Tes materi UU KPK, Novel Baswedan: ‘Kesedihan bersama jika ditolak MK’

uji-materi-uu-kpk-novel-baswedan-kesedihan-bersama-jika-ditolak-mk-19

sejam dengan lalu

Sumber gambar, Getty Images

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan Selasa (04/05) memutuskan uji formil dan materil Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan disebut pegiat menjadi jalan terakhir sebagian kelompok kelompok sipil terhadap lembaga antirasuah.

Indonesia Corruption Watch, salah satu organisasi dengan mengajukan gugatan revisi UU KPK, mencatat selama dalam bawah Undang Undang KPK, sederet kasus besar berpotensi lepas dari jeratan, sesuai yang dimulai dalam peristiwa BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp4, 58 triliun.

Lebih dari 50 guru besar dari kampus di Indonesia menyurati Majelis hukum Konstitusi, berpesan untuk menyetujui gugatan UU KPK.

Sementara itu penyidik KPK, Roman Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, maka tersebut akan menjadi apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kejadian korupsi.

Di sisi lain, lengah satu penggagas revisi UNDANG-UNDANG KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasar waham. Hal yang dikritik di KPK ia sebut jadi “dinisbahkan” kepada revisi UNDANG-UNDANG KPK.

Sumber tulisan, Antara/NOVA WAHYUDI

Undang Menjemput ini sudah digugat ke MK lebih dari utama tahun lalu, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi protes menolak Undang-Undang yang mereka sebut melemahkan KPK.

Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun patokan ini diterapkan, kasus posisi kakap berpotensi lepas dibanding jeratan karena KPK memiliki kewenangan menghentikan kasus manipulasi.

Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang membawabawa Sjamsul Nursalim dengan potensi kerugian negara Rp4, 58 triliun.

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Kasus kelas kakap lain selalu berpontensi lepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, peristiwa korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negara, struktur korupsi aktor lintas lembaga negeri dan daerah, dan kemalangan negara atau nilai uang sogok triiunan rupiah. ”

Bukan hanya itu, sirih Lalola Easter, di kolong Undang Undang KPK terbaru, lembaga ini telah merasai apa yang disebut kebocoran informasi operasi penggeledahan korupsi di Kalimantan Selatan, termasuk penundaan penggeledahan kasus politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu penggeledahan tak jadi dilakukan, ” kata pendahuluan Lola – sapaan Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

Sumber gambar, Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Lola juga menyoroti kasus-kasus yang membuat citra KPK memburuk ini disebabkan adanya Dewan Pengawas yang merupakan amanat Undang Undang KPK yang baru. Keberadaan jawatan pengawas yang dipilih tepat Presiden Joko Widodo itu, menambah panjang birokrasi sehingga berpotensi menyebabkan informasi penggeledahan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh melalui dewan pengawas, ” tambahan Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan kasus tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Jumlah ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 kala (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

KPK seperti Polres Kuningan

Sumber gambar, Antara/Rivan Pokok Lingga

Sementara itu, dampak Undang Undang KPK ini juga ditunjukkan menggunakan skor indeks persepsi korupsi. Skor CPI dan status global Indonesia turun drastis, dari skor 40 dalam tahun lalu menjadi cuma 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia sebab 85 dunia kembali turun menjadi 102.

“Cek pernyataan ketua KPK dengan akan selalu mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, akan tetapi menurut saya dalam tafsir yang keliru, ” sebutan Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Zaenur menambahkan, antara pencegahan & penindakan korupsi perlu berdampingan, “agar tidak terulang. ”

Sumber gambar, Antara/WAHYU PUTRO A

Selain itu, Zaenur juga memperhatikan KPK masa ini yang “seakan-akan istilahnya adalah cabang dari kepolisian. Bahkan sebagian mengatakan bagaikan Polres di Kuningan”. Situasi ini menurutnya, dikarenakan posisi-posisi strategis di KPK zaman ini dikuasai kepolisian.

“Apakah itu buruk? Tidak. Akan tetapi bahwa KPK diciptakan buat men- trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi lembaga dari kepolisian, patuh saya ini terbalik, ” kata Zaenur.

Ia juga menyoroti gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat tersangka yang diikutsertakan secara menggunakan rompi oranye menemui dinding, dengan barang informasi berupa uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjelma uang tunai, ” katanya.

Novel: “Jika ditolak oleh karena itu ini kesedihan kita”

Untuk memutar gambar ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari lain

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan vonis MK terkait Undang Menjemput KPK merupakan “Kesempatan untuk bisa berbuat, dalam buram menguatkan pemberantasan korupsi pada Indonesia, dalam hal itu penguatan KPK kembali, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Sebaliknya, kata Novel, “Seandainya vonis itu menolak semuanya, oleh sebab itu ini kesedihan untuk kita semua, karena kita bertemu fakta bahwa korupsi semakin membahayakan, menakutkan, semakin penuh. Sedangkan pemberantasan korupsi di posisi yang, kurang menguntungkan atau posisi dilemahkan. ”

Sebanyak 50 guru tumbuh kirim pesan ke MK

Sumber gambar, Antara/Moch Asim

Seruan kepada MK untuk mengabulkan permohonan membatalkan Undang Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Besar Antikorupsi. Koalisi yang mengklaim terdiri dari 51 guru mulia dari universitas di Indonesia berharap MK mengembalikan situasi pemberantasan korupsi seperti sedia kala.

Salah satu anggota koalisi adalah Guru Tumbuh Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena korupsi itu tindakan yang sangat extraordinary, ” kata Prof Sulistyowati kepada BBC News Nusantara, Senin (03/05).

Lebih tinggi ia menilai UU KPK saat ini memposisikan KPK sebagai lembaga biasa. Kesimpulan MK akan menjadi obat jerih mahal untuk Indonesia ke depan.

Selain Guru besar Sulistyowati, mereka yang bergabung dalam koalisi ini jarang lain Guru Besar FEB UI Emil Salim, Instruktur Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Kiai Besar FH UGM Sigit Riyanto, Guru Besar FH UII, Ni’matul Huda, Pengasuh Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dan Guru Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

Sumber gambar, Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Evaluasi daripada yang menolak dianggap sebagai prasangka

Sementara itu, satu diantara penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasarkan prasangka. Apa saja yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Arsul Sani demi anggota Komisi Hukum DPR, sekaligus salah satu penggagas revisi UU KPK, memperhitungkan segala kritik yang disampaikan kepada KPK selama setahun terakhir ini sebagai waham.

“Begitu ada satu kejadian, kebocoran, maka itu hendak dinisbahkan karena ini perbaikan UU KPK. Teman-teman itu lupa, bahwa kebocoran salinan di KPK itu bukan hanya ketika setelah UNDANG-UNDANG KPK itu direvisi. Membentuk sebelum itu ada kira-kira kali kasus kebocoran sprindik, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia selalu merespons kritik terhadap kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa era kepemimpinan KPK memiliki persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK periode sebelumnya tersedia revisi itu tidak bermasalah. Maka yang ingin saya sampaikan, KPK dari kurun ke periode ada masalahnya sendiri-sendiri. Saya kemudian mampu menguraikannya dengan panjang, ” lanjut Arsul.

Sumber tulisan, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Sejauh ini DPR pula mengevaluasi penerapan UU KPK terbaru selama satu tarikh terakhir. Menurutnya dewan kepala KPK perlu mendapat kewenangan lebih rinci karena tak diatur dalam undang menjemput. Hal ini ia catat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan dewan pengelola KPK.

“Karena itu, oleh sebab itu saya sampaikan di pada rapat, apakah revisi KPK KPK itu perlu direvisi kembali. sebab orang sepreti saya, harus terbuka, pikirannya, ketika UU dirasakan ada kekurangannya, termasuk revisinya, ya harus terbuka, untuk melangsungkan revisi atau perubahan balik, ” tambah Arsul.

Terpaut dengan keputusan akhir MK mengenai UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak untuk terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah pula harus bergendang, untuk membenarkan semuanya. Untuk memperbaiki kembali.

“Di sisi lain, kalau gugatan itu ditolak, tanpa juga kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK ada dalam barisan yang ingin melemahkan KPK’, jangan seperti itu, ” kata Arsul.

Sebelumnya, saat UU KPK disahkan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan revisi ini ditujukan memberi keyakinan hukum bagi mereka yang terlibat kasus korupsi dengan berlarut-larut. Keberadaan dewan pengelola di KPK dikatakan sebagai pengecek dan penyeimbang kedudukan dan fungsi KPK.

Menjemput Undang KPK terbaru disahkan 17 September 2019 kelam.

Menurut sejumlah kalangan, pengesahan Undang Undang KPK ini cacat procedural karena disahkan saat peserta konvensi di DPR tidak menutup syarat, tidak masuk jadwal prolegnas prioritas, dan tak melibatkan partisipasi publik.