Pilkada: Puluhan istri petahana jadi bahan kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?

Pilkada: Puluhan istri petahana jadi bahan kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?

Setidaknya 29 karakter istri kepala daerah akan beradu sebagai peserta pilkada tahun 2020. Jika terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap menyimpan kekuasaan di daerah itu, baik secara informal.

Anggapan tersebut ditampik sejumlah istri kepala daerah yang namanya bakal tertera pada surat suara di berbagai daerah, 9 Desember mendatang.

BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Kejar Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua wilayah di mana istri petahana saat ini berstatus calon kepala daerah.

Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Daksina tahun ini, sejarah akan mendokumentasikan bahwa seluruh ajang pemilihan tumenggung di kabupaten itu dikuasai cocok suami-istri.

Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kali pilkada digelar di Buru Daksina, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada itu.

Namun perlawanan yang dihadapi Safitri diprediksi tak akan mudah. Sejumlah warga Buru Selatan mengaku tidak akan mengangkat Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade belakang.

“Selama 10 tahun ini tidak tersedia perubahan. Infrastruktur jalan belum lulus. Mau periksa ke rumah rendah masih dirujuk ke luar, belum ada tindakan yang baik dalam RSUD, ” kata Hawa, masyarakat desa Elfule.

“Saya tidak suka istrinya karena nanti akan sama selalu dengan kepemimpinan 10 tahun petahana. Saya ingin ada pemimpin baru, ” ujar Hawa.

Pendapat serupa diutarakan warga Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak membentuk kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan bahana nanti.

“Saya tidak mau lagi, sudah 10 tahun kami merasa lara, ” kata Gawi.

“Kalau dia oleh sebab itu bupati akan begitu-begitu saja. Di Ambalau tidak ada pembangunan, menyesatkan kalau ada hanya 50 datang 100 meter.

“Jalan di Ambalau tidak betul. Kalau ombak pegari, kami sudah tidak bisa bulevar. Kami dari kampung ke daerah jalan kaki saja, naik gunung, bukan jalan rata, ” ujarnya.

Walaupun begitu, Safitri tetap memiliki asas dukungan untuk pilkada ini. Kedudukan Safitri sebagai satu-satunya calon tumenggung perempuan menjadi daya tarik dengan tak dimiliki pesaingnya.

Hal ini dikatakan Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole.

“Saya memang suka Safitri, kira-kira sesama wanita jadi kita bisa saling mengerti, ” ujarnya.

“Harapan ke depan, tolong lihat & dengar keluhan pendukung, jangan hanya hanya perhatikan keluarga saja, ” kata Fatimah.

Menjawab keraguan terhadap kapasitas Safitri, tim suksesnya lantas merujuk pengalaman calon nomor urut tiga itu sebagai anggota DPRD Daerah Maluku.

Kedekatan personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan kelanjutan program pemerintahan yang selama tersebut digagas.

“Beta yakin kalau calon lain yang terpilih, mereka harus bentuk pondasi baru, itu menandakan perlu energi yang baru, ” prawacana Neo.

“Tapi kalau melanjutkan program, Bungkus Tagop tahu betul tentang lobi-lobi ke pemerintah pusat, tinggal yang lain dilanjutkan oleh Ibu Safitri Malik.

“Dia layak karena kematangannya semasa lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, tempat juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini, ” ujar Neo.

Neo pun mencari jalan menyanggah sejumlah isu, dari soal ‘perempuan tidak pantas menjadi atasan Buru Selatan’ sampai politik keturunan yang berpotensi muncul di kabupaten itu.

“Dari sisi masyarakat dan adat, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan pemimpin, tapi kalau pemerintahaan, kenapa kudu dibatasi? Tidak ada batasan, tak ada masalah, ” kata Neo.

Sementara soal dugaan politik keturunan, dia berkata, “suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan, ” tuturnya.

Bagaimanapun, patuh dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, partisipasi pedusi kepala daerah di pilkada memiliki basis hukum yang sah. Namun dia menilai tren itu jadi upaya mempertahankan kekuasaan.

Said menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai politik yang berbiaya mahal. Walau setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya dengan memiliki modal besar yang mau muncul di surat suara.

“Memang tersedia kejenuhan di masyarakat melihat contoh rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan pangkal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan, ” ujar Said.

Menunjuk penelitian Nagara Institute, sebuah institusi kajian politik di Jakarta, terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik di dalam pilkada 2020.

Dari angka itu, 67 merupakan laki-laki dan 57 perempuan.

Setidaknya 29 dari 57 pengikut pilkada perempuan itu merupakan hidup kepala daerah yang masih atau pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti kebijakan tidak haram. Setelah putusan tersebut dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak dinasti politik terus meningkat setiap tahun.

Di Kabupaten Bandung, kursi bupati semasa 20 tahun terakhir diduduki perut orang dari satu keluarga yang serupa.

Tahun 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Kepala dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi bupati.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi calon bupati Bandung. Kurnia adalah putri kandungan Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia dengan dua bupati sebelumnya itu dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, kelebihan yang tak dimiliki dua kandidat lainnya.

Dia akan mencoblos Kurnia sebab yakin politikus Golkar itu akan melanjutkan pemerintahan terdahulu yang tempat anggap sukses.

“Dari Pak Obar, terus turun lagi ke Pak Dadang, terus bisa diteruskan Ibu Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, bagus, pesat.

“Mudah-mudahan yang belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya mampu terlaksana di periode Ibu Nia, ” kata Edieth.

Namun kekerabatan tersebut juga yang membuat pemilih bernama Leni Sudarlina berharap Kurnia tumbang.

“Bapaknya sudah 10 tahun, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon majikan terbaik itu masih banyak. Bandung bukan punya satu keluarga.

“Kita bukan negara kerajaan. Ini kan demokrasi, minimal jangan dari keluarga itu-itu terus, ” kata Leni.

Ayah dan suami Kurnia diklaim tak merestui langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Tersebut dikatakan Cecep Suhendar, ketua tim pemenangan Kurnia dalam pilkada ini.

Tetapi akhirnya, kata Cecep, Kurnia maju karena Golkar menilai popularitas hawa berusia 47 tahun ini tertinggi ketimbang kader partai beringin yang lain di Bandung.

“Golkar punya mekanisme tunggal, salah satunya adalah fit and proper test dan survei sebab dewan pimpinan pusat, ” ujar Cecep.

“Di jajak pendapat Institusi Survei Indonesia, Bu Nia memperoleh nilai tertinggi sehingga Pak Obar dan Pak Dadang dipanggil arahan Golkar dan akhirnya memberikan permisi.

“Jadi saya kira ini bukan dinasti politik, tapi demokrasi lantaran kepercayaan masyarakat, ” kata Cecep.

Cecep juga merujuk pesaing Kurnia di Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Dadang Supriatna, yang keluarganya dia sebut bergantian memimpin Desa Tegalluar.

“Pak Dadang Supriatna pernah jadi kepala kampung selama dua periode. Dia amblas, diganti kakaknya, Haji Rasmana.

“Haji Rasmana meninggal digantikan isterinya, Bu Ema. Ibu Ema selesai, diganti adiknya. Panjang juga. Jadi menurut saya sampai kapan pun suku itu akan menguasai Desa Tegalluar karena berprestasi dalam membangun dukuh, ” ujar Cecep.

Kepemimpinan daerah yang berkutat dalam satu keluarga terjadi karena umum mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal anyar, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Masyarakat Jawa Barat, kata Muradi, cenderung tak mempersoalkan isu dinasti politik. Tak cuma di Bandung, kursi kepala daerah yang berkutat pada satu keluarga yang sama serupa terjadi di Kabupaten Indramayu.

Salah utama bukti argumennya, kata Muradi, pemilih di Bandung mendaulat Dadang Naser meneruskan kepemimpinan pada pilkada 2015, walau maju dari jalur mandiri.

“Alasannya nyaman, tidak ada yang lain. Kedua, karena calon lain tidak menyampaikan alternatif yang lebih baik. Selama tidak keluar dari mainstream yang ada, berat bagi kompetitor buat menang.

“Sudah Ketua PKK, Ketua KONI, ketua ini, itu, pemimpin majelis taklim, itu jadi keuntungan buat Nia ketimbang Dadang dan Yena. Walau secara normatif, itu punya ruang untuk unggul, minimal mencuri kolam pemilih yang lain, ” kata Muradi.

Lebih dari itu, Muradi menyebut dinasti politik sebagai kegagalan kelompok politik mengedukasi publik. Karena cuma menyambangi pemilih saat musim penetapan, partai disebut Muradi kalah kiprah dari petahana yang setiap keadaan berurusan dengan warga lokal.

Jika tren ini terus terjadi di bermacam-macam daerah, Muradi memprediksi regenerasi bahan pemimpin di partai politik bakal mandek.

“Kalau sudah begitu yang mau diuntungkan pasti yang punya persahabatan dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya, ” kata Muradi.

Urusan 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan calon kepala daerah tidak berkonflik relevansi dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan darah, memiliki ikatan perkawinan atau dari satu syarat keturunan yang sama.

Namun MK membiarkan pasal tersebut dengan alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan darah dengan petahana.

Jumlah itu lebih tinggi, menurut kajian Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin daerah berstatus tim sangat dekat dengan pemegang bagian sebelumnya.

Wartawan di Bandung, Yuli Saputra dan jurnalis di Ambon, Said Sotta, berkontribusi pada keterangan ini.