Peristiwa Hervina dan nestapa kehidupan instruktur honorer: ‘Dilema antara gaji kecil, pengabdian tanpa kepastian dan nafsu pekerjaan’

kasus-hervina-dan-nestapa-kehidupan-guru-honorer-dilema-antara-gaji-rendah-pengabdian-tanpa-kepastian-dan-cinta-pekerjaan-22
  • Raja Eben Lumbanrau
  • Wartawan BBC News Indonesia

2 jam dengan lalu

Guru-guru honorer di Indonesia mengungkapkan menerima honorarium yang jauh dari kata mulia walaupun telah mengabdi belasan apalagi puluhan tahun tanpa kepastian kedudukan kerja. Mereka terpaksa mencari order sampingan demi bertahan hidup. Tetapi, mereka memutuskan tetap bertahan karena satu hal, yaitu mencintai pekerjaan.

Kasus pemecatan guru honorer Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang mengunggah gajinya semasa empat bulan sebesar Rp700 ribu di media sosial merupakan satu dari banyak cerita sulitnya perjuangan tenaga pendidikan itu di Nusantara.

Penyelesaian kasus Hervina yang mengabdikan 16 tahun sebagai guru honorer dengan mediasi dan kembali melatih hanyalah solusi jangka pendek dengan tidak menyelesaikan akar permasalahan kiai honorer, yaitu upah minim & tidak ada kepastian status kepegawaian.

Taat pengamat pendidikan, permasalahan guru honorer itu tercipta karena tidak adanya rancangan induk ( grand design ) pemerintah mengenai guru – banyak yang purna bakti tapi sedikit yang direkrut dengan menciptakan bom waktu.

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan berupaya menyelesaikan masalah guru honorer dengan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semrawut merekrut satu juta guru.

Namun, sebagian guru honorer menolak cara tersebut, khususnya bagi mereka yang sudah tua, hanya lulusan sekolah pelajaran guru – setara SMA awut-awutan dan telah mengabdi belasan tahun, sebab PPPK mensyaratkan pendidikan sedikitnya sarjana.

Lalu bagaimana sebenarnya situasi pahlawan tanpa tanda jasa tersebut? Wartawan BBC News Indonesia, Baginda Eben Lumbanrau mengumpulkan cerita perjuangan guru honorer di beberapa tempat mulai dari yang dekat secara pusat ibu kota negara tenggat di pedalaman Kalimantan.

Seluruh nama guru honorer yang diwawancara disembunyikan atas permintaan narasumber.

Sekilas perjalanan kasus Hervina

Hervina, guru honorer dengan telah mengajar 16 tahun mengunggah ke sosial media pada asal Februari lalu tentang jumlah upah yang didapat sebesar Rp700 seperseribu usai mengajar empat bulan semrawut upah minimal regional Kabupaten Bone sekitar Rp3 juta.

“Iya (Rp700 seperseribu untuk gaji 4 bulan). Persediaan BOS itu kurang tahu berapa, kita tidak pernah rapat, kita tidak tahu standarnya dana PEMBESAR berapa, 4 bulan toh itu 700 ribu, ” kata Hervina.

Sesudah unggahan itu, Hervina yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 169 Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipecat oleh pihak madrasah lewat pesan singkat.

“Jadi kepala sekolah SD itu punya suami. Suaminya itu yang WhatsApp Ibu Hervina membuktikan bahwa ‘cari maki sekolah yang lain, yang nagaji tinggiki’ , yaitu cari sekolah asing yang kasih gaji tinggi, ” kata kuasa hukum Hervina, Muh. Ashar kepada wartawan Darul Amri di Sulawesi Selatan.

“Lalu 6 Februari Hervina tanya ke operator madrasah dan ternyata dapodik (data pohon pendidikan)-nya sudah dihapus, ” tinggi Ashar.

Kejadian tersebut kemudian mendapat tekanan dari pemerintah dan masyarakat luas. Sesudah melalui beberapa proses, hasilnya, Hervina dapat kembali mengajar.

