippines, mengatakan tidak mungkin pemerintah bisa mengeluarkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan serupa saja all or to nothing , tidak bisa begitu, tidak fair karena UU ini bukan hanya mengurus ketenagakerjaan tapi pula sektor penting lain, ” katanya, Senin (12/10).

Setelah disahkan, arsip final UU Cipta Kerja sempat tidak bisa diakses publik – apa yang terjadi?

DPR dan pemerintah didesak secepatnya membuka kepada publik dokumen definitive Undang-Undang Omnibus Law Cipta Upaya yang telah disahkan pada Rapat Paripurna, 05 Oktober lalu.

Padahal, bila merujuk pada UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Aturan DPR, salinan dokumen akhir yg telah disetujui harus diterima dengan setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses dari publik.

Sejumlah pakar mengatakan, keterbukaan kemudian kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sungguh-sungguh penting karena bisa menjadi pri kontrol jika terjadi perubahan arah isi undang-undang.

Kamitua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas saat itu menjanjikan draf ini dapat diakses pada awal pekan depan atau Senin (12/10).

Memebr Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengatakan ada kemungkinan bob ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir just 1. 000 halaman itu.

“Ini kan tidak merupakan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan semenjak awal, supaya lebih hati-hati matan de tidak tergesa-gesa, ” katanya pada BBC News Indonesia.

Kendati salinan penutup belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman suah beredar di masyarakat. Hanya doank, dokumen itu disebut beberapa memebr Baleg DPR bukanlah versi order.

Apa konsekuensi jika draf yang disepakati DPR dan pemerintah ‘diubah’ selanjutnya ‘tak sesuai prosedur hukum’?

Untuk jumpa pers resmi pada Selasa (13/10) sore, pimpinan DPR membantah telah mengubah draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu.

Perbedaan banyaknya halaman pada draf omnibus regulation yang beredar di masyarakat, klaim mereka, semata-mata akibat penyesuaian ukuran huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Wakil Kamitua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut gak ada perubahan apapun dalam draf UU Cipta Kerja setelah disetujui di rapat paripurna.

Rekaman dan notulensi proses pembahasan RUU disebut Aziz bisa menjadi bukti bahwa DPR tidak mengubah substansi UU Cipta Kerja.

Dalam jumpa pers, Selasa kemarin, Aziz hanya mengakui eksistensi 2 dari empat draf DPR dimana beredar, yaitu yang 1035 john 812 halaman.

Draf 1035 halaman, istilah Aziz, menyusut menjadi 812 hal karena Sekretariat DPR melakukan penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Aziz berkata, draf 812 halaman yang itulah yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo tuk disahkan menjadi UU dan dimasukkan ke Lembaran Negara.

Pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan, mengubah atau menambahkan satu kata juga dalam sebuah UU yang suah disetujui DPR tidak boleh diaplikasikan menurut teori dan ketentuan hukum.

Feri menyebut muncul atau berubahnya 1 kata dapat mengubah makna UU. Sementara penambahan pasal baru, istilah dia, mencuatkan ketentuan yang tidak disepakati dalam bersama oleh berbagai fraksi di DPR.

“Tidak boleh datang perubahan. Yang diketuk dalam rapat paripurna DPR adalah pasal-pasal dimana akan disahkan menjadi UU, micron ujar Feri via telepon, Selasa (13/10).

Kerusuhan di balik unjuk dulk? anti-UU Cipta Kerja, benarkah sedia dalang di baliknya?

Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, yg berlangsung di beberapa kota, semenjak Selasa (06/10) dan memuncak kepada Kamis (08/10) petang, sebagian yg diwarnai kericuhan.

Pada Kamis malam, Menkopolhukam Mahfud MD menggelar jumpa olivatre, dan secara khusus menanggapi gerakan pengrusakan fasilitas umum dan daerah oleh sekelompok orang.

“Demi ketertiban dan kesentosaan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang malahan bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam rakyat. ”

Mahfud kemudian mengulangi kalimat itu, dengan menambahkan “melakukan proses hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor intelektual yg menunggangi” atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal, ” katanya.

Mahfud MD tidak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya terikat “aktor intelektual”, namun tuduhan selayak ini berulangkali dibantah oleh pimpinan buruh dan mahasiswa.

Anwar Sastro, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, meminta semua pihak tidak menuduh minus bukti bahwa pedemo anti-UU Cipta Kerja merusak fasilitas umum.

