Pembangunan ibu kota baru: Negeri didesak tunda groundbreaking tarikh 2021 dan fokus tangani pandemi

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

sejam yang lalu

Sumber gambar, Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Pemerintah didesak untuk fokus menangani pandemi Covid-19, dan menunda pembangunan ibu kota negara segar di Kalimantan Timur tahun ini, sebagaimana yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Era ini, pemerintah tengah menggodok draf RUU Ibu Tanah air Negara Baru sebagai prinsip proyek itu dan mau segera mengajukannya ke DPR untuk dibahas, kata ahli bicara Presiden.

DPR sendiri sudah menjadikan RUU itu sebagai salah kepala prioritas program legislasi nasional tahun ini.

Order ini diperkirakan akan mengunyah biaya sekitar Rp500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, Kegiatan Sama Pemerintah dan Lembaga Usaha (KPBU), dan melalaikan pihak swasta.

Menurut peneliti ekonomi dan beberapa fraksi pada DPR, biaya itu sepantasnya difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga.

Sementara, taat pemerintah, proyek itu justru bermanfaat memulihkan ekonomi awak yang anjlok akibat pandemi.

‘Segera masuk DPR’

Bappenas berencana untuk melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara di lokasi ibu kota yang baru dalam Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini.

Utusan Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pembangunan akan dimulai setelah RUU Ibu Kota Negeri, yang diajukan oleh pemerintah, disahkan DPR.

Draf RUU itu sendiri sampai saat ini masih tersedia di tangan presiden dan kata Rudy, akan disusun pemerintah dengan mempertimbangkan kedudukan pandemi Covid-19.

“Pak presiden akan menyerahkan RUU ini kalau arahnya sudah jelas. Memang tujuan pati pemerintah sungguh untuk mengontrol pandemi Covid dulu.

Cuma membangun pembangunan ibu kota negara baru ini juga bisa sebagai penggerak ekonomi, ” ujar Rudy pada Kamis (25/03).

Sumber gambar, JARANG FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengutarakan pemerintah akan segera menyelesaikan draf RUU Ibu Kota Negara.

“Segera menyelundup [ke DPR], ” ujarnya tanpa menjabarkan lebih lanjut kapan penyerahan akan dilakukan.

DPR sudah memasukkan RUU ini ke di dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2021, meski tiga fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Kelompok Demokrat, dan Partai Instruksi Nasional (PAN) mengkritik perbincangan RUU itu di sedang pandemi.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Anggota DPR fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan rencana itu mestinya ditunda karena menyedot anggaran besar.

Pembangunan ibu kota Negara baru disebut akan makan biaya hingga Rp500 triliun. Sekitar 20% dari mutlak itu, atau Rp100 triliun, direncanakan untuk dibebankan pada APBN.

Skema yang lain yang akan digunakan ialah Kerja Sama Pemerintah serta Badan Usaha atau KPBU, yang umumnya melibatkan BUMD dan BUMN, juga tersedia mekanisme pembiayaan swasta.

Sumber gambar, Dok. Kementerian PUPR

Menurut Herman Khaeron, saat ini, pemerintah harusnya fokus pada wabah serta pemulihan akibat pandemi Covid-19.

“Untuk vaksin, kita butuh dana besar… Kemudian kalau kita memiliki reorientasi baru untuk membangun, bangunlah kawasan-kawasan industri saja, nanti dulu daya beli kelompok meningkat, lapangan pekerjaan terkuak, ekonomi tertopang stabil, sumber-sumber pendapatan negara sudah meningkat.

“Itu lah era rasional untuk membangun pokok kota baru, kalau dasar itu dianggap urgen, ” ujarnya.

Ia menambahkan kajian mendalam soal transportasi ibu kota baru masih dibutuhkan, mengingat pemindahan ibu kota tak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi serupa pemindahan seluruh aparatur negara ke kota yang terakhir.

‘Tidak urgen’

Kejadian yang serupa diungkapkan peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, yang menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

Perbaikan ekonomi, katanya, bisa dilakukan dengan cara lain, laksana pemerataan ekonomi di bermacam-macam daerah dan tak harus dengan memindahkan ibu praja.

“Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah jalan Covid, baru infrastruktur dan itu tidak harus dilakukan dengan pindah ibu tanah air.

“Pembangunan infrastruktur misalkan dapat dilakukan dengan menelungkupkan akses transportasi, seperti pada hal trans Sumatera. Ibu kota di mana pun asal tak Jawa-sentris pembangunannya akan lebih baik. Tersedia pemerataan ekonomi, ” ujarnya.

Namun, Deputi Dunia Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan yakin rencana ini akan mampu menggerakan ekonomi, salah satunya karena akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi diumumkan pada tahun 2019.

Pemerintah mencanangkan sejumlah alasan pemindahan, daripada masalah ketidakmerataan ekonomi maka beban lingkungan di Pulau Jawa.

Sejak pertama digulirkan, proyek ini banyak dikritik, termasuk oleh pelopor lingkungan, yang khawatir pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan di Pulau Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya menyusun garis waktu buat pembangunan ibu kota hangat, sebagai berikut:

  • 2017-2019: Penyusunan & penyelesaian kajian
  • 2020: Penyiapan regulasi & kelembagaan, penyusunan masterplan praja, perencanaan kawasan
  • 2021: Penyediaan lahan, pembentukan Detail Engineering Design (DED) kawasan, dan groundbreaking pendirian ibu kota baru
  • 2022-2024: Pembangunan medan inti pusat pemerintahan serta sebagian kawasan ibu tanah air negara
  • 2025-2029: Pembangunan ibu kota negeri

Namun, negeri mengatakan jadwal itu barangkali akan meleset karena pandemi Covid-19.