“Sudah damai jarang pihak yang disaksikan ketua DPRD, Komisi IV, dan dinas pelajaran. Itu (kembali mengajar) ditunggu dulu di daftar dapodik-nya ya, ” kata Kadis Pendidikan Kabupaten Bone Andi Syamsiar Hali.

Kasus Hervina membuka tabir nasib guru honorer yang bergulat dengan gaji yang rendah dan perlindungan kerja yang lembek.

Guru honorer di Bogor: 15 tahun membudayakan gaji dari Rp50 ribu per bulan

Berjarak hanya beberapa jam sejak Istana Negara, tepatnya di Kabupaten Bogor, Dewi merupakan seorang pengasuh honorer dari tahun 2006 mematok sekarang, atau sudah 15 tahun.

Ia sama seperti Hervina, seorang guru honorer SDN yang digaji menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Pertama kali lulus SMA diterima jadi guru honorer & digaji Rp50 ribu sebulan, berarakan naik jadi Rp100 ribu, Rp150 ribu hingga Rp500 ribu, ” kata Dewi kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau.

“Setelah 11 tahun naik menjadi Rp1 juta sampai tahun kemarin menjadi Rp1, 5 juta, ”

Secara penghasilan itu, Dewi yang telah mendapat gelar sarjana pendidikan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beruntung, ia memiliki suami dengan bekerja.

“Penghargaan kepada kami, semacam gaji rendah, masih di kolong standar. Kalau dibilang cukup, tersebut tidak etis, sedih rasanya.

“Ditambah lagi, gaji dana BOS datangnya tidak setiap bulan. Seperti sekarang, dana BOS belum turun ke sekolah. Jadi kami tidak gajian dari Januari, ” katanya.

Dewi merasa tidak ada penghargaan dari negeri yang membuat dirinya dapat mengabdi dengan tenang.

Hingga kini Dewi masih bergulat dengan kesejahteraan padahal jasanya telah membuat anak didiknya dapat mencapai mimpi menjadi tentara, sarjana dan dokter.

Lalu, apa tanggapan Dewi terkait program PPPK?

“Saya tidak setuju karena tersebut bukan solusi, tapi mau tak mau harus daftar, ” jelas Dewi.

“Saya sudah berumur 35 tahun, CPNS tahun ini tak ada. Kalau tidak dicoba, aku bisa menjadi guru honorer sebaya hidup, ” jelasnya kemudian, seraya menyebut saat ini jumlah kiai honorer rata-rata lebih dari 50% dari total guru yang membentuk di satu sekolah negeri dalam Kabupaten Bogor.

Dewi berharap, pemerintah memikirkan guru honorer yang telah periode mengabdikan diri, belasan hingga puluhan tahun, agar mendapatkan prioritas menjelma aparatur sipil negara (ASN).

Guru honorer pada Bandung: ‘Ini pengabdiaan saya’

Bergeser ke Kabupaten Bandung, Shinta sudah 10 tahun menjadi guru honorer. Pokok bekerja ia mendapat gaji sekitar Rp400 ribu per bulan & kini mendapat sekitar Rp1 juta per bulan – tergantung lama jam mengajar dengan hitungan Rp85 ribu per jam.

Ibu tiga anak itu harus mencari kerja sampingan – membuat bingkai painting kanvas- untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membayar kuliah anak bungsunya di tengah sang suami dengan tidak bekerja karena sakit dalaman.

“Sebenarnya sih tidak cukup, sungguh-sungguh rendah, tapi ibu terima barang apa adanya. Insya Allah, Allah hendak memberikan yang terbaik buat pokok, ” kata Shinta kepada kuli Yuli Saputra di Bandung.

Shinta menetapkan tetap menjadi guru di tengah minimnya penghargaan karena mencintai pekerjaannya.

“Ibu berhak atau wajib mencerdaskan anak bangsa, walaupun gajinya dengan begitu… itulah motivasi Ibu. Ini sebagai pengabdian Ibu, ” sebutan Shinta.

Terkait program PPPK, Shinta mau mencoba karena tidak ada alternatif.

