RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disepakati di tengah ancaman demo buruh, “Ini akan bermanfaat besar”, kata pemerintah

RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disepakati di tengah ancaman demo buruh, "Ini akan bermanfaat besar", kata pemerintah

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kegiatan dan akan membawanya ke kerap paripurna DPR untuk disahkan di dalam pekan depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU itu akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta mendatangkan Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, jadi pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, ” begitu kata Airlangga dalam pernyataan tertulis.

Namun sejumlah penolakan masih terjadi. Selain ancaman mogok massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU dengan dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu.

Demokrat menyatakan RUU Membuat Kerja ‘cacat substansi dan prosedur’. Dalam surat pandangan fraksi dengan ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono tersebut, Demokrat menjelaskan, “Kami menilai penuh hal yang masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam dan komprehensif agar RUU Citaker tak timpang. ”

Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam buruh akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober.

Pembahasan RUU Menjadikan Kerja sedari awal telah menuai kontroversi. Pada bulan-bulan sebelum itu, aksi menolak RUU yang zaman dikenal sebagai Omnibus Law langsung disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, dan pegiat buruh.

Komisi Nasional Sah Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sempat meminta agar pemerintah serta DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh.

Tetapi pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlangsung. Berikut pro kontra yang mewarnai pembahasan RUU tersebut.

Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mencita-citakan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]”.

“Mudah-mudah jadi akhir kamar ini atau paling lambat agak-agak awal bulan depan, ” introduksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta supaya sebagian masyarakat yang masih menegah RUU untuk “mendukungnya”.

Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian menurut Luhut, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kurun lain, investasi itu harus memakai teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan jumlah tambah.

Luhut kembali menekankan bahwa RUU Cipta Kerja itu dirancang buat menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman modal, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa gelar demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menumpukan RUU Omnibus Law disuarakan sebab sekelompok mahasiswa, LSM dan motor buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, dengan berunjuk rasa pada pertengahan Agustus.

Di Yogyakarta, sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa, pegiat LSM dan buruh, menerapkan aksi lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08).

Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mereka mewujudkan aksi jalan kaki dari putaran UGM menuju pertigaan Gejayan, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Furqon Ulya.

Sambil berorasi, mereka mendatangkan poster dan spanduk berisi syarat menolak RUU Omnibus Law ataupun Cipta Kerja.

“DPR menyalahi kata sepakat. Di masa reses, mereka melanjutkan membahas RUU ini. Makanya, beta turun ke jalan kembali, ” kata Lusi, humas ARB.

“Kami bakal terus turun ke jalan, sampai pembahasan Omnibus Law di DPR dibatalkan, ” tambah Revo, motor ARB lainnya.

Mereka juga mempertanyakan permintaan DPR yang mengaku sudah melibatkan perwakilan serikat buruh dalam pengkajian draf rancangan aturan itu.

“Tapi mereka tidak mewakili aspirasi rumpun buruh, petani, atau mahasiswa, ” tambah Revo.

Adapun para pegiat pekerja pada bulan Agustus juga mengemukakan penolakan mereka terhadap beberapa rancangan pasal yang dianggap akan menyengsarakan mereka.

Mereka menilai, RUU itu dapat menciptakan pemutusan hubungan kegiatan massal, dan kesulitan ekonomi untuk kelompok pekerja dan Indonesia secara umum, kata pegiat buruh.

Di tengah penolakan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal pada rancangan aturan tersebut.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja & mengklaim aturan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja berperan membahas pasal-pasal yang disebut merugikan buruh.

Merespons situasi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Bani adam Ahmad Taufan Damanik meminta supaya pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Alasannya, draf rancangan peraturan itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga menilai pembahasan RUU itu “tergesa-gesa”.

“Dan hanya memberikan ruang partisipasi yang sangat kecil tempat partisipasi bagi kelompok buruh, ” katanya, Kamis (13/08).

“Setelah beta kaji baik-baik, kami merekomendasikan kepada presiden RI dan DPR biar tak melanjutkan pembahasan RUU membikin kerja atau omnibus law di rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan PEDOMAN bagi seluruh rakyat indonesia.

“Juga untuk mencegah terjadinya komplikasi pola politik, sistem hukum, tata bagaikan, dan lain-lain, ” jelas Damanik.

