Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?

sertifikat-tanah-elektronik-bagaimana-penerapan-keamanan-dan-sanksi-terhadap-yang-menolak-14

sejam yang lalu

Negeri mengklaim keamanan penyimpanan sertifikat desa elektronik yang mulai diatur tahun ini dijamin mumpuni. Klaim tersebut diutarakan di tengah keraguan sejumlah warga yang mengaitkan digitalisasi sertifikat ini dengan kasus e-KTP dengan sempat ramai karena kebocoran petunjuk pribadi.

Di sisi asing, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menghargai semestinya digitalisasi sertifikat tanah lebih diposisikan sebagai dokumen cadangan yang tetap bisa digunakan warga kala surat tanahnya rusak atau gaib.

Beleid ini diteken sejak 12 Januari lalu, dan baru ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir.

Di Peraturan Menteri ini dijelaskan tulisan tanah elektronik akan menggantikan tulisan tanah fisik, termasuk penggantian tampang tanah, surat ukur/gambar denah. Besar Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing nantinya bertugas menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Biro Pertanahan.

Warkah yang dimaksud ialah dilakukan alih media ( scan ) dan disimpan pada pangkalan data.

Seperti apa keamanan sertifikat tanah elektronik?

Dirjen Penetapan Hak serta Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan teknologi penyimpanan masukan sudah dipersiapkan dengan jaminan kesejahteraan mumpuni. Kata dia, teknologi ini dirancang dengan melibatkan Badan Sandi dan Siber Nasional.

“Nah, untuk teknologi dokumen elektronik itu secure . Badan Sandi & Siber Nasional itu sudah memiliki teknologi dan itu menjadi bertambah secure , ” kata Suyus kepada BBC News Indonesia, Rabu (03/02).

Suyus menambahkan pihaknya sudah memberlakukan hal serupa di dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) tahun lalu. Hak Tanggungan ialah hak jaminan atas tanah buat pelunasan utang tertentu, yang menganjurkan kedudukan diutamakan kepada kreditor terbatas terhadap kreditor-kreditor lain.

Terkait hal in, Kementerian ATR/BPN melibatkan 1. 700 lembaga di antaranya perbankan, institusi pinjaman, koperasi dan lainnya.

“Jadi sudah ada 500. 000 brevet kita keluarkan, kalau mau meminjam uang ke bank, itu sertifikatnya sudah elektronik, ” kata Suyus yang mengklaim program ini semakin memberi manfaat selama pandemi.

Apa bahan sertifikat tanah elektronik?

Menurut Suyus, digitalisasi surat tanah ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan, mencegah pemalsuan, & pengecekan yang lebih mudah. Dia mencontohkan dalam praktik jual-beli, seorang pembeli nantinya tidak harus meneroka langsung ke lokasi.

“Sekarang, misalnya sejenis ini, [seseorang] punya desa di Bandung, terus mau jual tanahnya. Nah sekarang itu prosedurnya harus ke Bandung, karena semua dokumen itu analog. Dengan bentuk elektronik ini bapak bisa melangsungkan pengecekan secara elektronik, secara langsung ke sistem, ” katanya.

Nantinya, brevet tanah ini juga disertai barcode , yang di setiap kali dibuka dikenakan biaya. “Itu memudahkan masyarakat, bapak bayangkan punya tanah di Sulawesi Selatan, bakal jual cek dulu tanahnya ke sulsel. Dengan teknologi ini bisa lebih cepat, ” kata Suyus.

Bakal dimulai dari mana?

Program sertifikat negeri digital tidak serta merta diterapkan seluruh Indonesia. Nantinya, dilakukan berantara diawali dari kota-kota besar sesuai Jakarta dan Surabaya yang bakal dijadikan proyek percontohan.

“Jadi tidak mengikuti merta kita narik sertifikat, tidak seperti itu yang sekarang terjadi dalam media sosial. Jadi itu dikerjakan dengan permohonan masyarakat. Kalau bangsa ingin lebih nyaman, lebih barangkali memprosesnya, nanti lebih private , ” kata Suyus.

