Vaksinasi nakes belum capai sasaran, negeri tetapkan vaksinasi tahap kedua, IDI: ‘harus jemput bola’

vaksinasi-nakes-belum-capai-sasaran-pemerintah-tetapkan-vaksinasi-tahap-kedua-idi-harus-jemput-bola-18

4 jam dengan lalu

Realisasi vaksinasi tahap pertama bagi gaya kesehatan baru mencapai sekitar 70%, dari target selesai Februari itu.

Lembaga pemerhati kesehatan CISDI kacau target vaksinasi yang tak makbul bagi nakes tak bisa menekan jumlah kematian bagi mereka yang berada di garis depan penanganan pandemi.

Di tengah belum tercapainya target bagi nakes, pemerintah menetapkan vaksinasi tahap kedua dengan sasaran 16, 9 juta petugas pelayanan publik dan 21, 5 juta lansia, hingga April mendatang.

Sementara itu, IDI meminta pemerintah mempermudah pendaftaran bagi nakes yang belum mendapat vaksin dengan cara jemput bola, hal yang direkomendasikan bisa diterapkan di dalam vaksinasi tahap kedua.

Yuce Yuanita adalah dokter yang bekerja di salah satu sendi sakit pemerintah di Bandung, Jawa Barat. Ia belum mendapat vaksinasi Covid-19 karena alergi obat, & harus menunggu hasil pemeriksaan antibodi, karena beberapa bulan belakangan menemui demam.

Menurutnya, ada perbedaan kepercayaan muncul bagi tenaga kesehatan yang sudah dan belum mendapat vaksin.

“Melihat secara general sih memang ngerasa bertambah aman. Tetapi banyak yang telah divaksin, tetap yang tetap kudu waspada, tetap pakai masker berapa lapis, tapi kebanyakan tetap waspada, ” kata Yuce kepada BBC News Indonesia, Senin (15/02).

Yuce merupakan satu diantara dari sekitar 400 ribu tenaga kesehatan yang belum mendapat vaksinasi. Realisasi vaksinasi bagi gaya kesehatan sejauh ini baru menyentuh sekitar 70% dari target menyentuh 1, 48 juta nakes.

Di tengah realisasi vaksinasi bagi tenaga kesehatan itu, pemerintah mencanangkan vaksinasi tahap II mulai 17 Februari & diharapkan selesai Mei mendatang. Total sasaran vaksinasi tahap II mencapai 38, 5 juta orang yang terdiri dari 16, 9 juta pekerja publik dan 21, 5 juta Lansia.

Pekerja publik terdiri sebab tenaga pendidik, pedagang pasar, tipu agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlet, wartawan dan karakter sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).

Sebagai tahap awal vaksinasi bagi pekerja publik akan dikerjakan kepada pedagang pasar yang hendak berlangsung di Pasar Tanah Kakak pada Rabu, 17 Februari 2021. Targetnya adalah 55. 000 penyalur.

Juru bicara Pemerintah untuk Vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan tumpuan vaksinasi bagi tenaga kesehatan hendak dikejar secara pararel. Pendaftaran juga dipermudah, karena nakes cukup datang ke lokasi vaksin dan membuktikan bukti bekerja di fasilitas kesehatan tubuh.

Sebelumnya nakes yang divaksin mendapat undangan melalui pesan SMS dan mencatat dalam sebuah aplikasi.

“Yang positif pendataan, sekarang sudah kita perbaiki, bahwa sekarang sudah bisa secara manual. Tidak perlu harus menunggu undangan, atau sistem aplikasi pada Peduli Lindungi, ” kata Nadia kepada BBC News Indonesia, Senin (15/02).

Nadia mengakui sejumlah nakes sempat ditunda mendapat vaksin karena adanya pra syarat seperti berusia 60 tahun, sedang menyusui, menjadi penyintas Covid-19, dan punya penyakit bawaan.

Hendak tetapi, pra syarat ini dilonggarkan oleh Badan Pengawas Obat & Makanan, sehingga nakes bisa divaksin. Seperti nakes berusia 60 tarikh, yang awalnya tidak bisa divaksin, kemudian masuk ke dalam jadwal mendapat vaksin.

Vaksinasi jemput bola

Menurut spesialis bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Halik Malik jumlah nakes yang lolos karena kelonggaran kebijakan ini mencapai 200 ribu.

