Satgas BLBI disebut pengamat tak bergigi: ‘Pemerintah seolah-olah melecehkan dan tutup mata ada tindak pidana’

5 jam yang lalu

Sumber gambar, AFP

Satuan Tugas Penanganan Benar Tagih Negara Dana Tumpuan Likuiditas Bank Indonesia bentukan Presiden Joko Widodo, dikenal “tidak bergigi” dalam mengagut-agut dan menagih uang negara yang dikemplang para obligor – yang dinilainya mencapai Rp110 triliun lebih.

Pasalnya, pendekatan dengan digunakan Satgas adalah dasar perdata, bukan hukum kejahatan yang disebut “lebih tegas” oleh seorang pakar asas tindak pidana pencucian uang.

Tapi pemerintah mengeklaim siasat yang diambil sudah pas dan meminta kepada obligor BLBI agar secara manasuka melunasi utangnya kepada negeri.

Pakar hukum pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih, mengaku pesimistis Satgas Pengerjaan Hak Tagih Negara Pemberian BLBI bisa mengembalikan kekayaan negara yang dikemplang sebab setidaknya 40 lebih obligor dalam dua tahun.

Ini sebab upaya perdata terbukti tak cukup kuat memaksa para-para pengutang menyelesaikan kewajibannya.

Catatan Yenti setidaknya ada tiga lembaga serupa dengan dibentuk pemerintah untuk melelah aset BLBI tapi urung, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998 dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) pada 2004.

Bagi Yenti, pemerintan harus mengutamakan pendekatan hukum pidana dalam menangani persoalan itu selama belum memiliki Peraturan Perampasan Aset.

“Kalau pidana punya daya paksa lebih kuat daripada hati-hati. Karena perdata itu bargaining terus. Makanya saya berpendapat kok aneh pemerintah itu seolah-olah gampangin , seolah-olah tutup lengah ada tindak pidana, ” ujar Yenti Garnasih pada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/04).

“Sejak asal (BLBI) ini pidana manipulasi karena dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia ada yang dikemplang, bukan untuk bayar ke nasabahnya, ” sambungnya.

Sumber gambar, AFP

Yenti juga mengutarakan dengan menggunakan upaya kaidah pidana, bakal memudahkan Satgas ketika hendak melacak aset bermasalah di dalam negeri, maupun yang berada di sungguh negeri.

Sebab Indonesia bisa meminta bantuan negeri lain – yang sudah menjalin perjanjian hukum pidana timbal balik ( Mutual Legal Assistance ) – untuk menutup kekayaan hasil kejahatan mereka.

Berbeda dengan hukum teliti, yang menurutnya, tak mempunyai upaya paksa dan kasar.

“Kalau perdata tersebut kan sifatnya privat. Tatkala kalau mau kerja sama tindak pidana, negara dengan negara. ”

Karena itulah, dia ragu Satgas siap menyelesaikan tugasnya dalam dua tahun atau sampai 2023.

“Proses memilah aset dengan akan disita saja setahun belum akan selesai dan alurnya kemana-mana. Sebab ada kemungkinan asetnya sudah dijual atau dipindah tangankan. Nyata akan mandek. Jadi banyak masalahnya. Itu mengapa harusnya Satgas berkoordinasi dengan KPK. ”

ICW: Buka nama obligor dana BLBI ke publik

Peneliti dari LSM anti-korupsi, ICW, Kurnia Ramadhana, juga tak yakin Satgas bisa bekerja optimal tanpa adanya Undang-Undang Perampasan Kekayaan yang mandek di DPR sejak 2012.

Ia menyebut pembentukan Satgas “terburu-buru dan tidak dipersiapkan secara matang” sebab lahir menyusul gencarnya kritik publik untuk keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan pasal BLBI.

“Tim itu memperlihatkan kegagalan pemerintah di merumuskan kebijakan. ”

Sumber gambar, ANTARA

Bagi Kurnia hal pertama yang harus dijelaskan Satgas adalah mengambil kepada publik nama-nama obligor BLBI yang belum mengakhiri utangnya dan besaran pinjaman yang harus dibayar pada negara.

Selain itu, Satgas juga harus mendedahkan strategi yang dipakai di menjalankan tugasnya.

Tersebut dilakukan agar tidak melahirkan kecurigaan di masyarakat bahwa pemerintah mengistimewakan pengemplang pinjaman negara.

“Pemerintah buka dulu siapa-siapa nama obligor dan berapa kewajiban mereka supaya publik bisa mengatur nanti terhadap tim yang dibentuk pemerintah. ”

Barang apa kata pemerintah?

Pengarah Dasar Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, jalan perdata yang ditempuh negeri sudah tepat.

Ia merujuknya pada putusan Mahkamah Agung pada Juli 2019 yang membebaskan Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam perkara dalam tentang dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

“Kalau ada pertanyaan kok berpindah dari pidana ke perdata? Enggak pindah. Pidananya enggak ada. Makanya pemerintah membentuk Satgas, ” tambahan Mahfud Md dalam konferensi live streaming usai menjadikan rapat koordinasi Satgas Pengerjaan Hak Tagih Negara Sedekah BLBI di kantornya, Kamis (15/04).

Hitungan Kementerian Keuangan, total aset hak tagih dana BLBI mencapai Rp110 triliun lebih.

Sumber gambar, Getty Images

Setidaknya ada enam macam wujud tagihan, antara lain dalam bentuk kredit sekitar Rp101 triliun, dalam bentuk properti sejumlah Rp8 triliun, dan wujud lainnya seperti saham had rekening mata uang ganjil.

Kendati demikian, cakap Mahfud, Satgas tersandung masalah yang ia sebut jadi “12 kompleksitas persoalan penagihan” lantaran ada jaminan yang digugat oleh pihak ke-3 atau berpindah ke sungguh negeri sehingga gagal dirampas negara.

Jika di dalam proses pelacakan dan penagihan problem tersebut masih ditemukan maka Satgas, lanjut Mahfud, akan menggunakan upaya patokan pidana.

Ia pula berjanji akan segera mengungkapkan nama-nama obligor yang telah melunasi utangnya dan dengan belum.

“Kalau ada pidana, akan ketemu dibanding penelurusan itu. Kita pun tidak menutup pidana. Contoh ada obligor atau debitur melakukan tindak pidana, kita seret lagi ke pengadilan. Makanya ada Kapolri dan Kejaksaan Agung. ”

“Tentu kami harapkan kepada mereka yang merasa punya pinjaman akan sangat baik, secara sukarela datang ke pemerintah, karena kasus di MA selesai. ”

Dana BLBI merupakan skema bantuan ataupun pinjaman yang diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang hampir berantakan dihajar krisis moneter 1998 di Indonesia.

Total dana yang disalurkan sebesar Rp 147, 7 triliun kepada 48 bank. Hendak tetapi dana itu justru banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyaluran biar terindikasi terjadi penyimpangan bersandarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).