Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: 'Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal'

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak kasar apa yang disebutnya sebagai aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis & berbentuk kriminal yang menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu dinyatakan Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk menikmati menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kericuhan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi menteri dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi kesopanan dan keamanan, maka pemerintah mau bersikap tegas atas aksi-aksi pengacau yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi titik berat tersebut, dengan menambahkan “melakukan cara hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor pandai yang menunggangi” atas aksi perusuh yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan metode hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk kesibukan kriminal, ” katanya.

Dalam bagian awal jumpa persnya, Mahfud mengucapkan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tidak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam metode pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan terhadap UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara singkat membantah tudingan tidak benar kepada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.