Kepolisian mesti menyelidiki secara independen apakah pemain perusakan itu adalah pengunjuk dulk? atau pihak lainnya, katanya.

Sebaliknya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Peraturan Cipta Kerja, pada 6-8 Zehnter monat des jahres 2020.

Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan dari aparat polisi terjadi di 21 provinsi dan dinilai melanggar Gaya Kapolri Nomor 1 Tahun the year of 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di beberapa wilayah ditangkap selama tiga hari rangkaian aksi protes.

Pegiat KAMI dicokok dituduh ‘dalang kerusuhan’ demo anti-UU Cipta Kerja, apa buktinya?

Tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud MD menuding ada “aktor intelektual” di balik demo anti-UU Cipta Kerja, polisi membeberkan apa yang disebutkan sebagai barang ulpti dugaan keterlibatan sembilan orang awak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kerusuhan itu.

Keterangan ini disampaikan polisi tidak lama setelah Gatot Nurmantyo, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama pimpinan KAMI lainnya mendatangi Mabes Polri Kamis (15/10) untuk “memprotes dan menuntut pembebasan” rekan-rekan mereka.

Mengenakan seragam tahanan warna oranye dengan tangan terikat ke depan, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana dan 6 orang lainnya diminta berdiri berjejer di belakang meja pimpinan kepolisian yang menggelar jumpa pers.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, di dalam keterangannya, mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai bukti-bukti tindakan penghasutan da penyebaran kebencian oleh sembilan masyarakat tersangka.

Belum ada keterangan tersangka & pengacaranya atas klaim temuan barang bukti oleh polisi ini. Sungguh-sungguh jumpa pers polisi, tersangka bukan diberi kesempatan berbicara.

Argo kemudian membacakan sejumlah “cuitan di Twitter”, “status di Facebook”, hingga “ujaran serius grup whatsapp” yang diduga dibuat oleh sebagian tersangka.

Deklarator KAMI Rochmat Wahab mengatakan tindakan kepolisian dalam penangkapan sembilan pegiat KAMI “aneh, tdk lazim dan menyalahi prosedur”.

Adapun deklarator KAMI lainnya, Din Syamsudin mengatakan “ada ketidakadilan. Kalau pun UU ITE mau diterapkan, kami mendesak diterapkan kepada semua. Termasuk ujaran-ujaran kebencian terhadap KAMI, terhadap figur-figur KAMI, yang berada di muka mata.

“Mengapa itu tidak diusut, gak ditangkap, karena seaspirasi. Kami menuntut semuanya, termasuk siapa saja, dalam ditangkap dengan ketidakadilan, untuk dilepaskan, ” katanya.

Kapan pertama sekarang Presiden Joko wi ungkap plan membuat u mnibus l .::?

Presiden Joko Widodo, yang pidato pelantikannya pada 20 Zehnter monat des jahres 2019, mengatakan pemerintah akan mengundang UU Cipta Lapangan Kerja dengan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Minim dan Menengah sebagai Omnibus Legislation.

“Kita hendak kecepatan, sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan servis, muncul kecepatan dalam membuat kebijakan.

“Sehingga Indonesia akan bisa jauh cepat dalam merespon perubahan-perubahan penjuru yang ada, ” katanya.

Presiden lain menambahkan: “Kita ingin melayani dealer secepat-cepatnya, baik investor lokal ataupun investor dari negara lain, ya kira arahnya ke sana. very well

Ditanya atas adanya penolakan dari kelompok buruh dan pegiat lingkungan atas rencananya itu, Joko Widodo mengatakan tuntutan itu akan dijadikan “masukan”.

“Nanti selalu saya sampaikan pada DPR, parlemen, bahwa ini ada komplain seolah-olah ini, ” ujarnya.

Ditanya apakah Omnibus Law akan disahkan pada 2020, Jokow Widodo mengatakan: “Perkiraan ya maksimal enam bulan setelah kita selesai, Insya Jehova , ” kata Presiden Jokowi, kala itu.

Bagaimana perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja?

