Reshuffle kabinet: Presiden Jokowi umumkan enam nama menteri baru, pengamat: ‘tidak signifikan membawa perubahan’

Reshuffle kabinet: Presiden Jokowi umumkan enam nama menteri baru, pengamat: 'tidak signifikan membawa perubahan'

Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama calon gajah baru sebagai bagian dari perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12) sore, Jokowi didampingi Pemangku Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan orang-orang yang akan mengisi dua gaya menteri yang kosong dan mengganti empat posisi lainnya.

“Pertama, Tri Rismaharini, dia adalah wali kota Surabaya, dan saat ini ibu Risma akan kita berikan tanggung tanggungan untuk menjadi Menteri sosial, ” kata Jokowi di awal masukan persnya.

Presiden kemudian meminta Tri Rismaharani dan lima orang lainnya menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Mereka mengenakan penutup wajah, kemeja putih dan jaket warna menak.

Berikut enam orang yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai gajah barunya:

Tri Rismaharini ditunjuk menjadi menteri sosial. Walikota Surabaya dua periode yang zaman jabatannya berakhir pada 2021 itu menggantikan Juliari Batubara yang terpikat kasus korupsi pengadaan bantuan sosial.

Sakti Wahyu Trenggono , eks wakil menteri pertahanan, ditunjuk menjelma menteri kelautan dan perikanan (KKP). Ia menggantikan Edhy Prabowo, dengan terjerat kasus korupsi ekspor baka lobster.

Sandiaga Uno , mantan wakil gubernur DKI Jakarta dan ketua Himpunan Pengusaha Muda Nusantara, dipilih menjadi menteri pariwisata & ekonomi kreatif, menggantikan Wishnutama.

Muhammad Luthfi dipilih menjelma menteri perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto. Luthfi adalah menteri perdagangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga pernah menjabat jadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Pangkal, duta besar Indonesia untuk Jepang, dan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Yaqut Cholil Qoumas , ketua Gerakan Pemuda Ansor, dipilih untuk memimpin Kementerian Agama, pos yang sebelumnya diisi Fachrul Razi.

&, Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai menteri kesehatan. Watak adalah mantan dirut Bank Mandiri dan PT Asan Alumunium. Terakhir, ia menjabat sebagai wakil gajah BUMN.

Presiden Jokowi mengatakan, keenam calon menteri ini akan dilantik di dalam hari Rabu (23/12).

Isu tentang perombakan (reshuffle) mulai ramai dibicarakan pada pekan ini, dan sejumlah tanda telah beredar di media dengan disebut-sebut akan mengisi dua kursi menteri yang kosong, yakni menteri sosial dan menteri kelautan serta perikanan.

Dua orang yang sebelumnya memasukkan pos itu, Edhy Prabowo serta Juliari Batubara, ditangkap KPK sebab kasus dugaan korupsi. Semenjak itulah, Presiden dituntut untuk segera merombak kabinetnya.

Selain mengisi posisi menteri dengan kosong, juga ada kabar bahwa beberapa menteri akan dirotasi.

Isyarat hendak ada reshuffle makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu Wapres Ma’ruf Mengabulkan sebanyak dua kali di Istana Merdeka, Senin kemarin.

Perombakan kabinet ini merupakan yang pertama dalam tadbir Jokowi periode kedua.

‘Tidak signifikan’

Dimintai tanggapan atas penunjukan enam gajah baru, pengamat kebijakan publik lantaran Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutnya sebagai “tidak signifikan membawa perubahan”.

Menurutnya, seharusnya Presiden Joko Widodo mengganti menteri-menteri lain yang disebutnya “hampir tidak melakukan banyak terobosan inovasi kebijakan dalam menyelesaikan wabah virus corona”.

“Jadi, akhirnya saya ngerasa perombakan ini tidak signifikan mendatangkan perubahan. Di tambah lagi, sosok yang menggantikannya seperti tidak tepat, ” kata Trubus kepada kuli BBC News Indonesia, Selasa (22/12) sore)

Trubus mencontohkan, sosok Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Budi Gunadi Sadikin.

“Panglima perang Covid-19 bukan dari kalangan dokter, tapi keluaran teknik nuklir, dan profesional di bidang ekonomi. Ini berpotensi pelik berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Nusantara (IDI) dan memahami masalah sejak perspektif kesehatan, ” ujarnya.

Menurutnya, ” r eshuffle menjadi suatu yang urgent karena ada menteri-menteri yang problematis tidak hanya soal integritas tapi juga kemampuan manajerial dan menjalankan perintah presiden. Tapi, saya otak kenapa cuma enam yang diganti. ”