Prabowo akan bertemu pejabat AS dalam Pentagon, kelompok hak asasi penolakan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Prabowo akan bertemu pejabat AS dalam Pentagon, kelompok hak asasi penolakan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Gajah Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bersemuka dengan para pejabat di Washington, Amerika Serikat, Kamis (15/10), pada kunjungan yang dikritik tujuh organisasi HAM karena apa yang itu sebut dugaan keterlibatan langsung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat tempat undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bertemu dengan sebesar pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri.

Juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro, mengatakan “Pak Prabowo bakal bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk membicarakan hubungan serta kerja sama militer antara kedua negara. ”

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (16/10).

Zaenal Muttaqin, Sekretaris Jenderal, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI – organisasi yang menimbrung menandatangani surat ke Menteri Asing Negeri Mike Pompeo agar izin tidak diberikan kepada Prabowo kepala mengatakan kecewa karena langkah GANDAR ini disebutnya memperkuat impunitas.

“Bagi ana ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Nusantara, tapi juga di Timor Leste. Bagi kami ini akan jadi preseden bagi pelaku pelanggaran PEDOMAN berat di Indonesia untuk semakin bebas, semakin leluasa, semakin kokoh impunitas, bebas dari pengadilan, luput dari penyelesaian secara hukum buat memenuhi hak atas kebenaran, keseimbangan dan pemulihan bagi keluarga objek, ” kata Zaenal kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena memperhitungkan Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM. Larangan ini diterapkan dalam bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi di sejumlah wadah termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 masa hendak menghadiri wisuda putranya.

Prabowo dengan pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto penuh dituding terlibat penculikan aktivis & mahasiswa prodemokrasi.

Untuk memutar gambar ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Prabowo menentang keterlibatannya dalam pelanggaran HAM,

Menjawab kritikan kelompok hak asasi bani adam itu, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan “Amnesty International [dan organisasi lain] memiliki hak mengungkapkan pendapat mereka dan itu kami hargai. Kami juga menghargai Amerika Serikat dalam peranannya mempertahankan perbaikan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. ”

“Kunjungan Menteri Prabowo ke Washington DC, yang bertujuan mengeksplorasi dengan jalan apa militer kedua negara dapat berjalan sama di masa depan dan menjamin kepentingan bersama dilindungi, ” kata Irawan lagi kepada BBC News Indonesia.

Seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Amerika membela keputusan menerima Prabowo di Pentagon.

“Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh presiden terbatas Indonesia, negara ketiga terbesar dalam dunia, ” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya pada kantor berita Reuters.

“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan betul penting dan penting untuk melaksanakan kontak dengannya serta memperlakukannya jadi mitra, ” tambah pejabat itu.

Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur, langkah yang juga ingin dijajagi dengan Rusia.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lain, termasuk IKOHI, mengecam keputusan kementerian pertahanan yang memberikan visa kepada Prabowo.

“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang dilarang [masuk AS] sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi manusia, ” kata kelompok-kelompok HAM itu di dalam surat kepada Menteri Luar Daerah Mike Pompeo.

Petaka HAM bagi Indonesia

“Keputusan Kementerian Sungguh Negeri baru-baru ini untuk merusakkan larangan terhadap Prabowo Subianto ialah langkah mendadak dan bertolak perempuan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ” kata kelompok tersebut lagi.

Kelompok HAM itu menyebut lawatan Prabowo ke AS sebagai “bencana bagi hak asasi manusia dalam Indonesia. ”

Senator Patrick Leahy, satu diantara penyusun undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada militer asing yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump dengan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negara ini. ”

“Dengan memberikan izin kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri luar negeri balik menunjukkan bahwa bagi mereka “hukum dan ketertiban” adalah slogan nihil yang tidak mengindahkan pentingnya keseimbangan, ” kata Leahy kepada Reuters.

Sementara Zaenal dari IKOHI mengatakan syarat organisasinya adalah tetap agar “AS terus melanjutkan kebijakan Leahy yang melarang siapapun pelanggar HAM masuk AS. Hal ini sebagai jalan kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah hukum atas kejahatan HAM berat di masa morat-marit yang belum diselesaikan secara kaidah. ”

Ia serupa mengatakan mengharapkan agar AS menekan Indonesia menyelesaikan masalah HAM dengan belum selesai.

“Tuntutan kami ke negeri AS juga sebenarnya untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya pada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan dan mengembalikan 13 orang yang masih hilang, ” kata Zaenal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Serikat diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran sejak Rusia,

Pembelian pesawat tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya hukuman AS berdasarkan peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) ataupun badan yang mengawasi musuh Amerika melalui sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua percakapan kami secara kementerian pertahanan dari berbagai negeri, ” kata pejabat AS pada Reuters.

Tujuh kelompok HAM yang merekam surat kepada Menteri Luar Jati Pampeo juga mempertanyakan apakah izin yang diberikan kepada Prabowo memberikannya kekebalan di AS.

Bila Prabowo tidak mendapatkan kekebalan, AS wajib menyelidiki apakah ia terlibat dalam penyiksaan dan ada kemungkinan dia diadili dan diekstradisi, kata gabungan HAM itu.

“Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi apakah visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak mencakup bentuk imunitas apapupun terhadapnya & untuk menjamin bila ia tiba di AS, dia diselidiki. Bila ada cukup bukti, ia diadili atas dugaan kejahatan yang dikerjakan berdasarkan hukum internasional, ” introduksi kelompok itu dalam suratnya.