“Pemerintah harus membuka mata pada guru-guru honorer yang kondisinya seperti Ibu yang umurnya sudah menginjak 50 tahun, ” katanya.

Shinta berharap pemerintah merangkul guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan mematok puluhan tahun. “Satu kebanggan saya guru honorer yang sudah gelap itu diangkat menjadi guru PNS, ” katanya.

Guru honorer di Kalimantan Timur: Kalau saya tidak mengajar, siapa lagi?

Jika guru honorer di pulau Jawa yang dekat dengan tengah kekuasaan negara saja mengeluh, bagaimana dengan mereka yang mengabdi pada tempat yang jauh dari penglihatan?

Ruth bertahan menjadi guru honorer SDN selama 12 tahun di kawasan pedalaman Kalimantan Timur karena tidak ada yang mau mengajar pada sana.

“Saya bertahan karena welas melihat anak-anak di sini, penuh yang putus sekolah, tidak mampu baca, hitung dan kalau hamba berhenti, tidak ada yang bersetuju mengajar. Seandainya memperhitungkan gaji, sudah dari dulu saya berhenti, ” kata Ruth.

Ruth bercerita, mula menjadi guru mendapat Rp150 ribu per bulan, “padahal saya jual sayur satu minggu di pasar saja bisa dapat Rp200 seperseribu. Gajinya terlalu rendah, ” katanya.

Namun Ruth memutuskan tetap menjelma guru karena ia dan pengikut saat itu terlanjur akrab dan sayang.

“Lalu saya mengajar datang gaji Rp300 ribu hingga sekarang Rp1 juta, ” kata Ruth yang ditemani satu guru asing mengajar murid SD dari status pertama hingga enam.

Saat itu, akibat wabah virus corona yang melarang bertemu, Ruth secara sembunyi-sembunyi melakukan tatap muka tiga kali seminggu dengan murid.

“Tidak bisa belajar online di sini karena internet jelek, dan buat makan saja pelik apalagi beli HP. Kalau tidak curi waktu turun mengajar, anak-anak tidak bisa apa-apa. Ini telah mau kenaikan kelas, anak mengeja bahkan pegang pensil saja tidak bisa, saya sedih lihatnya, ” katanya.

Saat ini, Ruth menjelma tulang punggung keluarga karena suaminya sakit dan tidak bisa hidup. Jadi di sela waktu mengarahkan, Ruth bekerja sebagai petani.

Segenap gajinya diberikan untuk kebutuhan tumbuh anaknya yang menempuh pendidikan SMA di Kota Samarinda. “Saya mau anak saya sukses dan bertambah baik dari saya, ” ujarnya.

Ruth yang hanya lulusan sekolah pendidikan guru berharap kepada negeri agar mengangkatnya sebagai pegawai lestari dengan memperhitungkan lama pengabdian & juga daerah ia mengajar, dalam pedalaman.

“Saya coba PPPK akan tetapi tidak bisa karena minimal lulus S1, saya jadi PNS juga tidak bisa, tolong perhitungkan bantuan saya selama ini, ” katanya.

Secara status sebagai pegawai tetap, ia akan mendapatkan ketenangan bekerja sebagai guru dan mengabdikan seluruh hidupnya mengajar anak-anak di pedalaman untuk dapat bermimpi.

Guru honorer di Kalimantan Barat: ‘Saya bertahan karena cinta’

Di sejenis kabupaten di Kalimantan Barat, Pati harus mengajar di tiga madrasah dan memberikan les tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bayar Sari dari guru honorer selama 10 tahun jauh dari introduksi cukup. Ia mendapat gaji sejak dana BOS sekitar Rp400 ribu per bulan atau Rp35 ribu per jam.

“Gaji Rp400 ribu itu sangat tidak cukup, dan anyar diterima 3-4 bulan sekali menduduki dana BOS sampai ke sekolah. Saya masih bertahan hingga sekarang karena mencintai pekerjaan ini. Oleh karena itu saya mengajar di banyak tempat untuk bertahan, tapi sampai pustaka saya bisa seperti ini? ” kata Sari.

Sari berharap sentuhan lengah dari pemerintah.