B eda pendapat negeri dan DPR soal target waktu penuntasan RUU Omnibus Law

Sebelumnya, pemerintah dan DPR berbeda pendapat mengenai bahan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak introduksi ditolak para pegiat buruh.

Dalam bermacam-macam kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah menyatakan pembahasan undang-undang itu diharapkan jadi sebelum 17 Agustus nanti

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru pada tingkat awal.

Sementara Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Dialog Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja & apresiasi kesepakatan yang dicapai kurun pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi catatan karena ditunggu sebab berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU tersebut dapat selesai dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus.

Namun dalam sisi lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda dengan tingkah laku yang ditunjukan DPR.

DPR bersama secara kumpulan serikat pekerja kemarin terakhir saja membentuk tim bersama buat membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Rencananya tim tersebut baru akan mulai bekerja bersama melakukan pembahasan di dalam 18 Agustus 2020 mendatang.

Himpunan serikat buruh yang mewakili 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja di Indonesia saat itu mengantarkan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana pada setiap hari akan dilakukan diskusi sekitar empat jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi dan kembali beraksi’

Liga Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tergabung dalam kumpulan serikat pekerja menyatakan akan keluar dari awak bersama dan turun beraksi ke jalan jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini minus perubahan.

Seperti langkah terdahulu dengan dilakukan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini bakal bicara soal substansi, menerima data dan konsep kami. Strategi awak lobi dan aksi. Jika cita-cita kami ditolak maka kami mau melalukan aksi terus-menerus, ” sekapur Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

Target pra 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Pemimpin DPR Sufmi Dasco Ahmad membicarakan akan sangat sulit jika pengkajian RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang awak kerja, baru mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang menimbulkan klaster ketenagakerjaan jangan dibahas awal, ” kata Dasco.

Ia pun mengisbatkan bahwa DPR akan menerima informasi dari serikat buruh dalam perubahan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Kepala Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak mungkin selesai sebelum HUT RI karena masih banyak hal yang perlu dibahas, seperti ada dua ribu daftar inventarisasi masalah yang perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha daripada total 15 bab yang ada dalam RUU tersebut.

Namun, Carik Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah dan legislatif sudah membahas lima bab.

Khusus buat bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan perdebatan sudah dilakukan dalam kurun zaman sebulan terakhir yang dilakukan dengan tripatrit dengan melibatkan serikat praktisi.

‘Terlalu mencekik para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian penerapan di sebuah pabrik yang bertanda Noval mengatakan kondisi perekonomiannya masa ini tengah sangat sulit kelanjutan dari wabah virus corona.

Ia harus mengalami pemotongan gaji maka tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup sekarang susah, yang ada di pas-pasin , pada cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat berat untuk kami, ” kata Noval.

Noval yang sudah bekerja lebih daripada 11 tahun tidak bisa membayangkan masa depannya jika kondisi sulit saat ini akan ditambah secara disahkannya RUU Ciptaker yang dia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh tersebut kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK pegawai tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak mampu pesangon.

Apa yang akan dikerjakan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

RUU Ciptaker dinilai ‘berbahaya’

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena sejak awal pembahasan tidak pernah membabitkan serikat buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar pula menegaskan bahwa serikat pekerja tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Menurut Kahar jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis pada proteksi pelestarian bagi pekerja Indonesia. Buat bertapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Nanti akan berimplikasi pada suram memiliki daya beli dan meluluskan perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa pokok berbahaya dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di seluruh jenis pekerjaan dan semua jenis industri. Jadi kami akan menjelma pekerja outsourcing dan kontrak sebaya hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tidak adanya jaminan dan kepastian pendapatan sebab upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum daerah yang nilainya jauh lebih mungil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang berlaku UMP yang nilainya lebih kecil, ” kata Kahar.

Ketiga, agunan sosial seperti hari tua & kesehatan akan sulit didapatkan sebab menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.

Berita ini diperbarui pada Minggu, 4 Oktober 2020, kira-kira pukul 17. 00 WIB, dengan menambahkan pernyataan Menko Perekonomian dan fraksi Demokrat di DPR mengenai RUU Cipta Kerja yang telah disepakati.