Selanjutnya, prioritas digitalisasi sertifikat tanah hendak menyasar ke instansi pemerintah, pranata hukum “yang sudah mulai terbiasa dengan dokumen elektronik akan kita jalankan. ”

Kementerian ATR/BPN menargetkan agenda ini sudah mulai diterapkan hingga lima tahun ke depan.

“Kita berharap kalau siap di lima tahun ke depan. Kita bisa selesaikan. Kalau bisa seluruh Nusantara. Tapi untuk daerah yang dengan infrastruktur sudah siap, masyarakat telah siap, akan kita mulai pada tahun ini, ” jelas Suyus

Barang apa sanksi bagi yang menolak sertifikasi tanah elektronik?

Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik tidak memuat sanksi. Tapi, taat Suyus, “kemudahannya pasti akan dirasakan”.

“Ini memang disiapkan untuk generasi dengan akan datang, ke depan, teknologi kita siapkan untuk masa ajaran. Kalau semua layanan terhubung dengan elektronik, transaksi-transaksi, bisa dilaksanakan pula ke depan, ” katanya.

Seperti barang apa tanggapan warga?

Sejumlah warga yang sudah tinggal di atas tanahnya sendiri mengaku enggan melepas sertifikat tanahnya untuk diubah menjadi bentuk digital. Novaeny Wulandari, misalnya. Warga Banten ini justru menyandingkan program ini dengan KTP elektronik yang menurutnya amburadul.

“Karena sudah ada kasus-kasus sebelumnya, yang e-KTP-nya, selesainya lama ataupun di balik itu ada manipulasi atau lain sebagainya. Tetap kudu berpikir dua kali untuk diganti ke elektronik sertifikat, ” cakap Novaeny kepada BBC News Nusantara, Rabu (03/02).

Sementara itu, Eva Danayanti, warga Jawa Barat ikut menimpali. Eva yang sudah tinggal menetap selama lebih dari satu dekade, lebih memperhatikan keamanan data pribadinya.

Data privacy di sini kan belum jelas perlindungannya. Nah, sejauh mana itu bisa diproteksi, bahwa tersebut tidak akan menyebar, bahwa itu tidak akan berpindah tangan dengan mudah. Kayak KTP aja dengan bentuknya sekarang, online, tapi tersedia fisiknya, masih rentan tersebar, & tak ada perlindungan, ” katanya.

Apakah langkah sertifikasi tanah elektronik telah sudah tepat?

Sementara itu, Sekjen Klub Pembaruan Agraria, Dewi Sartika mengutarakan sertifikat tanah dalam bentuk fisik merupakan hak masyarakat untuk disimpan yang tak tergantikan dengan kejadian lain.

Keberadaan sertifikat tanah elektronik, menurutnya, harus difungsikan sebagai dokumen cadangan saat masyarakat kehilangan surat berharga itu karena musibah.

“Nah ini juga menjadi concern, misalnya masyarakat kena musibah kebakaran apa, itu masih ada backup-nya di negeri. Nah, itu sifatnya back up selalu. Tetapi tidak boleh menggantikan sertifikat asli yang ada di lengah masyarakat, ” kata Dewi.

Ia serupa menilai saat ini surat negeri elektronik masih belum diperlukan.

KPA saat ini menangani advokasi perkara lahan di 520 desa, dengan total 665 ribu hektare tanah yang tersebar di 20 daerah Indonesia.

Menurut Dewi, sebaiknya negeri menyelesaikan sengketa lahan ini dengan memberikannya kepada masyarakat sebelum melangkah membuat sertifikat tanah elektronik.

“Selama ini kita dorong ke pemerintah untuk dituntaskan dalam kerangka reforma agraria. Artinya, dilepaskan dari klaim-klaim BUMN, swasta atau dengan aset TNI dan lainnya, itu yang sudah puluhan tahun yang tak kunjung diselesaikan, ” kata Buah hati.