RUU minuman beralkohol: Disebut ‘demi jaga ketertiban’, tapi dikritik ‘akan pati padam pariwisata’

RUU minuman beralkohol: Disebut 'demi jaga ketertiban', tapi dikritik 'akan pati padam pariwisata'

DPR kembali menggulirkan rancangan peraturan tentang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban & menaati ajaran agama, walaupun tidak ada data akademis yang membuktikan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol.

Di sisi lain, data Kementerian Keuangan menunjukkan bea minuman keras berkontribusi pada perekonomian negara dengan nilai sekitar Rp7, 3 triliun tahun lalu.

RUU tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman tulang.

Asosiasi importir minuman beralkohol mengutarakan khawatir jika disahkan, aturan itu akan membunuh sektor pariwisata.

Sementara, peneliti kebijakan publik mempertanyakan urgensi RUU itu, merujuk pada data Sistem Kesehatan Dunia (WHO) yang menuturkan bahwa Indonesia adalah salah utama negara dengan konsumsi minuman beralkohol terendah di dunia.

‘Menjaga ketertiban’

Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah kepala pengusung RUU larangan minuman beralkohol,   Illiza Sa’aduddin Djamal, berpendapat aturan itu penting demi memelihara ketertiban.

“Minuman beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal dan sebagainya. Di kondisi mabuk… k an banyak kasus pemerkosaan dan mair akibat kecelakaan lalu lintas & kasus-kasus lainnya yang berakibat buruk.

“Yang kita inginkan adalah menyembunyikan masyarakat dari dampak negatif minuman keras tersebut, jadi biar bertambah tertib, dan ada ketentraman, ” ujar Illiza.

Meski dia mengutarakan demikian, naskah akademis RUU itu tidak mencantumkan data tentang berapa jumlah kasus kekerasan yang berlaku akibat konsumsi alkohol.

Disimpulkan pula tidak ditemukan korelasi yang berpengaruh antara kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol.

Illiza, yang menjabat sebagai wakil Walikota Banda Aceh itu, memasukkan bahwa agama Islam, yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, melarang konsumsi minuman beralkohol. Menurutnya, agama-agama lain pun tidak mengizinkan umatnya minum hingga mabuk.

‘Membunuh pariwisata’

Merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos.

Menurut draf RUU yang diterima BBC, orang yang mengkonsumsi alkohol tak sesuai kaidah terancam dibui paling lama besar tahun atau denda paling penuh Rp50 juta.

“Saya sih ada kekhawatiran, jadi jangan sampai kelolosan. Tiba-tiba keluar larangan alkohol. Itu nggak benar lah. ”

“Kita nggak pengin disahkan. Kalau disahkan sepadan saja membunuh pariwisata Indonesia, ” kata Stefanus.

Minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dipakai cukai.

Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7, 3 triliun pada penerimaan cukai negara tarikh 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”.

Sementara, tahun lalu, DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan pembuat bir, PT Delta Djakarta, memperoleh lebih dari Rp100 miliar dari deviden perusahaan itu.

Stefanus berpendapat minuman beralkohol memang perlu diatur dan diawasi, misalnya mengenai piawai orang yang diizinkan mengkonsumsi, akan tetapi tidak dilarang.

Namun, pengusung RUU itu dari PPP, Illiza Djamal, tidak sepakat jika masalah ekonomi dipersoalkan.

“Kita harus berpikir keras hal apa yang nanti bisa memajukan perekonomian kita. Ternyata kan juga tak begitu signifikan pendapatan yang kita dapatkan [dari minuman beralkohol] dibanding dengan persoalan yang kita dapatkan dari minuman keras ini, ” ujarnya.

Meski begitu, ia serupa mengatakan akan ada konsumsi alkohol yang dikecualikan dari UU ini, seperti untuk wisatawan, ritual keagamaan, dan acara adat.

Salah satu terendah di dunia

Di sisi lain, Felippa Amanta, peneliti lembaga the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mempertanyakan urgensi DPR membahas RUU itu.

Merujuk data WHO, Felippa mengatakan Indonesia adalah salah satu negeri dengan konsumsi alkohol paling kurang di dunia.

“Menurut kami, RUU ini sama sekali tidak ada urgensinya karena angka konsumsi alkohol di Indonesia sangat rendah, salah satu terendah di dunia.

“Berdasarkan bukti WHO, beberapa tahun belakangan tersebut, Indonesia konsumsinya sekitar 0, 8 liter per kapita. Kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara, yang angkanya 3, 4 liter bagi kapita, ” kita juga masih jauh lebih rendah.

Dari bahan yang sama itu, Felippa membaca sebagian besar konsumsi alkohol dalam Indonesia itu unrecorded (tidak tercatat) ataupun tak legal.

Ia menambahkan bukannya melarang, pemerintah lebih baik menyusun dan mengawasi distribusi minuman berlelah-lelah.

Pasalnya, pelarangan minuman beralkohol akan berujung pada meningkatnya jumlah penggunaan minuman oplosan, sebagaimana yang diamatinya terjadi di Bandung pada tahun 2018.

Saat itu 57 karakter meninggal akibat miras oplosan.

RUU larangan minuman beralkohol pertama kali diusung oleh DPR pada tahun 2009, tapi tak disahkan maka dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019.

Pembahasan kembali sepi karena adanya perbedaan pendapat antara pengusung RUU, yang ingin melarang minuman berlakohol, dan pemerintah yang menginginkan konsumsi alkohol tak dilarang, tapi diatur.

Kali ini, RUU itu kembali diusung oleh PPP, PKS, dan Partai Gerindra.