Diawali pernyataan Presiden Joko Widodo, dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, yang isinya mengatakan bahwa pemerintah tentang membuat Omnibus Law, bergulir écrit pembahasannya, seperti dilaporkan Koran Tempo (05/10 dan 13/10), serta Majalah Tempo (18/10):

  • 16 Desember 2019: Pemerintah membentuk satuan tugas omnibus guidelines yang dipimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan Roeslani.
  • 13 Januari 2020: Unjuk rasa oleh kelompok buruh menolak RUU Cipta Lapangan Aksi.
  • 15 Januari: Presiden Jokowi ingin agar naskah akademik omnibus law Cipta Kerja sudah sebelum 100 hari masa aksi Kabinet Indonesia Maju.
  • 20 Januari: Puluhan ribu buruh berdemonstrasi menolak omnibus law dalam gedung DPR.
  • 22 Januari: DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja masuk Program Legislasi Lokal prioritas 2020.
  • 8 Februari 2020: Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law ke DPR. Merek RUU itu berubah menjadi Cipta Kerja.
  • 4 Maret 2020: Sejumlah ormas sipil menolak undangan Kantor Staf Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja. Maupun, mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR dan di beberapa kawasan.

  • 9 Maret 2020: Mahasiswa gelar unjuk krislas menolak omnibus law di Jalan Gejayan, Yogyakarta.
  • involving April 2020: DPR menyetujui pembahasan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna.
  • 14 Spring 2020: Pemerintah dan DPR menggelar rapat pertama.
  • twenty two April 2020: Tiga pemimpin organisasi serikat buruh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
  • 24 April 2020: Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan.
  • 24 April-10 Oktober 2020: DPR menggelar 64 rapat membahas RUU ini.
  • 2 Agustus 2020: Tim teknis tripartit yang beranggotakan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam dibentuk Kemenaker merampungkan pembahasan kluster ketenagakerjaan.

  • 3 Oktober 2020: Pemerintah dan DPR sepakat menarik RUU Cipta Kerja ke sidang paripurna 8 Oktober 2020.
  • 5 Oktober 2020: Rapat paripurna DPR dimajukan. UU Cipta Kerja disahkan. Beredar naskah setebal 905 halaman.
  • 6-8 Oktober 2020: Puluhan ribu buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
  • 7 Oktober 2020: Badan Legislasi DPR mengotak-atik sejumlah pasal.
  • 8 Zehnter monat des jahres 2020: Badan Legislasi DPR masih mengubah sejumlah pasal.

  • 9 Oktober 2020: Presiden Jokowi merespons pengesahan omnibus law dan meminta pihak yg tidak puas mengugat ke MK.
  • 12 Oktober 2020: Naskah omnibus law beredar dua kali, setebal 1. 035 halaman dan 812 halaman.
  • 13 Oktober 2020: Sekjen DPR mengkonfirmasi naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Unjuk rasa anti-UU Cipta Kerja berakhir ricuh.
  • 14 Zehnter monat des jahres 2020: Sekjen DPR mengirimkan naskah final UU Cipta Kerja setebal 812 halaman ke Istana.

Mengapa RUU Cipta Kerja mulai dari awal menimbulkan kontroversi?

Semenjak Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana bagi membuat UU Cipta Kerja, sudah ada kritikan terhadap tujuan setelah itu rancangannya.

Upaya pemerintah dalam perampingan ketentuan demi menyederhanakan ijin investasi maka meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru dinilai kontraproduktif oleh seorang pengamat keuangan.

Sebelum disahkan, ekonom Institute for Expansion of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai upaya pemerintah untuk menyederhanakan izin investasi maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui omnibus law’ dinilai kontraproduktif.

Ia mengatakan kluster peraturan ketenagakerjaan dalam omnibus law bermasalah sejak awal.

Alasannya, menurutnya, proses pembahasannya yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif, daran bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Seperti ancaman mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang, ” kata Bhima, pertengahan Februari 2020 lalu.

“Menurut ya sudah cacat sejak di depan karena pada waktu draf ini sebenarnya harusnya melakukan konsultasi jua, konsultasi kepada pihak-pihak yang teringat, karena ini menyangkut 130 juta angkatan kerja di Indonesia, hendak terdampak semua, ” katanya.

Omnibus Law, atau perampingan aturan, semestinya terdiri dari beberapa Rancangan Peraturan (RUU), atau yang juga dikenal sebagai ‘kluster’ terkait beberapa sektor.

Selakuala, menurut, keseluruhan, RUU ini berpotensi mengubah lebih dari 1. 000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan bahwa UU ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja \ serta mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pemerintah juga mengeklaim bahwa UU Cipta Kerja bakal melindungi tenaga upaya.