“Di daerah beta, banyak guru honorer yang hanya lulus SMA, tidak S1, khususnya di pedalaman-pedalaman yang sudah berkorban puluhan tahun. Kami bertahan sebab mencintai pekerjaan dan anak-anak, ” ujarnya.

Tutor honorer di Sulawesi Selatan: Penghasilan berkali lipat di bawah UMR

Dalam selatan Pulau Celebes, selesai pelajaran tahun 2007, Putri bekerja menjadi guru honorer dengan gaji Rp300 ribu selama tiga tahun yang kemudian naik menjadi Rp500 seperseribu.

Tujuh tahun berlalu, terjadi pergantian kepala sekolah dan gaji Putri turun menjadi Rp90 ribuan per bulan hingga sekarang – dibayar pertiga bulan karena berasal dari sedekah BOS.

“Alasan kepala sekolah sebab berdasarkan jam mengajar, bukan periode pengabdian, ” kata Putri yang telah mengabdi sekitar 14 tahun.

Jumlah gaji tersebut kata Putri jauh sejak kata cukup, “di bawah kaki, bahkan dibandingkan sama cleaning service dengan dapat UMR saja kita berapa kali lipat di bawahnya, ” keluh Putri.

Untuk memenuhi hajat hidup, Putri pun membuka daya jual beli online dan kuliner.

“Usia saya sudah tidak muda, teman-teman yang lain ada yang berbakti 20 tahun, 25 tahun dan masih honorer sampai sekarang. Kami harap tolong sedikit saja disejahterakan, ” kata Putri.

Mengapa penghargaan guru honorer tidak layak?

Pakar Pelajaran dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, permasalahan instruktur honorer muncul karena pemerintah tak memiliki rancangan induk ( grand design ) mengenai guru.

“Di UU ASN, UU Kiai dan Dosen, tidak dikenal tutor honorer, yang ada guru ASN dan guru Yayasan. Guru ASN itu ada PPPK dan PNS. Nah, kenapa muncul guru honorer karena kelalaian pemerintah untuk lekas mengangkat guru-guru menjadi ASN, banyak guru pensiun sementara yang diangkat minim, ” kata Cecep.

Minimnya jumlah guru ASN menyebabkan sekolah menjadi dilema.

“Menunggu guru ASN sulit dan lama, akhirnya diangkat guru-guru yang diberi label honorer. Ini patuh saya kelalaian pemerintah yang menjelma bom waktu, ” tambah kiai besar UPI tersebut.

Pengangkatan guru honorer ini, kata Cecep, kemudian menyandarkan anggaran dana BOS yang terpatok, akibatnya gaji para guru honorer menjadi tidak layak.

Untuk itu, logat Cecep, pemerintah harus segera melaksanakan pemetaan untuk kemudian mengangkat guru honorer dengan memprioritaskan mereka yang sudah memberikan pengabdian lama.

“Mereka yang di bawah 35 tarikh diangkat PNS, yang usia dalam atas itu jalur PPPK. Ada target waktu dan peta jalannya. Kalau tidak saya khawatir kita akan darurat guru.

“Jadi kecendekiaan yang sifatnya afirmatif. Dihitung selalu oleh pemerintah, berapa banyak dengan sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun. ”

“Kalau saya, angkat saja itu tanpa tes PPPK. Tetap yang memenuhi persyaratan. Logikanya, itu sudah 10 tahun jadi kiai, masa belum profesional, ” kata Cecep.

Setelah diangkat, ujar Cecep, lalu dilakukan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan seperti pendidikan profesi guru (PPG).

Apa upaya Kemendikbud?

Terkait dengan perlindungan kerja dan kesejahteraan tutor, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan, Iwan Syahril mengatakan, rekrutmen ASN-PPPK menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan perkara kekurangan guru, kesejahteraan guru honorer, hingga perlindungan kerja guru pada berbagai daerah.

“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Hal tersebut akan menjawab persoalan kesejahteraan tutor honorer, ” tegas Iwan di siaran pers yang merespon kasus Hervina.