Sisanya karena persoalan lain, seperti sedang berisi atau kesulitan mengakses vaksin karena pengadaannya di fasilitas layanan kesehatan tubuh atau fasyankes milik pemerintah.

“Itu pun tidak dialami oleh semua fasyankes. Cuma fasyankes pemerintah yang mendapatkan penyajian yang lancar, sudah terdata, terekam tinggal mendapatkan penyuntikan. Tapi dalam fasyankes swasta kan tidak demikian, ” kata Halik saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (15/02).

Halik juga mengatakan pelaksanaan vaksinasi tidak cukup di fasyankes yang telah ditetapkan, tetapi bisa juga digelar berbasis institusi/komunitas, vaksinasi massal pada berbagai tempat, vaksinasi massal berjalan (mobile).

“Dan pelayanan jemput bola lainnya untuk penjangkauan sasaran ataupun sweeping sasaran yang belum terlayani, ” katanya.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau jika di mesin pencari lain

Hal ini berdasarkan pengalaman dari vaksinasi periode pertama untuk tenaga kesehatan, di mana vaksinasi yang bersifat massal atau tidak terpusat di fasyankes lebih besar cakupannya.

Sejauh ini pemerintah mencatat presentasi vaksin tertinggi bagi nakes berada di Bali & Jawa Timur mencapai 89%. Menyusul Jawa Tengah 84%, Yogyakarta & DKI Jakarta masing-masing 82%.

Nakes kudu tetap diutamakan

Menurut Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, tenaga kesehatan yang belum mendapat vaksin lebih berisiko mengalami gejala saat terserang virus corona.

Ia khawatir secara rendahnya realisasi vaksinasi bagi nakes akan membuat mereka satu bohlam satu tumbang saat menangani Covid-19.

“Jadi mereka tetap terkena risiko infeksi yang cukup besar untuk covid. Tentunya, gejala dari penyakitnya dan juga kemungkinan meninggal karena covid juga lebih tinggi, ” kata Olivia kepada BBC News Nusantara, Senin (15/02).

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

CISDI mencetak sejak awal pandemi sudah terdapat 700 tenaga kesehatan, termasuk tabib dan perawat yang meninggal karena dipicu Covid-19.

Olivia juga mempersoalkan pendataan vaksinasi bagi nakes. Hal ini menyusul kasus selebgram Helena Lim yang mendapat jatah vaksinasi pada tahap pertama yang semestinya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

“Berapa banyak sebenarnya yang mendapatkan vaksin meski bukan prioritas? ” tanya Olivia sambil mengungkapkan keragu-raguan vaksinasi tahap kedua akan mencapai bahan dan tepat sasaran.

Syarat kesehatan mendapat vaksinasi tahap kedua

Dalam vaksinasi tahap kedua, pemerintah memprioritaskan 7 provinsi dalam Jawa dan Bali yang ialah zona merah dengan jumlah anak obat dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.

Jubir pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyambut vaksinasi tahap kedua memiliki kondisi dan ketentuan yang berlaku. Perdana, tekanan darah penerima vaksin tak boleh lebih dari 180 bohlam 110.

Kemudian, bagi penyintas Covid-19, jika sudah 3 bulan dinyatakan negatif Covid-19 maka dapat dikasih vaksinasi. Selanjutnya untuk ibu menyusui juga dapat diberikan vaksinasi tanpa harus memperhatikan berapa lama menyusui.

Buat penyandang diabetes melitus yang menelan obat teratur vaksinasi bisa langsung diberikan. Lalu orang dengan HIV/AIDS selama minum obat teratur bisa diberi vaksin Covid-19.

“Selain vaksin COVID-19 maka pemberian vaksinasi lain harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Misalnya kita bersetuju vaksinasi COVID-19 tapi seminggu sebelumnya kita mendapatkan suntikan vaksinasi hepatitis maka tentunya vaksinasi COVID mungkin harus ditunda menunggu 28 hari setelah pemberian vaksinasi hepatitis, ” kata Nadia dalam keterangan pers.

Vaksin produksi Sinovac diyakini bisa menganjurkan nilai manfaat bagi mereka yang diimunisasi hingga 65, 3% dengan mengurangi gejala sakit karena virus corona.