Revisi UU Otsus Papua: Negeri akan tingkatkan dana istimewa dan tambah provinsi, pengamat: ‘Otsus bukan hanya tentang uang tapi memanusiakan orang Papua’

2 jam yang lalu

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat merasa “dibungkam” karena tidak dilibatkan dalam cara revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Independensi Khusus bagi Provinsi Papua.

“MRP memandang tidak ada niat baik dari pemerintah pusat mendirikan Papua sebagai satu satuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” kata Ketua MRP Timotius Murib pada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Rabu (31/03).

MRP meminta dikerjakan evaluasi secara menyeluruh daripada Pasal 1 hingga Pencetus 79 dalam UU Otsus Papua karena dalam 20 tahun pelaksanannya UU tersebut “tidak bernyawa” dan tak memberikan manfaat kepada karakter asli Papua.

Tengah, pemerintah hanya mengusulkan dua perubahan pasal yaitu di Pasal 34 tentang pemberian penerimaan khusus dan Bab 76 tentang pemekaran, kata pendahuluan Menko Polhukam Mahfud MD, saat menjadi pembicara Workshop Pendapat BPK terkait secara Pengelolaan Dana Otsus Daerah Papua dan Papua Barat, Selasa (30/03).

Baca juga:

Menurut peneliti dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, UU Otsus Papua tidak hanya sekedar pembagian uang.

“Tapi prinsip dibentuknya Otsus tersebut untuk meng-Indonesia-kan orang Papua, memperlakukan orang Papua bertambah baik dari masa lalu yang dipenuhi masalah kebengisan. Di situ ada perkara HAM, kesejahteraan, perlindungan adat dan ekologi, ” sekapur profesor riset yang penuh meneliti isu tentang Papua tersebut.

Cahyo menambahkan, UU Otsus Papua diciptakan sebagai jalan tengah antara tuntutan orang Papua yang ingin merdeka dengan pemerintah yang ingin Papua berdiam dalam NKRI.

Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menerima dana Otsus hingga Rp126, 99 triliun yang meningkat dari Rp1, 38 triliun pada tarikh 2002 menjadi Rp13, 05 trilun pada 2020 kemarin.

Dana Otsus itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan diperpanjang had 20 tahun ke ajaran dengan estimasi total Rp234, 6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

MRP: ‘Kami dibungkam’

Sumber gambar, YAYASAN KEADILAN DAN KELENGKAPAN MANUSIA PAPUA

Lembaga Rakyat Papua merasa “dibungkam” oleh pemerintah pusat karena tidak dilibatkan dalam jadwal revisi UU Otsus Papua yang kini sudah hadir ke Dewan Perwakilan Anak buah untuk kemudian dilakukan pembahasan.

“Itu adalah bagian sepihak Jakarta, tanpa pengesahan dan tidak sesuai secara aspirasi rakyat Papua. Ana mengalami pembungkaman demokrasi hak orang asli Papua. MRP menganggap tidak ada niat baik dari Pemerintah Pusat membangun Papua sebagai satu kesatuan dalam NKRI, ” kata Ketua MRP Timotius Murib.

Timotius menjelaskan, usai 20 tahun pengamalan UU Otsus Papua, pemerintah pusat dan masyarakat Papua harus duduk bersama “menyisir” satu demi satu urusan untuk melihat kelemahan dan kelebihan pelaksanaan UU itu, bukan hanya tentang derma dan pemekaran.

“Contoh, implemetasi UU Otsus Papua tak bisa dilaksanakan karena dibenturkan dengan UU yang sektoral, seperti UU Otonomi Wilayah sehingga menjadi tidak bernyawa dan tidak memberikan kebaikan kepada orang asli Papua, ” katanya.

Karenanya, empat bidang prioritas dalam UU Otsus Papua yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Papua.

Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua urusan dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Urusan 34 dengan menaikan langit-langit alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi dua, 25%.

Kedua, pemerintah merevisi Pasal 76 tentang pelebaran yang mana sebelumnya pemekaran dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR provinsi menjelma kini pemerintah dapat melangsungkan pemekaran secara sepihak.

ULMWP dan OPM dorong revisi Otsus Papua

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Tengah itu, Direktur Eksekutif Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, menolak seluruh tawaran dan program pemerintah pusat terkait UU Otsus Papua.

“Dana Otsus serta pemekaran itu tidak pernah berdampak ke masyarakat. Tersebut hanya upaya untuk semakin hadir di tanah Papua, militer diperbanyak, polisi diperbanyak, migrasi semuanya ke Papua tanpa mengetahui akar masalahnnya, ” katanya.

Senada dengan itu, juru bicara TPNPB- OPM Sebby Sambom mencurigai upaya pemerintah sebagai upaya untuk mendatangkan semakin penuh orang dari luar Papua untuk mengambil hak-hak desa dan kekayaan orang asli Papua.

“Kami dorong itu semua, pemekaran, uang dan lainnya omong ringan semua, ” katanya.

‘Meng-Indonesia-kan orang Papua’

Sumber gambar, STAF STEEL/AFP/GETTY IMAGES

Peneliti dari LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan tujuan sempurna dari dibentuknya UU Otsus Papua adalah untuk memanusiakan, meng-Indonesia-kan orang Papua, & memperlakukan mereka lebih cantik dibandingkan masa lalu yang dipenuhi kekerasan.

“Otsus itu tujuannya agar orang Papua bisa menikmati pembangunan, rekonsiliasi masa lalu, sesuai kekerasan politik, dan pengingkaran HAM, memanusiakan mereka jadi menyatu dengan Indonesia. Tapi ini semua tidak dibahas, yang muncul hanya perkara uang saja, ” introduksi Cahyo.

Cahyo menjelaskan, UU Otsus disahkan pada tarikh 2001 setelah sebelumnya pada pasca-reformasi 1998 terjadi pergejolakan politik dan konflik berdarah di mana masyarakat Papua menuntut kemerdekaan.

Karena tak mungkin memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah memberikan otonomi istimewa sebagai kesepakatan.

Namun kenyatannya, usai 20 tahun pelaksanaan, evaluasi atas UU itu hanya terkait secara dana dan pemekaran.

“Padahal terdapat empat masalah utama. Pertama, perspektif Otsus yang pelaksanannya tumpang tindih dengan UU sektoral. Ke-2, tata kelola yang tidak sesuai. Ketiga, kekerasan masih berlanjut, bahkan semakin menyusun saat Otsus diberlakukan, kaya di Intan Jaya, Nduga. Jadi untuk apa tersedia Otsus kalau ada kekerasan? Ini membentuk kegagalan Otsus di dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, ” katanya.

Terakhir, merupakan indeks pembangunan manusia orang asli Papua yang bertambah rendah dibandingkan pendatang.

Sehingga, menurut Cahyo, seberapa pun dana Otsus dinaikkan, bahkan hingga 10 kala lipat, tidak akan membawa manfaat dan perubahan bagi orang asli Papua.

“Jika pembangunan tidak memedulikan, melibatkan aspirasi, dan memperkuat identitas masyarakat Papua, dan menjaga kelestarian ekologi, ” ujarnya.

“Ini ialah momen tepat untuk melangsungkan evaluasi total UU Otsus yang melibatkan komponen umum adat, MRP, DPRP, gereja dan perempuan. Sehingga perbaikan UU ini memiliki pengesahan yang kuat dari lembah, ” tutupnya.

Derma Otsus Papua diperpanjang, penjagaan diperketat

Sumber gambar, ANTARA/HO-DOK HUMAS KEMENKO POLHUKAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Lembaga dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus Papua. Untuk itu diperlukan revisi beberapa pasal dalam UU Otsus Papua yang drafnya telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi agak-agak akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, menggunakan revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 urusan, yaitu Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran, ” ujar Mahfud.

Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No. 20 Tarikh 2020 tentang Tim Penyelarasan Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat, serta membentuk tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan simpanan Otsus.

Mahfud membicarakan, pembangunan di Papua masih belum efektif yang dikarenakan di antaranya situasi keamanan yang tidak kondusif, tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Untuk itu Mahfud MD meminta agar perlindungan terhadap penggunaan keuangan negeri harus lebih ditingkatkan.

Mahfud juga menegaskan kalau hubungan Papua dan NKRI sudah final, “tidak bisa diganggu gugat, dan hendak dipertahankan dengan segala imbalan yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan meskipun, akan kita pertahankan, ” tegas Menko Polhukam.

DPR: Kami perlu dengar pandangan masyarakat Papua

Ketua Badan Khusus Revisi Undang-Undang Otsus Papua, Komarudin Watubun, mengutarakan DPR perlu mendengar aspirasi dari masyarakat dan tahu situasi yang terjadi pada Papua.

Salah kepala aspirasinya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, adalah asosiasi Papua tidak hanya mau dana dan pemekaran, tapi juga perbaikan perlindungan PEDOMAN.

“Ada soal pengingkaran HAM. Namun itu aspirasi, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja namun semua nanti melalui pembahasan di pansus dan sikap serta bagian akan melihat urgensinya, ” kata Komarudin seperti dikutip Antara, Selasa, (30/03).

“Jadi ada dua pasal dengan diajukan pemerintah dalam revisi UU Otsus Papua. Kita tidak bisa menutup timbil bahwa Otsus Papua ada kekurangannya jadi mari diperbaiki, ” katanya.

Revisi UNDANG-UNDANG Otsus Papua telah mendalam dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR meyakini, revisi UU tersebut akan selesai dalam tahun ini.