UU ITE hendak direvisi, pegiat perombakan hukum dan HAM: ‘Hanya perbahasaan jika tanpa rombak besar-besaran’

uu-ite-hendak-direvisi-pegiat-reformasi-hukum-dan-ham-hanya-basa-basi-jika-tanpa-rombak-besar-besaran-20
  • Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

3 jam yang lalu

Hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet dalam Undang-undang Fakta dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020, menurut kajian lembaga reformasi hukum. Atas dasar itu, Presiden Jokowi dan DPR didesak mencabut semua pasal karet dalam UU ITE yang kerap kala menjadi alat mengkriminalisasi ekspresi dan pendapat masyarakat.

“Ini cuma akan jadi basa-basi dan omong kosong kalau tidak melakukan penghapusan atau secara besar-besaran merombak ketentuan-ketentuan pidana di dalam undang-undang ITE, ” ujar Erasmus Napitupulu, penasihat eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kepada BBC News Indonesia, Selasa (16/02).

Pernyataan itu menyikapi klaim pemerintah Indonesia yang “akan mendiskusikan inisiatif revisi Undang-Undang ITE” menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya bakal mendorong revisi undang-undang tersebut lantaran maraknya masyarakat saling lapor dan kasus kriminalisasi.

Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetnya telah membuat tingkat penghukuman atau conviction rate menyentuh 96, 8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, menyentuh 88% (676 perkara), menurut keterangan yang dihimpun koalisi masyarakat biasa.

Laporan perkumpulan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, serta warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet dengan cenderung multitafsir dengan tujuan menutup suara-suara kritis.

Berdasar pemantauan yang dikerjakan oleh LBH Pers, selama 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis dengan sedang melaksanakan kerja kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan pasal semrawut pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Adapun pasal yang sering digunakan adalah pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama tertib dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Undang-undang ini pertama kali disahkan pada 2018 dan telah direvisi pada 2016 lalu. Kala itu, revisi peraturan itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Berikut yang perlu Anda tahu tentang wacana revisi UU ITE yang kali ini diwacanakan sebab pemerintah.

Buka ruang revisi UU ITE bersama DPR

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengambil ruang untuk merevisi Undang-Undang ITE, jika implementasi beleid itu dirasa tak memenuhi rasa keadilan.

“Kalau undang-undang ITE tidak bisa menganjurkan rasa keadilan, ya saya bakal minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena di sinilah hulunya, ” ujar Jokowi ketika menganjurkan pengarahan kepada pimpinan TNI serta Polri di Istana Negara pada Senin (15/02) malam.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, ” lanjutnya.

Pada kesempatan dengan sama, ia juga mengimbau kepolisian untuk lebih selektif dalam menyambut pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin banyak warga yang saling melaporkan ke kepolisian.

“Hati-hati, pasal-pasal yang mampu menimbulkan multi-tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Untuk pedoman interpretasi resmi terkait peraturan ITE, biar jelas, ” sebutan Jokowi.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menganggap penyataan Jokowi tersebut tidak lepas dari pernyataannya sebelumnya dengan meminta masyarakat mengkritik pemerintah jika dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi aspek layanan publik.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, menegaskan imbauan supaya kepolisian selektif untuk tidak mengkriminalisasi, semestinya berlaku bagi semua warga negara, bukan hanya pendukungnya sekadar.

“Karena yang kita hadapi zaman ini adalah mudah untuk tidak dijerat UU ITE, pastikan Anda dukung pemerintah. Kalau Anda nggak dukung pemerintah, maka lebih mudah masuk penjara, ” tegas Erasmus.

Sebanyak orang, baik warga dan tipu ternama, telah menjadi korban pasal karet dalam UU ITE, antara lain: musisi Jerinx, aktivis Dandy Dwi Laksono, Buni Yani, had Baiq Nuril Maknun—seorang guru honorer asal Mataram, Lombok.

‘Mudah-mudahan tak tersedia korban lagi seperti saya’

Baiq Nuril yang pada 2015 tersandung UU ITE mengaku lega akhirnya pemerintah Indonesia berinisiatif merevisi undang-undang ITE.

“Alhamdulillah sekali ya, mudah-mudahan bisa direvisi ya, karena pasal-pasalnya kan pasal karet, apalagi seperti urusan saya kemarin, ” ujar Nuril dengan penuh kelegaan.

Kasus Nuril bermula ketika ia merekam diskusi mesum kepala sekolah tempat ia bekerja, karena ingin membela muncul atas pelecehan yang ia terima. Ia kemudian dilaporkan oleh adam tersebut dengan dasar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Dia sempat menjalani hidup selama besar bulan di tahanan.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Pada 2017, ia divonis terbuka oleh Pengadilan Negeri Mataram. Namun, ia divonis bersalah dan dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta pada putusan kasasi pada 2018.

Pihaknya kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada 2019.

Perjuangannya untuk mencari keadilan melahirkan hasil ketika pada 15 Juli 2019 Presiden Joko Widodo memberinya amnesti. Sejak saat itu, ia terbebas dari jerat hukum.

Pada BBC News Indonesia, Nuril mewujudkan pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para korban undang-undang itu.

“Seperti saya, seandainya saya ingin memeriksa ke orang atau ke seseorang bahwa saya ini dilecehkan, rekaman tersebar tanpa sepengetahuan saya, beta yang jadi korban. Jadinya tak ada perlindungan bagi saya dengan korban, ” katanya.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Hampir dua tahun setelah menyerahkan amnesti kepada Baiq Nuril, Presiden Joko Widodo mendorong revisi UU ITE menyusul banyaknya warga yang saling lapor ke kepolisian untuk dasar pasal-pasal multitafsir dalam peraturan itu.

Kendati inisiatif pemerintah berlaku setelah ia bertahun-tahun berjibaku memperjuangkan keadilan, Nuril menganggap “tidak tersedia kata terlambat”.

“Kalau dibilang terlambat gerangan terlambat, tapi tidak ada cakap terlambat untuk hal yang semacam ini. Saya berpikir positif sekadar, mungkin sesuatu yang baik itu harus ada yang, istilahnya, menjelma korban dulu. Mudah-mudahan tidak tersedia korban lagi yang seperti kami. Tidak ada kata terlambat sebelum berjatuhan korban-korban yang lain, ” cetusnya.

Apa yang dialami oleh Nuril, juga dialami oleh hampir 700 orang lain yang dipenjara kelanjutan pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Damar Juniarto dari SAFEnet menghargai, Undang-Undang ITE menjadi salah utama regulasi yang “menghambat ruang gerak” dan membuat masyarakat “hidup secara ketakutan”.

“Masyarakat melihat bahwa secara tingkat penghukuman yang tinggi, 96, 8% dari kasus-kasus yang diamati koalisi masyarakat sipil dari 2016-2020, juga dengan tingkat pemenjaraan yang sama tingginya, ” jelas Obor.

“Artinya warga tahu risikonya luhur kalau mereka mengkritik begitu sekadar tanpa ada jaminan bahwa itu tidak terseret dalam Undang-Undang ITE, ” katanya kemudian.

Laporan itu mengungkap bahwa undang-undang itu telah memihak dari niat awal dan telah menimbulkan dampak sosial dan politik bagi masyarakat.

Undang-undang ini selalu kerap digunakan politisi dan pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.

Sementara dalam kehidupan sosial, karakter jadi saling melaporkan dan berkasus di kepolisian.

‘Butuh komitmen pemerintah dan DPR’

Menkopolhukam Mahfud MD mengonfirmasi dialog pemerintah merevisi UU ITE meniti akun Twitternya pada Selasa (15/02) seraya menegaskan bahwa pemerintah bakal mendiskusikan inisiatif revisi UU ITE.

“Jika sekarang UU tersebut dianggap tak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante gres dengan merevisi UU tersebut, ” tulisnya.

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Erasmus Napitupulu menganggap inisiatif dari pemerintah saja tidak cukup. Menurutnya, menetapkan komitmen bersama dari DPR untuk merevisi undang-undang tersebut.

“Yang harus punya komitmen itu bukan Pak Jokowi saja, bukan hanya pemerintah aja, tapi DPR yang sekarang berpengaruh, rulling part y. Yang saya maksud rulling party ya partai-partai koalisi. Jadi butuh komitmen berhubungan, ” kata dia.

Apa simpulan DPR?

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga wakil ketua Fraksi Nasdem di DPR, Willy Aditya, mengatakan masih terbuka peluang revisi Undang-Undang ITE masuk pada prolegnas prioritas tahun ini.

“Memungkinkan sekali, karena kita bisa masukkan di dalam raker, mungkin mau dilakukan di awal pembukaan kala sidang pada Maret nanti serta kemudian dilihat kalau pemerintah dengan mengusulkan itu (revisi) silakan, nanti DPR akan membentuk pansus sebab itu lintas komisi, ” nyata Willy.

“Atau juga bisa sebaliknya, karena aspirasi yang berkembang di DPR juga meminta beberapa revisi terhadap undang-undang ITE ini dilakukan sebab beberapa fraksi. Itu juga Baleg bisa mengambil peran sebagai benar inisiatif dari badan legislasi, ” imbuhnya kemudian.

Ia mengatakan Fraksi Nasdem bersama dengan sejumlah fraksi lain di DPR sudah berulang kala meminta revisi UU ITE.

“Kita harus mengembangkan budaya komunikasi yang positif, tentu perlu perangkat kaidah yang adaptif tentang hal itu. Perangkat hukum yang adaptif tersebut adalah revisi undang-undang ITE tunggal, ” katanya.

Senada, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, menyambut baik revisi UU ITE karena banyaknya kausa karet yang multi-tafsir.

Politisi Kelompok Golkar yang termasuk dalam perserikatan yang berkuasa di DPR ini mengatakan akibat pasal karet itu banyak warga saling melaporkan pihak yang berseberangan karena masalah mungil di media sosial.

“Masyarakat sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama jalan dan penghinaan. Itu saja yang kita dengar jika terjadi pemberitahuan mengatasnamakan UU ITE ribut pada media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak kepolisian, ” ujar Azis seperti dikutip dari kantor informasi Antara.

Pasal-pasal problematis diusulkan dihapus dan direvisi

SAFEnet yang tergabung dalam Perserikatan Masyarakat Sipil mengusulkan sembilan bab bermasalah dalam Undang-Undang ITE diusulkan untuk dihapus atau direvisi.

Pasal-pasal tersebut menjadi landasan pelaporan demi pelaporan ke kepolisian yang kian menumpuk belakangan ini.

“Pasal 27 bagian 1 sampai pasal 29 kita harapkan itu dihapus dari UNDANG-UNDANG ITE, ” tegas Damar Juniarto dari SAFEnet.

Pasal 27 bagian 1 yang mengatur tentang porno, kerap digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

Sementara, pasal 27 ayat 3 yang mengatur mengenai defamasi kerap digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis serta jurnalis atau media. Di bagian lain, pasal itu juga kerap digunakan untuk merepresi warga yang mengkritik polisi, pemerintah dan pemimpin.

Adapun pasal 28 ayat 2 yang mengatur soal ujaran benci, sering digunakan untuk merepresi minoritas agama dan merepresi warga dengan mengkritik polisi, pemerintah dan kepala.

Lebih sendat, pasal 29 yang mengatur perkara ancaman kekerasan, kerap dipakai buat memidana orang yang mau mengetengahkan ke polisi.

Selain pasal-pasal dalam atas, Damar menyebut ada sebanyak pasal bermasalah “yang rentan disalah gunakan” dan “bisa mengganggu kesibukan demokrasi”. Karenanya, pasal-pasal ini perlu direvisi.

Misalnya, pasal 36 yang menyusun kerugian, yang kerap dicuplik buat memperberat hukuman pidana defamasi.

Perkara 40 ayat 2a tentang muatan yang terlarang, kerap menjadi dasar pemutusan koneksi internet untuk menghalangi beredarnya hoax atau berita buatan.

Semacam, pasal 40 ayat 2b yang mengatur soal pemutusan akses menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan terkait pemutusan koneksi internet.

Final, pasal 45 ayat 3 dengan mengatur tentang ancaman penjara kesibukan defamasi, kerap menjadi dasar sebab aksi penahanan pada saat pemeriksaan.

Moratorium kasus ITE

Revisi UU ITE, kata Damar, memiliki nilai istimewa, yakni untuk mengembalikan “roh UU ITE”, yaitu untuk transaksi elektronik.

Betapapun, ia menyadari bahwa metode regulasi undang-undang tidaklah mudah. Ia memprediksi pembahasanya di DPR “akan sangat mungkin alot” seperti kemahiran revisi UU ITE sebelumnya di dalam 2016.

Kala itu, menurut Damar, tarik menarik kepentingan membuat keputusan politik lebih banyak berperan di dalam menentukan revisi UU ITE.

Jadinya, revisi tahun 2016 tidak mendirikan UU ITE jauh lebih cara, malah memunculkan pasal-pasal yang tidak dinginkan.

“Memang dalam pembuatan undang-undang itu kita berjudi, kita bisa menjelma memiliki undang-undang yang lebih indah, atau undang-undang yang lebih membatalkan. Tapi kita berani ambil efek tersebut dengan harapan bahwa semua orang tahu akar masalahnya biar ruang digital ini diatur bertambah baik, ” ungkap Damar.

Seraya menanti proses revisi UU ITE yang sedang diwacanakan pemerintah, Obor mengatakan yang saat ini perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tidak diinginkan dari undang-undang tersebut adalah dengan “moratorium kasus ITE”.

“Bisa saja caranya seperti yang ditempuh Pak Jokowi, jadi moratoriumnya ada pada polisi. Misalnya polisi lebih diskriminatif, atau polisi bisa tidak memproses kasus-kasus UU ITE. ”

Cara lain, kata Damar, adalah dengan mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan surat informasi penghentian kasus-kasus ITE.

“Tanpa itu agaknya susah sekali mengharapkan revisi dalam waktu cepat. Kita bisa menodong lembaga-lembaga itu mulai memikirkan langkah-langkah moratorium yang mungkin, ” ungkapnya.

Adapun, menyusul imbauan dari Pemimpin Joko Widodo agar lebih selektif memproses laporan terkait kasus ITE, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengucapkan kepolisian akan mengedepankan edukasi, bujukan dan mengupayakan restorative justice.

“Ini juga dalam buram untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet dalam UU ITE ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melaporkan, lebih lumrah dengan istilah mengkriminalisasi dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan ke depan penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan jalan, ” ujar Listyo Sigit.