Pilkada: Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pemilihan kepala wilayah, parpol pertanyakan ‘kalau tidak tersedia kompetensi bagaimana mau jadi majikan? ‘

Pilkada: Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pemilihan kepala wilayah, parpol pertanyakan 'kalau tidak tersedia kompetensi bagaimana mau jadi majikan? '

Partai politik diminta mengutamakan orang asli Papua dalam Pilkada pada wilayah itu, karena peristiwa itu merupakan “satu-satunya sarana warga Papua menyuarakan aspirasinya”, kata seorang pengamat.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua serta Papua Barat — menolak pencalonan calon bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua, di Pilkada Papua dan Papua Barat.

Mereka menganggap hal ini pantas semangat dan aturan di di Undang-undang Otonomi Khusus Papua serta Papua Barat.

Namun beberapa kelompok politik yang bertarung dalam pilkada di Papua dan Papua Barat mengklaim pilihan calonnya lebih didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul bahan.

Pada Desember 2020 nanti, setidaknya 20 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati.

Dalam Provinsi Papua, sedikitnya ada tiga kabupaten yang bakal calon tumenggung atau wakil bupatinya bukan orang asli Papua yaitu di Merauke, Boven Digoel, dan Keerom.

Mengapa MRP menolak pendatang dicalonkan dalam pilkada di Papua?

Menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu, enam September, Majelis Rakyat Papua & Papua Barat menyatakan bahwa itu menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi Undang-Undang Independensi Khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4.

Bagian 3 dalam UU Otsus terekam, “Rekrutmen politik oleh partai kebijakan di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua”.

Timotius Murib menafsirkan isi pasal itu kalau calon gubernur dan wakilnya beserta calon bupati dan wakilnya, “harus orang asli Papua serta memiliki lampu hijau dari MRP”.

“Yang kita perjuangan baik calon bupati serta wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati Papua dan wakilnya non-Papua, ” ujar Timotius Murib kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (01/09).

Dia mengaku khawatir kalau kepala daerah berasal dari masyarakat pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak di dalam rakyat Papua. “Seperti yang terjadi [Kabupaten] Keerom, ” kata Timotius

Di wilayah itu, klaimnya, pembangunan sekolah Madrasah “lebih masif”. Ia menduga hal itu tidak lepas dari peralihan bagian yang kini dipegang Chaerul Anwar.

“Di Keerom banyak madrasah untuk SMA dan SMP, asramanya pula lebih banyak. Kalau untuk Nasrani bisa dihitung. Itukah namanya kebijakan? Itu bisa terjadi kecemburuan sosial, ” tukasnya.

Timorius berkata, secara kekuatan dan kompetensi orang Papua tidak kalah. Karena itu, ia mempersoalkan dalih partai politik yang mengucapkan memilih calon non-Papua atas pokok kompetensi. “Alasan macam itu telah usang, ” ujarnya.

“Di Papua ini ada 28 kabupaten/kota dan mereka bisa menjadi pemimpin & membangun secara luar biasa. Tersebut artinya kita sudah tidak bisa lagi pertanyakan kemampuan orang Papua. ”

“Jadi bukan waktunya mengatakan karakter Papua belum mampu, ” tandasnya.

Apa komentar pimpinan partai politik?

Sebab tiga kabupaten seperti Merauke, Keerom, dan Boven Digoel, hampir seluruh pasangan bakal calon bupati dengan berasal dari Orang Asli Papua bersanding dengan wakil yang awak pendatang.

Sementara ada tiga bagian lain yang bakal calon bupatinya bukan orang Papua menggandeng masyarakat Papua.

Seperti di Boven Digoel, delapan partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung bagian Chaerul Anwar dan Nathalis Kaket.

Sekretaris Jendral PPP, Achmad Baidowi, keberadaan bakal calon wakil bupati Nathalis sudah cukup mewakili aspirasi Papua.

“Soal kritikan biasa saja dalam iklim demokrasi asalkan tidak ada prosedur adat yang dilanggar, ” kata Baidowi.

“Apalagi Chaerul sekarang menjabat Plt tumenggung, maka sebagai partai, PPP tahu ini amanah yang harus dilanjutkan, ” jelasnya.

‘Kalau tidak ada kompetensi, bagaimana mau mendorongnya jadi pemimpin? ‘

Pasangan lain yang dikritik Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu Muhammad Markum dan Malensius Musui di Kabupaten Keerom. Keduanya diusung oleh enam partai politik lupa satunya Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Carik Jendral Perindo, Achmad Rofiq, membicarakan keputusan mendukung calon bupati dan wakilnya itu karena alasan “mengikuti rekomendasi tingkat kabupaten dan menutup seleksi”.

Lagi pula, katanya, pasal yang dijadikan dasar MRP tidak eksplisit menyebutkan pemilihan bupati atau tanah air. “Sementara Undang-Undang Otsus terang benderang hanya mewajibkan pemilihan gubernur beserta wakil gubernur harus Orang Asli Papua, ” katanya.

“Kami hanya menyesuaikan apa yang sudah menjadi preskripsi yang ada, ” imbuh Rofiq. “Semua punya kemampuan, tapi kalau nggak ada kompetensi, bagaimana mau memerosokkan jadi pemimpin? ”

Sedangkan bagi Achmad Baidowi, kekhawatiran MRP bahwa kepala daerah non-Papua akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif, “tidak berdasar”.

Menurutnya, besar daerah bekerja dan memutuskan kebijakan berpegang pada aturan. Apalagi kebijakan afirmasi untuk warga Papua tentu menjadi acuan. “Itu kekhawatiran, tidak fakta lapangan. ”

Seperti apa suara awak Papua?

Warga Merauke, Jimi Karel Paleali, mengatakan tidak mempersoalkan jika lengah satu pasangan yang maju pada pemilihan bupati-wakil bupati bukan Orang Asli Papua.

Sebab dalam kehidupan sehari-hari, katanya, sesama orang Papua tidak saling membantu. Hanya kala tahun politik saja sikap bertukar.

Hal itu, kata Jimi, berbeda dengan warga pendatang.

“Karena kemaluan suara mereka datang ke kampung bilang putra daerah, tapi ketika kami membutuhkan garam atau gasolin sama sekali tidak ada (bantuan), ” ujar Jimi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Mereka (pendatang) lebih mengetahui kami. Bukan saat politik segar mengerti kami, tapi saat awak susah mereka mengerti, ” sambungnya.

Arah dasar kemajuan ekonomi pula, menurut Jimi, kepala daerah sebaiknya bergandengan dengan calon dari warga perantau.

“Karena sejauh ini masalah ekonomi belum bisa berdiri sendiri. ”

Di Merauke setidaknya ada tujuh bahan calon yang berniat maju pada pertarungan pemilihan bupati-wakil bupati.

Enam pasang di antaranya bakal bahan bupatinya adalah Orang Asli Papua dan wakilnya non-Papua.

Tapi satu pasangan yang bakal calon bupati beserta wakilnya bukan orang Papua yaitu Heribertus Silubun-Bambang Setiadji Suji. Bagian tersebut disokong PDI Perjuangan.

Warga Boven Digoel, Vincent Karowa, sebaliknya. Dia mendukung suara Majelis Rakyat Papua sebab ia cemas program yang berasal dari pemimpin non-Papua tak berpihak pada warga asli.

“Salah satunya program pembangunan wilayah. Ana kan bergantung pada alam, makanya sangat khawatir, ” ucap Vincent.

Di Boven Digoel ada 3 pasang bakal calon yang hendak maju dalam pilkada Desember mendatang.

Dua di antaranya, baik calon bupati & wakil bupati, adalah Orang Sah Papua.

Satu pasangan lagi calon bupatinya warga pendatang yakni Chaerul Anwar —yang merupakan inkumben— menarik warga Papua, Nathalis Kaket.

Sepanjang Chaerul Anwas menjabat, kata Vincent, tidak nampak kebijakan diskriminatif, akan tetapi ia mengaku tetap pesimis.

Pegiat LSM HAM di Papua: ‘Semua orang punya hak politik’

Pegiat LSM hak asasi manusia di Papua, Theo Hasegem, mengatakan beberapa kabupaten di Papua dipegang oleh orang pendatang.

Hal itupun, katanya, “sudah menjadi hal biasa” dan tak pernah dipersoalkan. Saat ini sekadar dari 28 kabupaten dan kepala kota di Provinsi Papua, ada tujuh bupati orang Papua dengan memiliki wakil dari non-Papua.

Baginya pasangan Orang Asli Papua dan warga pendatang diperlukan dalam melayani roda pemerintahan di tingkat bupati atau kota.

Sebagai wujud pemerataan dan menghindari anggapan diskriminasi dalam kalangan pendatang.

“Kalau semuanya karakter Papua, saya pikir kurang cantik untuk pemerintahan. Karena ini terkait hubungan kerjasama yang baik jadi pemerintahan itu bisa berjalan indah, ” ujar Theo Hasegem pada BBC Indonesia.

Sejauh posisi bupati dipegang oleh Orang Asli Papua, ia menghargai masih bisa ditolerir sehingga tidak perlu memaksakan posisi wakil pula diduduki orang Papua.

“Kecuali Papua menjadi negara sendiri, boleh. Tapi ini masih di Indonesia semua orang punya hak politik menjelma pejabat publik. ”

“Kalau memilih bersandarkan ras, agama, suku, belum tentu pemerintahan akan berjalan baik. ”

LIPI: ‘Pembangunan tidak berpihak kepada karakter Papua, karena representasi mereka rendah’

Peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, mengatakan kelompok politik sudah semestinya mengutamakan karakter asli Papua dalam pemilihan kepala daerah.

“Selain berpegang pada kapasitas dan kompetensi”, katanya.

Aisah menjelaskan, eksistensi orang asli Papua dalam momen pilkada merupakan “satu-satunya sarana bagi warga Papua untuk menyuarakan aspirasinya”.

Aspirasi tersebut, katanya, lebih bisa dirasakan dan ditangkap oleh sesama orang Papua.

Selain itu, bila ada keterwakilan masyarakat aslii Papua dalam pemilu akan menambah vitalitas dan jumlah pemilih, katanya.

“Poinnya adalah penting bagi orang asli Papua memiliki wakil dalam proses pembuatan kebijakan di eksekutif serta legislatif, ” ujar Aisah Anak kepada BBC.

Berdasarkan penelitian LIPI di 2017, pembangunan di Tanah Papua tidak berdampak pada kesejahteraan orang Papua lantaran representasi orang Papua terhadap pembuatan kebijakan masih kecil.

Sehingga ia memahami kekhawatiran Majelis Rakyat Papua yang menyebut program yang lahir dari pemimpin non-Papua bakal terbatas.

Tapi lebih dari itu dengan ia takutkan jika keterwakilan karakter Papua rendah akan memantik perselisihan dengan warga pendatang.

“Konflik pada Papua salah satu pemicunya merupakan ketimpangan antara orang asli Papua dan pendatang yang sebenarnya telah lama ada ketika Orde Anyar menerapkan program transmigrasi. ”

“Lalu disparitas terjadi berlapis-lapis. ”

Nah Otsus hadir buat menghapus ketimpangan-ketimpangan itu. Sehingga disparitas itu makin lama terkikis dan antara pendatang dengan orang Papua bisa bekerja sama membangun Papua. ”