Vaksin Covid-19: Uni Eropa kontrol ekspor vaksin, tapi Indonesia masuk pengkhususan

vaksin-covid-19-uni-eropa-kontrol-ekspor-vaksin-tapi-indonesia-masuk-pengecualian-4

30 Januari 2021

Uni Eropa mengonfirmasi bahwa mereka memberlakukan dominasi ekspor pada vaksin virus corona yang dibuat di wilayahnya. Dominasi ini dibuat di tengah perubahan tentang kekurangan pengiriman.

Aturan dengan disebut sebagai “mekanisme transparansi” tersebut memberi negara-negara UE kewenangan buat menolak otorisasi ekspor vaksin bila perusahaan yang membuatnya belum memenuhi kontrak dengan UE.

“Perlindungan dan ketenteraman masyarakat kami adalah prioritas. Tantangan yang kami hadapi saat ini membuat kami tidak punya pilihan selain bertindak, ” kata Premi Eropa.

Aturan kontrol ini hendak berdampak pada sekitar 100 negeri di seluruh dunia – tercatat Inggris, AS, Kanada, dan Australia – namun banyak negara lainnya, termasuk negara-negara miskin, dikecualikan semrawut salah satunya Indonesia.

Inggris mengungkapkan “kekhawatiran” pada hari Jumat, setelah UE juga menangguhkan persyaratan dalam kesepakatan Brexit yang mengakui barang melalui perbatasan Irlandia.

UE berkukuh bahwa aturan kontrolnya adalah besar sementara, bukan larangan ekspor. Tetapi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tercatat yang mengkritik langkah tersebut, berkata ini dapat menimbulkan efek domino di seluruh dunia.

Mengapa ini terjadi?

Kabar ini datang di saat UE sedang berselisih secara perusahaan AstraZeneca ihwal pasokan vaksin, dan di bawah tekanan mengenai distribusi vaksin yang lambat.

Sebelumnya, pada hari Jumat Komisi mengungkap kontrak rahasia dengan AstraZeneca, kongsi Inggris-Swedia di balik vaksin Oxford, untuk mendukung argumen bahwa kongsi tersebut telah gagal menepati keinginan untuk mengirim vaksin ke Asosiasi Eropa.

Di bawah aturan gres, perusahaan vaksin harus mendapatkan persetujuan sebelum memasok dosis ke asing UE. Ke-27 negara anggotanya hendak dapat memeriksa pengajuan izin ekspor tersebut.

Vaksin yang diproduksi Pfizer di Belgia sedang diekspor ke Inggris; dan UE bersikeras bahwa, bersandarkan kontrak, sebagian vaksin AstraZeneca dengan diproduksi di Inggris adalah buat warga UE.

UE juga bertopang soal suplai dengan Pfizer, dengan diperkirakan tidak akan bisa menutup volume vaksin yang dijanjikan pada UE pada akhir Maret. Pfizer berdalih ada ekspansi mendesak yang dilakukan di fasilitasnya di Puurs, Belgia.

Kekurangan pasokan AstraZeneca ke UE diperkirakan sekitar 60% di kuartal pertama 2021.

Setelah kontrol ekspor ini diumumkan, regulator obat UE, EMA, memberi izin pada vaksin AstraZeneca untuk digunakan pada warga berusia di atas 18 tahun.

Siapa saja yang dikecualikan dari pengaruh ekspor ini?

UE mengizinkan kira-kira 92 pengecualian dari aturan dominasi ekspor, termasuk: donasi vaksin ke Covax, skema global untuk membangun negara-negara miskin; dan ekspor ke Swiss, negara-negara di Balkan barat, Norwegia, dan Afrika Utara. Negara2 Mediterania lain seperti Lebanon & Israel juga dikecualikan.

Indonesia, dengan telah mengamankan masing-masing 50 juta dosis dari Pfizer dan AstraZeneca, serta 54 juta dosis melalui kerja sama dengan Covax, termasuk dalam pengecualian karena berada dalam daftar Covax Advance Market Commitment (Covax AMC).

Saat menjelaskan aturan ekspor ini, Komisioner Kesehatan UE Stella Kyriakides mengatakan dalam konferensi pers bahwa mereka akan memastikan semua warga EU mendapat akses ke vaksin, dan semua pihak mematuhi aturan.

“Pendekatan ini dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan tanggungan, ” ujarnya.

“Komitmen perlu dipertahankan, & perjanjian bersifat mengikat. Perjanjian pembelian yang dibuat di awal kudu dihormati. ”

“Hari ini, kami sudah mengembangkan sistem yang akan menguatkan kami untuk mengetahui apakah vaksin sedang diekspor dari UE. Penambahan dalam transparansi ini juga disertai tanggung jawab bagi UE untuk mengotorisasi ekspor vaksin ini, beriringan negara-negara anggota kami. ”

Analisis: Politik vaksin di UE

Gavin Lee, koresponden BBC News di Eropa

Awal pekan ini UE memberi isyarat bahwa rencana ini akan datang. Aturan ini hanya akan berupa “sistem notifikasi”, sekapur para pejabat. Tak lebih dari suatu cara untuk menunjukkan transparansi.

Rencana itu sekarang berubah menjelma kebijakan kontrol ekspor, sebagian sebab Jerman bersikeras bahwa pemerintah UE harus menjadi yang memutuskan apakah perusahaan yang berbasis di UE dapat mengekspor vaksin ke wadah lain.

Para pejabat UE serupa mengatakan kepada saya bahwa kebijaksanaan ini sebagian dipicu oleh “alasan samar-samar” yang diberikan AstraZeneca pekan ini. Ketika itu kepala eksekutifnya berkata bahwa masalah produksinya dikarenakan oleh “produktivitas yang lebih rendah” di pabrik di Belgia.