Presiden Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

Presiden Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada bangsa yang semena-mena melanggar hukum, tetapi di sisi lain aparat dasar wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi perkara wartawan tentang pembunuhan empat orang sipil dalam kasus terorisme di Sigi, Sulteng, dan tewasnya enam orang anggota Front Pembela Agama islam (FPI) dalam bentrokan dengan penjaga.

Versi polisi menyebutkan enam bagian FPI itu ditembak mati, karena berusaha menyerang petugas kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menuturkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden tersebut kemudian menimbulkan kritikan para pekerja HAM yang menyebut tindakan kepolisian sudah melewati batas. Namun beberapa lainnya dapat memahami langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan antara polisi dan anggota FPI ini terjadi setelah pimpinan FPI Rizieq Shihab menentang pemanggilan polisi terkait acara ijab kabul anaknya yang menghadirkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Belakangan, Rizieq mengizinkan memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kini dia ditahan di Polda Metro Hebat.

Barang apa pernyataan lengkap Presiden Jokowi?

Pada awal pernyataannya, Presiden mengatakan, jadi negara hukum, sudah seharusnya patokan harus ditegakkan dan dipatuhi untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negeri.

“Jadi, sudah merupakan kewajiban negara penegak hukum untuk menegakkan norma secara tegas dan adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) cepat, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, abdi hukum itu dilindungi oleh norma dalam menjalankan tugasnya, “ujar Pemimpin, seperti dimuat dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hal itulah, demikian Presiden, tidak boleh tersedia anggota masyarakat yang semena-mena mengabaikan hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam konteks inilah, aparat hukum “tidak bisa gentar dan mundur sedikitpun” pada melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat wajib lindungi HAM’

Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan biar aparat penegak hukum “wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya”.

Aparat hukum juga wajib “melindungi benar asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan pendapat perihal proses penegakan hukum, kepala meminta semua pihak menggunakan metode hukum yang ada, yaitu melalui proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan institusi independen, menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia.