Sebanyak kelompok buruh serukan pembahasan RPP UU Cipta Kerja dihentikan karena gugatan di MK masih berlaku

sejumlah-kelompok-buruh-serukan-pembahasan-rpp-uu-cipta-kerja-dihentikan-karena-gugatan-di-mk-masih-berlangsung-16

2 jam yang lalu

Sejumlah kelompok buruh menegasikan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), aturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja yang kontroversial, dan menyebutnya sebagai sistem “perbudakan”.

Pakar hukum mengatakan “kepercayaan diri” pemerintah melanjutkan RPP Cipta Kerja dalam tengah gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menguatkan dugaan kebijakan ini sebagai “pesanan”.

Namun, perwakilan pengusaha menolak tudingan tersebut, dan mengatakan aturan dalam RPP sudah cukup adil dan melindungi hak buruh.

Pemerintah menegaskan, RPP khusus kluster ketenagakerjaan ini sudah selesai dibahas dengan melibatkan pihak buruh dan pengusaha.

Kausa pekan ini, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menyatakan empat Program Peraturan Pemerintah (RPP), aturan bani dari Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah selesai dibahas.

Keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu antara lain RPP mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Zaman Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, beserta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Dan alhamdulillah , keempat RPP tersebut telah selesai kami telaah dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan, ” ucapnya dalam situs resmi Kemenaker.

RPP klaster Ketenagakerjaan sudah diserahkan ke Kemenko Bidang Perekonomian untuk diunggah pada portal resmi UU Membuat Kerja. Keempat RPP tersebut serupa sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak pekan lalu.

Selanjutnya, RPP akan disunting untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan. Morat-marit, akan serahkan kembali kepada Tata usaha Negara untuk proses penetapan sebab Presiden RI.

“Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Susunan Pemerintah ini sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ” kata Menaker Ida Fauziyah.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) menolak terlibat dalam pengkajian seluruh RPP tersebut karena era ini sejumlah pasal Undang Undang Cipta Kerja sebagai induk RPP masih dalam proses gugatan pada Mahkamah Konstitusi.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari asing

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-KSPI, Riden Hatam Aziz menilai seluruh RPP terkait kluster ketenagakerjaan tersebut sebagai bentuk perbudakan.

“Ya, maknanya pekerja itu tak lebih dari sekedar budak. itulah kenapa kami menumpukan terhadap UU No. 11 2020 ini, dan kami tidak mengikuti dalam pembahasan RPP tersebut, ” kata Riden kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/02).

Selain itu, prawacana Riden, saat ini uji wujud UU Cipta Kerja di MK masih berlangsung, dan belum ada keputusan.

“Artinya bagaimana mungkin, turunannya itu bisa dibahas, sementara pokoknya saja, kami tolak, ” katanya.

Menurut Riden, melalui UU Cipta Kegiatan dan turunannya lewat RPP, gaya tawar buruh semakin lemah.

Di dalam RPP yang diakses 2 Februari 2021 ini disebutkan pesangon kepada buruh tidak lagi dibayar lengkap dengan ketentuan terjadi pengambilalihan kongsi yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja, dan buruh tidak mengizinkan melanjutkan hubungan kerja (Pasal 41 ayat 2).

Kondisi lainnya adalah pengusaha dapat melakukan pemutusan ikatan kerja terhadap pekerja/buruh karena tanda perusahaan melakukan efisiensi yang dikarenakan perusahaan mengalami kerugian (Pasal 42 ayat 1).

“Kalau UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, kalau perusahaan pailit, masih dapat pesangon, merger masih dapat pesangon, bertemu dengan UU tersebut pasal 56. Nah, sekarang, UU 11/2020 (Cipta Kerja), dengan turunan RPP sebetulnya, pesangon boleh tidak bayar full , ” sebutan Riden.

Selain itu, Riden selalu mengomentari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang semula 3 tarikh menjadi 5 tahun untuk pengukuhan pekerja tetap (Bab II Bab 6 ayat 1 dan 2).

Menurutnya, aturan ini bisa menghasilkan pekerja dikontrak berkali-kali, dan tak ada kepastian menjadi pekerja langgeng.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Riden menganggap hal itu sebagai “statusnya kontrak yang terus-menerus”. “Paling lama artinya bisa 3 bulan, 1 tahun, 2 tarikh, ” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah adalah pihak yang juga tidak ikut dalam pembahasan RPP kluster ketenagakerjaan.

Ia dan kelompoknya mengaku trauma dengan pengalaman kecendekiaan sebelumnya saat RUU Cipta Kegiatan masih dalam bentuk draf, mau tetapi sudah disahkan. Tak tahu mana yang asli dan tidak.

Salinan final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, meski telah disahkan sehingga saat itu sebesar kalangan mengkhawatirkan adanya pasal susupan yang masuk.

“Menjadi perhatian, mana draf yang asli, mana yang bukan. Atau kalau pun ada yang berputar orang-orang sudah apriori, ini hanya nge- prank lagi, kayak draf UU-nya, maupun UU yang sudah jadi, ” katanya.

Namun, Anggota tim perumus Omnimbus Law Undang Undang Membangun Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha Nusantara (APINDO), Aloysius Budi Santoso menengkari tudingan ini.

Kata dia, pesangon tetap dibayarkan, sementara PKWT 5 tahun ditetapkan disertai dengan imbalan ketika terjadi putus kontrak.

“Dulu kita PKWT memang 2 plus satu dan seterusnya, diangkat atau tak dipekerjakan, tapi dulu kita tak diberikan kewajiban memberikan kompensasi. Sekarang diperpanjang, tapi kami harus menganjurkan kompensasi. Fair dong, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/02).

Aloysius menambahkan, imbalan ini merujuk pada Bab II Pasal 15 RPP yang pas. Di situ disebutkan PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan imbalan;

Sementara, PKWT selama 1 kamar atau lebih tetapi kurang daripada 12 bulan, dihitung secara sama dengan perhitungan masa kerja dikalikan upah 1 bulan dibagi 12; PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional secara perhitungan masa kerja dikalikan 1 bulan upah dibagi 12.

Selain itu, Aloysius menambahkan adanya perlindungan kepada pekerja alih daya (outsourcing) pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Itu berdasarkan putusan MK No. No. 27/PUU-IX/2011.

“Jadi karyawan outsourcing dapat proteksi yang lebih mantap, karena di di dalam UU-nya tertulis bahwa proteksi harus dilakukan, ” katanya.

Kepercayaan diri luhur pemerintah

Sementara itu, pakar hukum sejak Universitas Andalas, Feri Amsari memperhitungkan penyelesaian pembahasan RPP ini bentuk kepercayaan diri yang tinggi daripada pemerintah, karena uji materi UU Cipta Kerja saat ini masih dibahas di MK.

Kepercayaan muncul ini menguatkan kesan bahwa UNDANG-UNDANG Cipta Kerja sudah dirancang buat digolkan sejak awal.

“Jadi maka sangkaan UU ada pesanan semakin kuat, karena mereka ingin memastikan bahwa, UU ini secara teknis sudah ada juga aturannya… Mereka terpaksa terburu-buru mengerjakan itu, walaupun ada persidangan MK yang sangat potensial digagalkan, membatalkan seluruh aturan teknis yang dibuat sekarang, ” sirih Feri kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/02).

BBC berusaha untuk mengkonfirmasi hal ini kepada staf khusus Menaker, Dita Indah Sari. Namun, belum mendapat respon.

Sementara Menaker Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan penyusunan RPP sudah sesuai prosedur dengan membawabawa buruh dan pengusaha.

“Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bergandengan dalam Forum Tripartit, ” cakap Menaker Ida di Jakarta.

Omnimbus Law Undang Undang Cipta Kerja mau memiliki aturan teknis dalam bentuk 49 RPP dan 5 rancangan peraturan presiden. Pemerintah menargetkan 7 Februari mendatang seluruhnya sudah rampung.

Pra pengesahan, kebijakan Omnimbus Law Cipta Kerja menuai glombang aksi muncul rasa dari masyarakat sipil, pekerja dan mahasiswa di pelbagai daerah Indonesia.

Pengunjuk rasa khawatir metode sapu jagat ini akan melahirkan persoalan mulai dari tenaga kerja, lingkungan, pendidikan, hingga hukum di Indonesia.

Sejumlah lembaga mengajukan gugatan uji materi ke MK dan saat ini masih dalam cara persidangan.