‘Saya lepas jilbab dicap bersusila buruk, diintimidasi, dikucilkan lingkungan’ — tantangan dan perlawanan siswi yang menolak berjilbab di sekolah negeri

saya-lepas-jilbab-dicap-bermoral-buruk-diintimidasi-dikucilkan-lingkungan-tantangan-dan-perlawanan-siswi-yang-menolak-berjilbab-di-sekolah-negeri-30

5 jam yang lalu

Sumber gambar, Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Peraturan wajib jilbab yang sewenang-wenang dan diskriminatif di sebanyak sekolah negeri di Indonesia telah menyebabkan tekanan psikologis bagi siswi dan pengasuh perempuan yang menolaknya, serupa itu laporan organisasi Human Rights Watch (HRW).

Bahkan ada beberapa korban — diantaranya ada yang beragama Islam — dilaporkan menikmati depresi dan berusaha pati padam diri setelah mendapat lagu keluarga dan lingkungan.

Dalam laporan setebal 150 halaman, berjudul ‘Aku ingin lari jauh’: Ketidakadilan aturan berpakaian bagi perempuan di Indonesia , yang diliris Kamis (18/03), HRW mendokumentasikan para siswi dan guru perempuan di beberapa kota di Indonesia yang menolak berjilbab sudah mengalami perundungan yang menggembung.

“Anak yang tidak setia dengan jilbab dipaksa muncul sekolah atau mengundurkan muncul di bawah tekanan, ” kata Elaine Pearson dibanding HRW, Kamis.

“Sementara pegawai negeri rani kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri untuk menghindari tuntutan terus-menerus memakai kudung. ”

Laporan ini diterbitkan hampir sebulan setelah negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama-sama Tiga Menteri yang melarang aturan busana sekolah, menyusul protes siswi Kristen dengan dipaksa berjilbab di suatu sekolah negeri di praja Padang.

“Pemerintahan Jokowi harus memegang teguh dan menegakkan SKB Tiga Menteri ini yang melarang pemaksaan jilbab, dan kemudian melangkah bertambah jauh dengan mengakhiri seluruh peraturan yang diskriminasi seks di sekolah atau wadah kerja, ” kata Elaine Pearson.

Sejak 2014 hingga tahun ini, HRW melakukan wawancara antara asing 140 siswi, guru hawa di beberapa sekolah daerah di kota di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, dengan sebagian besar mengalami tekanan psikologi, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri.

Sumber gambar, AJI STYAWAN/ANTARA MENJEPRET

Laporan ini pula merekam kasus remaja & perempuan yang mengalami body dysmorphic disorder — usikan psikologis dengan perasaan merasa kurang pada penampilan diri akibat perundungan dan ancaman terus-menerus.

“Peraturan-peraturan itu merupakan serangan atas benar dasar kebebasan beragama, berekspresi, dan privasi, ” logat Andreas Harsono dari HRW Indonesia.

Aturan baju yang dianggap diskriminatif tersebut juga disebutnya sebagai serangan atas kemampuan perempuan menggondol pendidikan, pekerjaan, dan taruhan sosial.

Menurut Andreas, tak semua korban diskriminasi preskripsi busana ini menyatakan siap apabila jati dirinya diungkap dalam laporan HRW. “Sebagian korban takut, trauma, ” katanya.

Berikut kesaksian besar orang korban dan kepala orang yang merekam kasus-kasus perundungan dialami beberapa korban. Mereka memberikan kesaksian kepada HRW dan BBC News Indonesia kemudian mewawancarai mereka secara terpisah, Rabu (17/03):

‘Saya lepas jilbab, karena ini tubuh hamba sendiri’ — Kisah Nadya Karima Melati

“Hei, jilbabnya mana! ” Ucapan sang guru saat dirinya menjadi siswa SMA Jati II di Cibinong, Kabupaten Bogor, terus membekas — hingga kini, 10 tarikh kemudian.

Saat tersebut, Nadya Karima Melati, kemunculan 1994, mengaku dirinya sudah mempertanyakan mengapa perempuan harus menutup rambutnya dengan sehelai kain. Itulah sebabnya, tempat kemudian beberapa kali melepas jilbabnya saat di lingkungan sekolah.

Lalu, “Hei, jilbabnya mana! Itu [guru] sambil nunjuk-nunjuk [ke muka saya], “Nadya — seruan akrabnya — menghela bernapas panjang.

“Itu selalu diulang-ulang dan dijadikan metode untuk mendisplinkan murid rani di sekolah, ” ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (17/03) malam, mencuaikan zoom.

Nadya, yang mematuhi Islam, mengaku dirinya “dijebak” dengan aturan yang tidak tertulis di sekolahnya yang mengharuskan siswa perempuan harus berjilbab.

Sumber gambar, Dokumentasi Nadya Karima Melati

“Kata-kata ‘jilbabnya mana’, itu betul-betul jadi alat untuk mendisiplinkan tubuh dan mengunci hawa dalam ruangnya yang belakangan membuat dia tidak bisa kemana-mana, ” kata Nadya.

Karena tidak suka serta tidak pernah menerima ‘kewajiban’ berjilbab di sekolah, Nadya acap mencopotnya di dunia sekolah. Ketika didamprat gurunya, barulah dia memakainya teristimewa.

“Dan ketika aku ke luar pintu gerbang [saat pulang sekolah], aku sibak lagi, ” kali ini dia seraya tertawa.

Dia memang menolak mengenakan kudung, tapi saat itu dia tidak mampu menghadapi tekanan pihak sekolah, keluarga serta teman-temannya yang berjilbab.

Sumber gambar, Dokumen Nadya Karima Melati

Nadya kemudian teringat ucapan teman-temannya era dia melepas jilbabnya karena kegerahan: “Eh, jangan dibuka, auratnya nanti dilihat bujang… ”

Belum lagi, barang apa yang disebutnya sebagai “sistem penilaian” terkait perilaku siswa yang melepas jilbab.

“Aku merasa kalau lepas kudung, berarti aku melanggar sistem sekolah, karena ada poin [nilai], berarti saya dianggap anak bandel.

Serta, “kalau aku jadi ugal-ugalan, nanti kalau nilaiku berapa pun, tidak akan ngefek , karena di rapor akan ditulis bahwa moralku buruk. ”

Kelak, dia mengecap keterpaksaannya mengenakan jilbab di masa SMA itu jadi “konformitas”. Itu dilakukannya karena itu satu-satunya “cara buat diterima masyarakat” yang mewajibkan jilbab.

Sumber gambar, Dokumen Nadya Karima Melati

Namun, tekanan masyarakat tentang ‘kewajiban jilbab’ terus menghantuinya, hingga dia memasuki bangku pelajaran di jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

“Puncak depresinya masa akhir semester, ketika awak memutuskan melepas jilbab, ” ujarnya. “Dan itu guncangan besar, karena aku betul-betul dikucilkan lingkungan. ”

Kepada tim peneliti HRW, Nadya mengaku dirinya di masa itu “harus bolak-balik ke psikolog-psikiater” karena “percobaan bunuh diri” karena ditekan dan diintimidasi akibat mengambil jilbab

Toh Nadya terus melawan. Di akhir zaman kuliahnya, dia “sengaja” menjemput kajian tentang Islamologi buat skripsinya. Pilihan intelektual itu ditempuhnya “demi melawan argumentasi jilbab adalah suatu yang wajib. ”

“Kita harus memberi pemahaman, bahwa kalau lepas jilbab dan perempuan memiliki tubuhnya sendiri, itu tidak apa-apa.

“Kalau kamu kelihatan rambutmu, kamu tetap jadi perempuan, dan tidak ada bagian antara perempuan baik dan tidak baik-baik. Semua hawa adalah manusia, ” habis-habisan Nadya.

‘Anak kami diminta pakai jilbab, karena rambut bisa timbulkan ambisi seksual’

Di sebuah kota di pulau Jawa, seorang ibu yang putrinya mengalami perundungan akibat didiskriminasi lantaran menolak berjilbab kaya dituntut sekolahnya, meminta supaya jati dirinya dan anaknya disembunyikan.

Di awal wawancara, Rina — bukan nama sebenarnya — menyebut dirinya Muslim, tapi memilih tak berjilbab, meski dulu tahu mengenakannya.

Kemudian tempat menggarisbawahi bahwa dia & suaminya tidak pernah mendesak “anaknya mengenakan jilbab ataupun melarang mengenakan jilbab”.

Sumber gambar, Harviyan Perdana Putra/ANTARA MENJEPRET

Mengenakan jilbab adalah pilihan, sebagaimana dia mengalami agamanya, ujarnya.

“Ini sekaligus agar anak kami bisa belajar untuk punya pilihan, dan bisa menetapkan menumpu dirinya, ” katanya.

Dia kemudian menyebut apa yang disebutnya prinsip bahwa kerudung tidak boleh dilarang & sebaliknya jilbab tidak bisa dipaksakan.

Dari cara pandang seperti ini, Rina bisa memahami ketika anaknya sedia melepas jilbab ketika mau melanjutkan ke sebuah SMP negeri — setelah sebelumnya mengenakannya.

Namun di sinilah awal masalah muncul. Guru agama di SMP negeri itu mendorong putrinya agar mengenakan jilbab.

“Teman-temannya juga mulai bertanya ‘kenapa kamu tidak pakai jilbab'”? Ungkapnya. Situasi ini lalu membuat anaknya “tidak nyaman”.

Sumber gambar, Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Rina dan suaminya kemudian menemui kepala sekolahnya dan memperoleh kepastian bahwa mengenakan jilbab bukanlah kegiatan. “Tetapi disarankan memakai kerudung. ”

Akhirnya dicapai kesepakatan: Putrinya hanya mengenakan kerudung pada saat pelajaran petunjuk. Rina dan anaknya meluluskan.

Tetapi sang guru agama tetap gencar menyatakan ‘dosa kalau perempuan tidak mengunci aurat’. Rina menyebut hal ini berlangsung terus-menerus mematok anaknya naik klas perut.

Suatu saat anaknya menyalurkan isi hatinya kepada si ibu, setelah gurunya membicarakan “rambut bisa menimbulkan keinginan seksual” sehingga mengenakan jilbab itu merupakan kewajiban.

Pada perkembangannya, guru agama — yang juga wali klas — terus mengecek biar sang anak mengenakan kerudung, tidak semata saat memasukkan pelajaran agama. “Ini terus-menerus, ” katanya.

Akibatnya, “anak saya merasa tidak konfiden, dan selalu mempertanyakan ‘kenapa saya tak mengenakan kudung, kok jadi masalah’, ‘kenapa perempuan yang pakai jilbab dapat mencegah birahi yang memandangnya. ‘”

Sumber tulisan, JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO

“Dia bahkan bertanya ‘kenapa Islam menjadi diskriminatif kepada perempuan’, ” ungkap Rina. Di sini dia menganjurkan pemahaman bahwa ada penangkapan yang dominan dan represif terhadap agama.

“Anak selalu menjadi marjinal dari masyarakat sekolahnya itu, dia merasakan lain sendiri, ” katanya. Dia kemudian hati-hati mendirikan pertemanan. “Ini berat buat anak seusia dia. ”

Hal inilah dengan membuat Rina dan suaminya menemui kepala sekolah. Mereka kemudian diminta menemui langsung wali klasnya.

“Oh ibunya yang melarang anaknya mengenakan jilbab, ” ujar sang wali kelas, masa melihat Rina tak berjilbab. Di sinilah, suaminya membaca bahwa jilbab tidak tetap bagi muslim.

Menurutnya, wali klas berkilah bahwa penerapan jilbab adalah aturan sekolah. Rina tidak pernah menjumpai aturan itu. Pada titik inilah, Rina kemudian menyongsong Ombudsman untuk menanyakan apakah jilbab wajib di madrasah negeri.

Sumber gambar, JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO

Ombudsman kemudian mengeluarkan rekomendasi biar kepala sekolah mengawasi sang guru agama tersebut. Jawatan dinas pendidikan setempat juga diminta mengawasi sekolah-sekolah pada lingkungannya.

Sekolah yang terlibat juga diminta merevisi petunjuk yang menyebutkan jilbab adalah kewajiban. “Setelah itu, bujang saya tidak pernah ditekan guru agamanya dan bani saya merasa lebih tenteram. ”

Di penghujung ramah, Rina mengharapkan agar dunia pendidikan memungkinkan anak-anak buat belajar menerima perbedaan.

“Yaitu menciptakan anak-anak dari bermacam-macam dasar bisa belajar bersama dengan nyaman. Mau kemana lagi, kalau sekolah kampung tidak menyediakan hal semacam itu, ” tandas Rina.

‘Identitas sebagai non-Muslim tidak dihargai’

Nur Laeliyatul Masruroh, yang terlibat mewawancarai target peraturan wajib jilbab pada Kota Solok, Padang, Enau hingga Banyuwangi dalam penelitian HRW, menyebut sebagian besar mereka “yang dipaksa berjilbab” mengalami trauma.

Dia mengungkap seorang siswi Katolik dengan dipaksa mengenakan jilbab pada sebuah sekolah negeri dalam Banyuwangi, sehingga dia sempat menolak bersekolah.

Sumber gambar, Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

“Gurunya mengatakan ‘nanti yang ikut olah raga harus pakai jilbab ya’, real itu tidak ada kesibukan keagamaan, ” ungkap Sinar kepada BBC News Nusantara, Rabu (17/03) malam.

Pada Nur pada 2018 berserakan, siswi itu mengalami pukulan karena merasa tidak diterima di lingkungannya. “Dia akhirnya tidak mau sekolah, & dia menangis saat kami wawancarai, ” katanya.

Dalam Kota Padang, Nur serupa mewawancarai seorang siswi Kristen yang orang tuanya harus merogoh kocek lebih pada untuk membeli kain dan menjahitnya menjadi jilbab dengan lebarnya harus bisa menyimpan pantat dan rangkap besar.

“Dan ketika tidak menutup [syarat] itu, ada guru mencatat pokok. Kalau melakukan pelanggaran terus-menerus, itu dapat dikeluarkan daripada sekolah, ” ujarnya.

Nur juga sempat mewawancarai siswi Kristen di sekolah jati yang keluarganya masuk kategori miskin. Menurutnya, mereka tak punya pilihan, karena madrasah swasta biayanya lebih langka.

Sumber gambar, Wahdi Septiawan/ANTARA MEMOTRET

“Itu membuat mereka mau-tidak-mau tunduk pada patokan sekolah, dan ini melaksanakan identitas mereka sebagai non-Muslim tidak dihargai, ” ungkap Nur.

Dia dipaksa berjilbab sejak SD, SMP hingga SMA. “Tapi mereka takut sekali kasus tersebut terekspose media. Mereka tidak mau namanya disebutkan, karena minoritas. ”

Di Enau, Nur mengakui ada siswi Muslim yang berani melawan kebijakan pimpinan sekolah negeri yang mewajibkan siswinya memakai model jilbab yang bertambah ketat.

“Dia tidak menegasikan jilbab, tapi mempertanyakan kenapa model jilbabnya besar dan menutup dada serta nyata, ‘kan panas, ” kata pendahuluan Nur Laeliyatul menirukan si siswi.

Dia melawan dengan menggelar lomba semacam ‘jilbab cantik’. “Tapi ini ditegur, karena dianggap jilbab tersebut tidak sesuai syariat, ” ungkap Nur, yang saat ini aktif di organisasi CSAVE (Civil Society Against Violent Extremism).

Bagaimana evaluasi pengoperasian SKB tiga menteri?

Aktivis HRW Andreas Harsono mengatakan, sejak SKB 3 menteri tentang larangan memandang jilbab di sekolah kampung diberlakukan, “baru sedikit ada perubahan” di lapangan.

Dia memberikan contoh, anyar 23 siswi di suatu sekolah menengah atas pada kota Padang, yang disebutnya “menggunakan hak mereka untuk memilih [berjilbab atau tidak]”.

Sumber gambar, AFP

“Ratusan siswi lainnya tidak memilih. Kenapa ini terjadi? Sebab, peraturan sekolah [terkait kewajiban jilbab di sekolah negeri] belum diubah, ” kata Andreas kepada BBC News Indonesia, Rabu (17/03).

Faktor lainnya, demikian Andreas, sanksi bagi sekolah dengan menolak menjalankan SKB 3 menteri, belum dijalankan sanksinya.

“Jadi kita belum tahu ada perubahan yang kasatmata, tetapi ini sebuah sikap positif, karena dari semua peraturan [diskriminatif], yang paling besar dampaknya, dengan paling melanggar bagi siswi dan guru perempuan, merupakan peraturan Kemendikud tahun 2014 tentang aturan seragam madrasah, ” jelasnya.

Pada 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan seragam sekolah di mana digambarkan “busana Muslimah” dengan rok lama, kemeja lengan panjang, serta jilbab.

Menurut Andreas, peraturan itu memberi tanda bahwa itulah satu-satunya opsi bagi para gadis Muslim.

Sumber gambar, Getty Images

Akibatnya, aturan itu kemudian mendorong dinas pendidikan di daerah untuk memperkenalkan peraturan-peraturan baru.

Dia meneruskan, hal ini lantas membakar ribuan sekolah negeri, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, untuk merekam ulang tata terbit sesuai sekolah, yang mewajibkan kudung bagi Muslimah.

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kultur yang menandatangani peraturan tahun 2014, mengatakan kepada Human Rights Watch, peraturan tersebut memberi dua pilihan: kemeja lengan panjang, rok panjang dan jilbab, atau seragam tanpa jilbab.

Dikutip oleh Andreas Harsono, Nuh mengatakan, “Saya membuat susunan itu. Tapi jilbab tidak wajib. Tidak ada logat wajib di sana. ”

Dia menekankan kalau setiap siswi Muslim seharusnya bisa memilih apakah mau memakai jilbab atau tidak.

Sumber gambar, Getty Images

Dihubungi terpisah, Pengelola Tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hendarman mengatakan, ada waktu kira-kira satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan SKB tiga gajah itu.

“Tenggang waktu selama satu bulan itu pantas kesepakatan. Tidak mungkin untuk mengevaluasinya dalam hitungan keadaan. Karena mereka antara asing harus lihat aturannya, ” kata Hendarman kepada BBC News, Rabu malam.

Bertemu kebijakan otonomi daerah, suruhan mengawasi pelaksanaan SKB 3 menteri itu berada pada masing-masing Kantor Dinas Pelajaran tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Mereka yang berwenang, ” katanya. “Nanti mereka yang harus mengecek dan meluluskan laporannya, ” kata Hendarman kepada BBC News Nusantara, Rabu (17/03) malam.

Sampai sejauh ini, Kemendikbud belum menerima laporan yang isinya membenarkan adanya dugaan pengingkaran SKB tiga menteri sebab pihak sekolah. “Dan belakang tanggal 28 Maret, tersebut masuk satu bulan, ” katanya.

Sumber gambar, ROMEO GACAD/GETTY IMAGES

Menurutnya, hukuman yang akan diberikan Kemendikbus terhadap pengelola yang menumpukan menjalankan isi SKB tiga menteri adalah “pengurangan persediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jadi sekarang kami menduduki, menunggu laporan evaluasi sejak kantor dinas di praja atau provinsi, ” ujar Hendarman.

Berdasarkan SKB yang baru, pemerintah daerah dan kepala sekolah diperintahkan mencabut semua aturan wajib kudung sebelum 5 Maret 2021 dan sanksi akan mulai diberlakukan kepada kepala madrasah dan kepala daerah, yang tidak mematuhi keputusan tersebut, pada 25 Maret 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayan diberi wewenang buat menahan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah dengan mengabaikan keputusan tersebut.

Tulisan Keputusan Bersama tersebut cuma mencakup sekolah negeri yang berada di bawah tata pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan ini tidak meliputi sekolah negeri dan madrasah tinggi Islam di lembah Kementerian Agama.