“Selain itu, pada manajemen PPPK, terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang sudah diatur serta ada prosedurnya sehingga bisa memberikan perlindungan kerja kepada guru, ” lanjutnya.

Namun saat dihubungi BBC News Indonesia lebih lanjut mengenai keluhan para guru honorer dan cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengasuh honorer itu, Iwan tidak merespon.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi cara guru PPPK hingga satu juta yang tidak terpengaruh batas piawai dan lama bekerja.

Perekrutan PPPK dijadwalkan akan dimulai Juni mendatang. Instruktur honorer yang bisa mendaftar ialah mereka yang tercatat di dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Setiap pendaftar diberi kesempatan mendaftarkan ujian seleksi sampai tiga kali. Kemendikbud juga menyediakan materi penelaahan secara daring dan seluruh imbalan penyelenggaraan ditanggung negara.

“Semua guru honorer bisa mengikuti tes tersebut akan tetapi yang akan diangkat menjadi instruktur P3K hanya yang lulus ulangan, berapa pun jumlahnya. Kalau yang lulus tes 200. 000 bermakna 200. 000 yang diangkat, ” kata Nadiem dalam Taklimat Media tentang Capaian Program Prioritas Tarikh 2020 dan Program Prioritas Tahun 2021 secara Daring, Selasa, (05/01).

Barang apa kata pemerintah daerah?

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut, kesulitan hidup yang dialami para guru honorer telah menjadi rahasia umum.

Permasalahan guru honorer, tambah Sulaiman, muncul karena belum adanya model acuan dan peruntukan anggaran yang tepat di tengah jumlah guru honorer yang penuh.

“Memang miris sekali melihat instruktur honorer ini, tapi di bagian lain kita sudah menganggarkan 39, 89%, lebih dari target nasional- APBD 2020 sebesar Rp4, 27 triliun, ” kata Sulaiman.

“Kalau kita mau perhatikan mutu pendidikan apalagi ini adalah jalur program pengutamaan Bapak Presiden Jokowi, kita harus berembuk bersama ini modelnya bagaimana, kemudian bagaimana untuk sejalan secara kesejahteraan dengan peningkatan kualitas, ” tambah Sulaiman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Sopandi menyebut wilayahnya telah mengabulkan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Upaya pertama ialah melalui sertifikasi guru honorer sebesar 1. 641 guru dari mutlak guru honorer sekitar 22 seperseribu di Jawa Barat.

“Bagi guru honorer yang sudah disertifikasi ada bunga tunjangan sebesar Rp 1, 5 juta per bulan. Belum lagi honor bulanannya dari Pemerintah Jawa Barat menyesuaikan dengan UMK sekitar Rp 3 jutaan, lalu tersedia biaya jam mengajar [Rp80 ribu perjam]. Jadi ini perbedaan antara Jawa Barat dengan provinsi lain, ” kata Dedi.

Kedua adalah melalaikan tes PPPK. Tahun 2020, tersedia 620 lulusan PPPK di Jawa Barat. Dedi mengatakan, melalui PPPK akan ada jaminan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan hanya kiai honorer biasa.

“Jadi kita pun juga mohon untuk dibuka seluas-luasnya kesempatan dan jumlah dari PPPK untuk guru honorer dalam kerangka mengatasi akan terjadi kekurangan kiai PNS karena mereka akan purna bakti, ” katanya.

Ketiga, Pemprov Menerangkan pada November tahun lalu sudah mengeluarkan fasilitas subsidi kredit perumahan – dinamakan Bataru atau Setia Padamu Guru.

Berdasarkan data Kemendikbud, pada 2020 jumlah kekurangan tutor mencapai 1. 020. 921 orang. Angka ini kemudian diprediksi terbang pada 2021 mencapai 1. 090. 678 orang karena jumlah yang pensiun 69. 757 guru.

Tahun 2022 kekurangan guru menjadi satu. 167. 802 orang dan had 2024 kekurangan guru diprediksi maka 1. 312. 759 orang.

Pada sisi lain, sampai 2020 total guru non-PNS di Indonesia menyentuh 937. 228 orang. Dari total tersebut, 728. 461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah.